Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/11/PBI/2012
- Nomor
- 14/11/PBI/2012
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 8
Mengingat: … Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
MEMUTUSKAN: … MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/20/PBI/2011 TENTANG PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/20/PBI/2011 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5241) diubah sebagai berikut:
maka DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai PEB apabila Eksportir menyampaikan penjelasan tertulis disertai dokumen pendukung yang memadai.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan DHE diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar … Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 Agustus 2012 GUBERNUR BANK INDONESIA, DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 28 Agustus 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 169 DSM PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/11/PBI/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/20/PBI/2011 TENTANG PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI I. UMUM Dalam rangka mengurangi beban administratif bagi Eksportir yang menerima DHE dan Bank Devisa sebagai pihak yang menerima keterangan dan data penerimaan DHE dari Eksportir, maka perlu dilakukan penyempurnaan atas ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/20/PBI/2011 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri. Penyempurnaan ketentuan dimaksud antara lain terkait kewajiban Eksportir untuk menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung dalam hal terdapat selisih kurang antara nilai DHE dan nilai PEB serta batas waktu kewajiban penerimaan DHE yang berasal dari PEB yang dikeluarkan pada tahun 2012. Perubahan ketentuan ini diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini oleh Eksportir dan Bank. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 6 …
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Penjelasan atas perbedaan antara DHE dan Nilai PEB dan jenis dokumen pendukung mengacu kepada Surat Edaran Bank Indonesia. Dokumen pendukung dinilai memadai apabila dapat membuktikan terjadinya selisih kurang antara DHE dan nilai PEB. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “maklon” adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), dan pengguna jasa menetapkan spesifikasi, serta menyediakan bahan baku dan/atau barang setengah jadi dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya, dengan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) … Ayat (5) Cukup jelas. Angka 2
Ayat (1) Contoh penerimaan DHE yang diperjanjikan tidak melalui Bank Devisa dan/atau dikaitkan dengan pembayaran kewajiban Eksportir: Eksportir PT. D memperoleh pinjaman jangka panjang dari sindikasi sejumlah Bank di luar negeri senilai USD500,000,000.00 (lima ratus juta US Dollar) pada bulan Februari 2010 dengan klausul sebagai berikut: a) Pembayaran pokok dan bunga sebesar USD26,250,000.00 juta (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu US Dollar) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sejak penarikan utang; b) Hasil Ekspor setiap bulan wajib ditempatkan pada suatu rekening di Bank KLM di Hongkong; c) Bank KLM wajib menahan sebesar USD4,375,000.00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu US Dollar) dari penerimaan Ekspor setiap bulan; d) Bank KLM mendebet rekening tersebut setiap 6 bulan untuk untung rekening kreditur. Mekanisme penerimaan DHE dikaitkan dengan pembayaran kewajiban Eksportir sebagaimana … sebagaimana contoh perjanjian di atas hanya diperbolehkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Sejak tanggal 1 Januari 2013, Eksportir wajib menerima seluruh DHE melalui Bank Devisa. Angsuran pokok dan bunga pinjaman yang semula ditahan di Bank KLM sebesar USD4,375,000.00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu US Dollar) dari penerimaan Ekspor setiap bulan, dibayar setelah seluruh DHE diterima melalui Bank Devisa. Ayat (2) Dokumen pendukung meliputi antara lain fotokopi kontrak perjanjian terkait dengan penerimaan DHE tidak melalui Bank Devisa atau yang terkait dengan pembayaran kewajiban Eksportir. Penyampaian penjelasan tertulis dan dokumen pendukung ditujukan kepada: Bank Indonesia Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt. 16 Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat 10350 Ayat (3) Contoh 1: Untuk Ekspor dengan tanggal PEB 2 Januari 2012, penerimaan DHE melalui Bank Devisa paling lambat tanggal 31 Juli 2012. Contoh 2: … Contoh 2: Untuk Ekspor dengan tanggal PEB 31 Desember 2012, penerimaan DHE melalui Bank Devisa paling lambat tanggal 30 Juni 2013. Ayat (4) Contoh penerimaan DHE yang berasal dari hasil netting tagihan dengan kewajiban Eksportir: Pada bulan Maret 2012, PT. E mengakui utang atas transaksi impor sebesar USD1,000,000.00 (satu juta US Dollar) dan piutang atas transaksi Ekspor sebesar USD1,250,000.00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu US Dollar) kepada perusahaan M di Malaysia. Utang piutang tersebut jatuh tempo bulan Mei 2012 dan kedua pihak menyepakati pembayaran dengan mekanisme netting dimana hanya selisih dari utang piutang tersebut yang akan dibayarkan. Dalam contoh kasus di atas, PT. E akan menerima USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu US Dollar) dari perusahaan M. Selama tahun 2012, transaksi netting masih diperbolehkan dan nilai DHE yang wajib diterima melalui Bank Devisa adalah sebesar USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu US Dollar). Sejak tanggal 1 Januari 2013, netting tidak diperkenankan. Dokumen … Dokumen pendukung antara lain berupa fotokopi purchase order, sales contract, dan/atau dokumen terkait utang piutang yang diselesaikan secara netting antara Eksportir dengan pihak lain. Ayat (5) PT. F memperoleh ULN dalam bentuk loan agreement dari kreditur PQR sebesar USD100,000,000.00 (seratus juta US Dollar) yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2010 dengan jatuh tempo 26 Agustus 2015. Pada tanggal 25 September 2012, perjanjian tersebut diubah dengan menaikkan plafon ULN tersebut menjadi sebesar USD150,000,000.00 (seratus lima puluh juta US Dollar). Dalam contoh kasus di atas, penarikan DULN atas penambahan plafon ULN tersebut sebesar USD50,000,000.00 (lima puluh juta US Dollar) wajib dilakukan melalui Bank Devisa. Angka 3
Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5338 DSM
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan