DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/11/PBI/2010 Tahun 2010

Nomor: 12/11/PBI/2010
Tahun: 2010
Ditetapkan: 2 Juli 2010
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi perkembangan ekonomi, keuangan dan moneter, efektivitas Operasi Moneter perlu ditingkatkan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur ketentuan mengenai Operasi Moneter dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790); 2.Undang...

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4962);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4236);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4852);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG OPERASI MONETER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1.Bank ...
1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan yang berlaku, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
2.Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui operasi pasar terbuka dan koridor suku bunga (standing facilities).
3.Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan/atau pihak lain dalam rangka Operasi Moneter.
4.Koridor Suku Bunga (Standing Facilities) yang selanjutnya disebut Standing Facilities adalah kegiatan penyediaan dana rupiah (lending facility) dari Bank Indonesia kepada Bank dan penempatan dana rupiah (deposit facility) oleh Bank di Bank Indonesia dalam rangka Operasi Moneter.
5.Absorpsi Likuiditas adalah pengurangan likuiditas di pasar uang rupiah melalui kegiatan Operasi Moneter.
6.Injeksi Likuiditas adalah penambahan likuiditas di pasar uang rupiah melalui kegiatan Operasi Moneter.
7.Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
8.Surat Berharga Negara yang selanjutnya disebut SBN adalah Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.
9.Surat Utang Negara yang selanjutnya disebut SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku.
10.Surat ...
10.Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disebut SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang berlaku.
11.Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya, dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta, penyelenggara dan Sistem Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement.
12.Sistem Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

BAB II

TUJUAN OPERASI MONETER

Pasal 2

(1)Operasi Moneter bertujuan mencapai sasaran operasional kebijakan moneter dalam rangka mendukung pencapaian sasaran akhir kebijakan moneter Bank Indonesia.
(2)Sasaran operasional kebijakan moneter berupa suku bunga pasar uang jangka pendek.

Pasal 3

Pencapaian sasaran operasional kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang rupiah dengan cara Absorpsi Likuiditas dan/atau Injeksi Likuiditas.

BAB III

OPERASI MONETER

Pasal 4

Operasi Moneter dilakukan dengan :

a.OPT; dan
b.Standing Facilities.

Pasal 5

Kegiatan OPT meliputi :

a.penerbitan SBI;
b.transaksi repurchase agreement (repo) dan reverse repo surat berharga;
c.transaksi pembelian dan penjualan surat berharga secara outright;
d.penempatan berjangka (term deposit) di Bank Indonesia; dan
e.jual beli valuta asing terhadap rupiah.

Pasal 6

(1)OPT dapat dilaksanakan setiap hari kerja.
(2)Pelaksanaan OPT dilakukan melalui mekanisme lelang dan/atau non lelang.

Pasal 7

Penempatan berjangka (term deposit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dapat dicairkan sebelum jatuh waktu (early redemption) dengan memenuhi persyaratan tertentu.

Pasal 8

Dalam kegiatan OPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Bank Indonesia dapat menggunakan surat berharga milik pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 9

(1)Standing Facilities meliputi:
1. a.Penyediaan dana rupiah (lending facility); dan
2. b.Penempatan dana rupiah (deposit facility).
(2)Standing Facilities memiliki jangka waktu 1 (satu) hari kerja.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi perkembangan ekonomi, keuangan dan moneter, efektivitas Operasi Moneter perlu ditingkatkan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur ketentuan mengenai Operasi Moneter dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790); 2.Undang...

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4962);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4236);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4852);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG OPERASI MONETER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1.Bank ...
1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan yang berlaku, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
2.Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui operasi pasar terbuka dan koridor suku bunga (standing facilities).
3.Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan/atau pihak lain dalam rangka Operasi Moneter.
4.Koridor Suku Bunga (Standing Facilities) yang selanjutnya disebut Standing Facilities adalah kegiatan penyediaan dana rupiah (lending facility) dari Bank Indonesia kepada Bank dan penempatan dana rupiah (deposit facility) oleh Bank di Bank Indonesia dalam rangka Operasi Moneter.
5.Absorpsi Likuiditas adalah pengurangan likuiditas di pasar uang rupiah melalui kegiatan Operasi Moneter.
6.Injeksi Likuiditas adalah penambahan likuiditas di pasar uang rupiah melalui kegiatan Operasi Moneter.
7.Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
8.Surat Berharga Negara yang selanjutnya disebut SBN adalah Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.
9.Surat Utang Negara yang selanjutnya disebut SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku.
10.Surat ...
10.Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disebut SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang berlaku.
11.Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya, dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta, penyelenggara dan Sistem Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement.
12.Sistem Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

BAB II

TUJUAN OPERASI MONETER

Pasal 2

(1)Operasi Moneter bertujuan mencapai sasaran operasional kebijakan moneter dalam rangka mendukung pencapaian sasaran akhir kebijakan moneter Bank Indonesia.
(2)Sasaran operasional kebijakan moneter berupa suku bunga pasar uang jangka pendek.

Pasal 3

BAB III

OPERASI MONETER

Pasal 4

Operasi Moneter dilakukan dengan :

a.OPT; dan
b.Standing Facilities.

Pasal 5

Kegiatan OPT meliputi :

a.penerbitan SBI;
b.transaksi repurchase agreement (repo) dan reverse repo surat berharga;
c.transaksi pembelian dan penjualan surat berharga secara outright;
d.penempatan berjangka (term deposit) di Bank Indonesia; dan
e.jual beli valuta asing terhadap rupiah.

Pasal 6

(1)OPT dapat dilaksanakan setiap hari kerja.
(2)Pelaksanaan OPT dilakukan melalui mekanisme lelang dan/atau non lelang.

Pasal 7

Penempatan berjangka (term deposit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dapat dicairkan sebelum jatuh waktu (early redemption) dengan memenuhi persyaratan tertentu.

Pasal 8

Dalam kegiatan OPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Bank Indonesia dapat menggunakan surat berharga milik pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 9

(1)Standing Facilities meliputi:
1. a.Penyediaan dana rupiah (lending facility); dan
2. b.Penempatan dana rupiah (deposit facility).
(2)Standing Facilities memiliki jangka waktu 1 (satu) hari kerja.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2009