DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/6/PBI/2010 Tahun 2010

Nomor: 12/6/PBI/2010
Tahun: 2010
Ditetapkan: 7 April 2010
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa fungsi cadangan devisa antara lain adalah sebagai alat pembayaran luar negeri yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi di sektor riil;
c.bahwa sebagai salah satu upaya mendukung kegiatan ekonomi, Bank Indonesia menandatangani perjanjian Bilateral Currency Swap Arrangement dengan People’s Bank of China;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dalam rangka pelaksanaan perjanjian Bilateral Currency Swap Arrangement dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai transaksi repurchase agreement Chinese Yuan terhadap surat berharga Rupiah Bank kepada Bank Indonesia dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat … Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

Menetapkan

MEMUTUSKAN … M E M U T U S K A N Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT CHINESE YUAN TERHADAP SURAT BERHARGA RUPIAH BANK KEPADA BANK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2.Repurchase Agreement Chinese Yuan terhadap Surat Berharga Rupiah yang selanjutnya disebut CNY/IDR Repo adalah transaksi penjualan bersyarat surat berharga dalam denominasi Rupiah oleh Bank kepada Bank Indonesia untuk memperoleh mata uang CNY, dengan kewajiban membeli kembali surat berharga tersebut sesuai harga dan jangka waktu yang disepakati dengan menggunakan mata uang CNY.
3.Surat Berharga adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) milik Bank yang tercatat pada rekening perdagangan (rekening aktif) dalam sarana Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System (BI- SSSS).
4.Repo Rate …
4.Repo Rate adalah tingkat bunga yang dikenakan kepada Bank terhadap dana CNY dalam rangka CNY/IDR Repo.
5.Haircut adalah faktor pengurang nilai Surat Berharga dalam CNY/IDR Repo yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk persentase.
6.Tenor adalah jangka waktu CNY/IDR Repo.
7.Window Time CNY/IDR Repo adalah waktu yang disediakan bagi Bank untuk mengajukan permohonan CNY/IDR Repo kepada Bank Indonesia.
8.Bank Koresponden adalah bank pemelihara rekening giro, dalam rangka pembayaran dan/atau penerimaan dana ke atau dari Bank, counterparty dan kustodian.
9.Hari Kerja adalah hari kerja Jakarta dan Beijing.
10.Tanggal Transaksi adalah tanggal kesepakatan CNY/IDR Repo Bank kepada Bank Indonesia dalam Window Time CNY/IDR Repo.
11.Tanggal Valuta adalah tanggal penyelesaian transaksi CNY/IDR Repo yang dihitung dari Tanggal Transaksi ditambah 2 (dua) Hari Kerja.
12.Tanggal Jatuh Tempo adalah tanggal pembelian kembali Surat Berharga oleh Bank yang telah disepakati.
13.Nilai Pembelian Kembali adalah nilai nominal pembelian kembali Surat Berharga oleh Bank yaitu nilai nominal CNY/IDR Repo ditambah dengan nilai nominal dari Repo Rate.
14.Chinese Yuan (CNY) adalah mata uang China yang dapat disebut juga dengan Renminbi (RMB).

BAB II

PRINSIP DASAR

Pasal 2

(1)Bank Indonesia dapat melaksanakan transaksi swap CNY terhadap Rupiah (CNY/IDR) dengan People’s Bank of China sesuai perjanjian Indonesian Rupiah/Chinese Yuan Bilateral Currency Swap Arrangement between Bank Indonesia and the People’s Bank of China.
(2)Bank Indonesia melaksanakan transaksi swap CNY/IDR atas dasar pengajuan kebutuhan CNY dari Bank dan/atau kebutuhan IDR dari People’s Bank of China.

BAB III

PENGAJUAN KEBUTUHAN CNY BANK KEPADA BANK INDONESIA

Pasal 3

(1)Bank yang membutuhkan CNY dapat mengajukan CNY/IDR Repo kepada Bank Indonesia.
(2)Bank yang akan mengajukan CNY/IDR Repo harus terlebih dahulu menyampaikan rencana kebutuhan CNY kepada Bank Indonesia.
(3)Bank dapat mengajukan kebutuhan CNY kepada Bank Indonesia apabila memenuhi persyaratan berikut:
1. a.paling kurang memiliki Peringkat Komposit 3 (PK-3) berdasarkan penilaian Bank Indonesia;
2. b.memiliki Surat Berharga yang memenuhi persyaratan untuk dapat di-repo- kan kepada Bank Indonesia dengan nilai paling kurang sebesar ekuivalen dari … dari nilai nominal kebutuhan CNY setelah diperhitungkan dengan Haircut; dan
3. c.memiliki underlying kegiatan perdagangan internasional yang didukung oleh dokumen yang memadai;
(4)Rencana kebutuhan CNY dapat dipenuhi hanya untuk kebutuhan nasabah yang memiliki mitra perdagangan perusahaan China yang pada saat transaksi termasuk dalam The List of Pilot Enterprises.
(5)Nilai nominal pengajuan kebutuhan CNY kepada Bank Indonesia paling sedikit sebesar CNY 1.000.000 (satu juta Chinese Yuan).
(6)Bank wajib menggunakan CNY yang diperoleh dari transaksi CNY/IDR Repo untuk memenuhi kebutuhan pembayaran perdagangan internasional sebagaimana tercantum dalam dokumen underlying.

Pasal 4

(1)Rencana kebutuhan CNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disampaikan kepada Bank Indonesia melalui Reuters Monitoring Dealing System (RMDS) pada setiap hari Rabu pukul 09.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB.
(2)Dalam hal hari Rabu bukan merupakan Hari Kerja maka rencana kebutuhan CNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Bank Indonesia pada 1 (satu) Hari Kerja berikutnya.
(3)Dalam menyampaikan rencana kebutuhan CNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Bank harus mencantumkan informasi berikut:
1. a.Identitas dokumen underlying;
2. b.Nilai nominal kebutuhan CNY;
3. c.Tenor CNY/IDR Repo;
4. d.Nomor…
5. d.Nomor rekening Bank pada Bank Koresponden dan identitas Bank pada BI- SSSS; dan
6. e.Nama perusahaan China sebagai mitra perdagangan yang termasuk dalam The List of Pilot Enterprises.
(4)Rencana kebutuhan CNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direvisi paling lambat 4 (empat) Hari Kerja setelah hari pengajuan pada pukul 11.00 WIB.
(5)Dalam hal rencana kebutuhan CNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka Bank Indonesia akan menyampaikan informasi dimaksud kepada Bank yang bersangkutan paling lambat pada 3 (tiga) Hari Kerja setelah hari pengajuan melalui RMDS dan/atau sarana komunikasi lainnya.

BAB IV

TRANSAKSI CNY/IDR REPO BANK KEPADA BANK INDONESIA

Pasal 5

(1)Bank Indonesia membuka Window Time CNY/IDR Repo 5 (lima) Hari Kerja setelah hari pengajuan rencana kebutuhan CNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(2)Window Time CNY/IDR Repo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap hari Rabu pukul 13.00 – 14.00 WIB.
(3)Dalam hal hari Rabu tersebut bukan merupakan Hari Kerja, Window Time CNY/IDR Repo dilaksanakan pada Hari Kerja berikutnya.
(4)Bank Indonesia mengumumkan :
1. a.Repo Rate dan Tenor transaksi CNY/IDR Repo melalui Reuters atau sarana komunikasi lainnya apabila Reuters mengalami gangguan;
2. b.harga Surat Berharga dan Haircut, yang dapat dilihat pada BI-SSSS;
3. c.kurs …
4. c.kurs CNY/IDR, yang dapat dilihat pada Reuters page BIXY
(5)Bank yang telah mengajukan kebutuhan CNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mengajukan transaksi CNY/IDR Repo pada saat pembukaan Window Time CNY/IDR Repo sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6)Bank yang telah mengajukan transaksi CNY/IDR Repo sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang membatalkan transaksi dan/atau mengubah informasi yang telah diajukan kepada Bank Indonesia, termasuk mengubah nilai nominal CNY/IDR Repo.

Pasal 6

(1)Nilai nominal pengajuan CNY/IDR Repo kepada Bank Indonesia harus sama dengan jumlah pengajuan kebutuhan CNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan paling banyak sebesar nilai nominal underlying kegiatan perdagangan internasional.
(2)Pengajuan CNY/IDR Repo kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bilateral antara Bank dengan Bank Indonesia melalui sarana Reuters Monitoring Dealing System (RMDS).
(3)Bank hanya dapat melakukan 1 (satu) kali pengajuan dalam Window Time CNY/IDR Repo pada hari yang sama untuk masing-masing Tenor.

Pasal 7

Surat Berharga yang dapat di-repo-kan kepada Bank Indonesia memiliki sisa jangka waktu paling singkat melebihi Tenor dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Untuk SBI dan SBIS paling singkat 8 (delapan) hari kerja Jakarta setelah Tanggal Jatuh Tempo.
b.Untuk SUN dan SBSN paling singkat 10 (sepuluh) hari kerja Jakarta setelah Tanggal Jatuh Tempo.

Pasal 8

…

Pasal 8

(1)Bank yang mengajukan CNY/IDR Repo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus mencantumkan nilai total nominal Surat Berharga yang di-repo- kan dengan rincian untuk masing-masing Surat Berharga sebagai berikut:
1. a.identitas Surat Berharga;
2. b.nominal Surat Berharga; dan
3. c.sisa jangka waktu Surat Berharga.
(2)Bank yang mengajukan CNY/IDR Repo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib menyampaikan :
1. a.Surat permohonan pledge Surat Berharga yang di-repo-kan.
2. b.Surat Kuasa yang memberikan kuasa kepada Bank Indonesia untuk dapat melakukan penghentian pledge dan pemindahan Surat Berharga dari rekening Bank ke rekening Bank Indonesia, melakukan penjualan atas Surat Berharga Bank, melakukan redemption atas SBI atau SBIS Bank, melakukan pendebetan rekening giro valuta asing Bank di Bank Indonesia, dan/atau melakukan pendebetan rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia, apabila dalam jangka waktu kontrak CNY/IDR Repo Bank tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan transaksi.
(3)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat Window Time CNY/IDR Repo dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja Jakarta berikutnya pukul 12.00 WIB.
(4)Surat permohonan pledge sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib ditandatangani oleh pejabat Bank yang mempunyai spesimen tanda tangan yang ditatausahakan di Bank Indonesia.
(5)Dokumen …
(5)Dokumen underlying kegiatan perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) wajib ditatausahakan oleh Bank.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa fungsi cadangan devisa antara lain adalah sebagai alat pembayaran luar negeri yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi di sektor riil;
c.bahwa sebagai salah satu upaya mendukung kegiatan ekonomi, Bank Indonesia menandatangani perjanjian Bilateral Currency Swap Arrangement dengan People’s Bank of China;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dalam rangka pelaksanaan perjanjian Bilateral Currency Swap Arrangement dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai transaksi repurchase agreement Chinese Yuan terhadap surat berharga Rupiah Bank kepada Bank Indonesia dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat … Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

Menetapkan

MEMUTUSKAN … M E M U T U S K A N Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT CHINESE YUAN TERHADAP SURAT BERHARGA RUPIAH BANK KEPADA BANK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2.Repurchase Agreement Chinese Yuan terhadap Surat Berharga Rupiah yang selanjutnya disebut CNY/IDR Repo adalah transaksi penjualan bersyarat surat berharga dalam denominasi Rupiah oleh Bank kepada Bank Indonesia untuk memperoleh mata uang CNY, dengan kewajiban membeli kembali surat berharga tersebut sesuai harga dan jangka waktu yang disepakati dengan menggunakan mata uang CNY.
3.Surat Berharga adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) milik Bank yang tercatat pada rekening perdagangan (rekening aktif) dalam sarana Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System (BI- SSSS).
4.Repo Rate …
4.Repo Rate adalah tingkat bunga yang dikenakan kepada Bank terhadap dana CNY dalam rangka CNY/IDR Repo.
5.Haircut adalah faktor pengurang nilai Surat Berharga dalam CNY/IDR Repo yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk persentase.
6.Tenor adalah jangka waktu CNY/IDR Repo.
7.Window Time CNY/IDR Repo adalah waktu yang disediakan bagi Bank untuk mengajukan permohonan CNY/IDR Repo kepada Bank Indonesia.
8.Bank Koresponden adalah bank pemelihara rekening giro, dalam rangka pembayaran dan/atau penerimaan dana ke atau dari Bank, counterparty dan kustodian.
9.Hari Kerja adalah hari kerja Jakarta dan Beijing.
10.Tanggal Transaksi adalah tanggal kesepakatan CNY/IDR Repo Bank kepada Bank Indonesia dalam Window Time CNY/IDR Repo.
11.Tanggal Valuta adalah tanggal penyelesaian transaksi CNY/IDR Repo yang dihitung dari Tanggal Transaksi ditambah 2 (dua) Hari Kerja.
12.Tanggal Jatuh Tempo adalah tanggal pembelian kembali Surat Berharga oleh Bank yang telah disepakati.
13.Nilai Pembelian Kembali adalah nilai nominal pembelian kembali Surat Berharga oleh Bank yaitu nilai nominal CNY/IDR Repo ditambah dengan nilai nominal dari Repo Rate.
14.Chinese Yuan (CNY) adalah mata uang China yang dapat disebut juga dengan Renminbi (RMB).

BAB II

PRINSIP DASAR

Pasal 2

(1)Bank Indonesia dapat melaksanakan transaksi swap CNY terhadap Rupiah (CNY/IDR) dengan People’s Bank of China sesuai perjanjian Indonesian Rupiah/Chinese Yuan Bilateral Currency Swap Arrangement between Bank Indonesia and the People’s Bank of China.
(2)Bank Indonesia melaksanakan transaksi swap CNY/IDR atas dasar pengajuan kebutuhan CNY dari Bank dan/atau kebutuhan IDR dari People’s Bank of China.

BAB III

PENGAJUAN KEBUTUHAN CNY BANK KEPADA BANK INDONESIA

Pasal 3

(1)Bank yang membutuhkan CNY dapat mengajukan CNY/IDR Repo kepada Bank Indonesia.
(2)Bank yang akan mengajukan CNY/IDR Repo harus terlebih dahulu menyampaikan rencana kebutuhan CNY kepada Bank Indonesia.
(3)Bank dapat mengajukan kebutuhan CNY kepada Bank Indonesia apabila memenuhi persyaratan berikut:
1. a.paling kurang memiliki Peringkat Komposit 3 (PK-3) berdasarkan penilaian Bank Indonesia;
2. b.memiliki Surat Berharga yang memenuhi persyaratan untuk dapat di-repo- kan kepada Bank Indonesia dengan nilai paling kurang sebesar ekuivalen dari … dari nilai nominal kebutuhan CNY setelah diperhitungkan dengan Haircut; dan
3. c.memiliki underlying kegiatan perdagangan internasional yang didukung oleh dokumen yang memadai;
(4)Rencana kebutuhan CNY dapat dipenuhi hanya untuk kebutuhan nasabah yang memiliki mitra perdagangan perusahaan China yang pada saat transaksi termasuk dalam The List of Pilot Enterprises.
(5)Nilai nominal pengajuan kebutuhan CNY kepada Bank Indonesia paling sedikit sebesar CNY 1.000.000 (satu juta Chinese Yuan).
(6)Bank wajib menggunakan CNY yang diperoleh dari transaksi CNY/IDR Repo untuk memenuhi kebutuhan pembayaran perdagangan internasional sebagaimana tercantum dalam dokumen underlying.

Pasal 4

(1)Rencana kebutuhan CNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disampaikan kepada Bank Indonesia melalui Reuters Monitoring Dealing System (RMDS) pada setiap hari Rabu pukul 09.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB.
(2)Dalam hal hari Rabu bukan merupakan Hari Kerja maka rencana kebutuhan CNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Bank Indonesia pada 1 (satu) Hari Kerja berikutnya.
(3)Dalam menyampaikan rencana kebutuhan CNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Bank harus mencantumkan informasi berikut:
1. a.Identitas dokumen underlying;
2. b.Nilai nominal kebutuhan CNY;
3. c.Tenor CNY/IDR Repo;
4. d.Nomor…
5. d.Nomor rekening Bank pada Bank Koresponden dan identitas Bank pada BI- SSSS; dan
6. e.Nama perusahaan China sebagai mitra perdagangan yang termasuk dalam The List of Pilot Enterprises.
(4)Rencana kebutuhan CNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direvisi paling lambat 4 (empat) Hari Kerja setelah hari pengajuan pada pukul 11.00 WIB.
(5)Dalam hal rencana kebutuhan CNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka Bank Indonesia akan menyampaikan informasi dimaksud kepada Bank yang bersangkutan paling lambat pada 3 (tiga) Hari Kerja setelah hari pengajuan melalui RMDS dan/atau sarana komunikasi lainnya.

BAB IV

TRANSAKSI CNY/IDR REPO BANK KEPADA BANK INDONESIA

Pasal 5

(1)Bank Indonesia membuka Window Time CNY/IDR Repo 5 (lima) Hari Kerja setelah hari pengajuan rencana kebutuhan CNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(2)Window Time CNY/IDR Repo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap hari Rabu pukul 13.00 – 14.00 WIB.
(3)Dalam hal hari Rabu tersebut bukan merupakan Hari Kerja, Window Time CNY/IDR Repo dilaksanakan pada Hari Kerja berikutnya.
(4)Bank Indonesia mengumumkan :
1. a.Repo Rate dan Tenor transaksi CNY/IDR Repo melalui Reuters atau sarana komunikasi lainnya apabila Reuters mengalami gangguan;
2. b.harga Surat Berharga dan Haircut, yang dapat dilihat pada BI-SSSS;
3. c.kurs …
4. c.kurs CNY/IDR, yang dapat dilihat pada Reuters page BIXY
(5)Bank yang telah mengajukan kebutuhan CNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mengajukan transaksi CNY/IDR Repo pada saat pembukaan Window Time CNY/IDR Repo sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6)Bank yang telah mengajukan transaksi CNY/IDR Repo sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang membatalkan transaksi dan/atau mengubah informasi yang telah diajukan kepada Bank Indonesia, termasuk mengubah nilai nominal CNY/IDR Repo.

Pasal 6

(1)Nilai nominal pengajuan CNY/IDR Repo kepada Bank Indonesia harus sama dengan jumlah pengajuan kebutuhan CNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan paling banyak sebesar nilai nominal underlying kegiatan perdagangan internasional.
(2)Pengajuan CNY/IDR Repo kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bilateral antara Bank dengan Bank Indonesia melalui sarana Reuters Monitoring Dealing System (RMDS).
(3)Bank hanya dapat melakukan 1 (satu) kali pengajuan dalam Window Time CNY/IDR Repo pada hari yang sama untuk masing-masing Tenor.

Pasal 7

Surat Berharga yang dapat di-repo-kan kepada Bank Indonesia memiliki sisa jangka waktu paling singkat melebihi Tenor dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Untuk SBI dan SBIS paling singkat 8 (delapan) hari kerja Jakarta setelah Tanggal Jatuh Tempo.
b.Untuk SUN dan SBSN paling singkat 10 (sepuluh) hari kerja Jakarta setelah Tanggal Jatuh Tempo.

Pasal 8

…

Pasal 8

(1)Bank yang mengajukan CNY/IDR Repo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus mencantumkan nilai total nominal Surat Berharga yang di-repo- kan dengan rincian untuk masing-masing Surat Berharga sebagai berikut:
1. a.identitas Surat Berharga;
2. b.nominal Surat Berharga; dan
3. c.sisa jangka waktu Surat Berharga.
(2)Bank yang mengajukan CNY/IDR Repo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib menyampaikan :
1. a.Surat permohonan pledge Surat Berharga yang di-repo-kan.
2. b.Surat Kuasa yang memberikan kuasa kepada Bank Indonesia untuk dapat melakukan penghentian pledge dan pemindahan Surat Berharga dari rekening Bank ke rekening Bank Indonesia, melakukan penjualan atas Surat Berharga Bank, melakukan redemption atas SBI atau SBIS Bank, melakukan pendebetan rekening giro valuta asing Bank di Bank Indonesia, dan/atau melakukan pendebetan rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia, apabila dalam jangka waktu kontrak CNY/IDR Repo Bank tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan transaksi.
(3)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat Window Time CNY/IDR Repo dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja Jakarta berikutnya pukul 12.00 WIB.
(4)Surat permohonan pledge sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib ditandatangani oleh pejabat Bank yang mempunyai spesimen tanda tangan yang ditatausahakan di Bank Indonesia.
(5)Dokumen …
(5)Dokumen underlying kegiatan perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) wajib ditatausahakan oleh Bank.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2008