DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/2/PBI/2000

Nomor: 2/2/PBI/2000
Tahun: 2000
Ditetapkan: 21 Januari 2000
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Obligasi Pemerintah dapat mempengaruhi penetapan kebijakan moneter dan dapat merupakan sarana untuk melaksanakan kebijakan moneter;
c.bahwa dalam rangka penerbitan Obligasi, Pemerintah telah memberi kewenangan dan tanggung jawab kepada Bank Indonesia untuk melakukan penatausahaan dan pengembangan pasar Obligasi Pemerintah;
d.bahwa …..
d.bahwa guna melaksanakan kewenangan tersebut secara tertib, efisien dan efektif maka dipandang perlu untuk mengatur penatausahaan dan perdagangan Obligasi Pemerintah dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3799);
5.Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/10/PBI/1999 tentang Portfolio Obligasi Pemerintah bagi Bank Umum Peserta Program ….. Program Rekapitalisasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3917); Memperhatikan : Persetujuan Bersama antara Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 28 Mei 1999 mengenai Penatausahaan Penerbitan Surat Utang Negara Republik Indonesia.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENATAUSAHAAN DAN PERDAGANGAN OBLIGASI PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Obligasi Pemerintah adalah Surat Utang Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
2.Unit Obligasi, yang selanjutnya disebut Obligasi, adalah pecahan dari Obligasi Pemerintah;
3.Pasar …..
3.Pasar Perdana Obligasi adalah kegiatan penjualan Obligasi pada saat penerbitan;
4.Pasar Sekunder Obligasi adalah kegiatan perdagangan Obligasi setelah pasar perdana;
5.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
6.Central Registry adalah lembaga yang melakukan pencatatan kepemilikan Obligasi baik untuk kepentingan Bank, Sub-Registry, Market Maker maupun pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia;
7.Sub-Registry adalah lembaga yang melakukan pencatatan kepemilikan Obligasi untuk kepentingan nasabahnya;
8.Market Maker adalah lembaga yang bertindak sebagai penggerak pasar dalam rangka memelihara pasar sekunder yang kompetitif dan likuid;
9.Bank Indonesia- Sistem Kliring, Registrasi dan Informasi Obligasi Pemerintah, yang untuk selanjutnya disebut BI-SKRIP, adalah sistem pencatatan yang meliputi Central Registry dan Sub-Registry untuk keperluan kliring dan setelmen Obligasi;
10.Book Entry Registry yang untuk selanjutnya disebut BER adalah sistem pencatatan Obligasi tanpa warkat dalam suatu jurnal elektronis;
11.Repurchase Agreement atau disingkat Repo adalah transaksi penjualan atau pembelian Obligasi bersyarat dengan kewajiban pembelian atau penjualan kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati;
12.Outright adalah transaksi pembelian atau penjualan Obligasi secara tunai tanpa kewajiban untuk menjual atau membeli kembali;
13.Pasar …..
13.Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek sebagaimana diatur Undang-Undang tentang Pasar Modal yang berlaku;
14.Pusat Informasi Pasar Uang yang untuk selanjutnya disebut PIPU adalah sistem otomasi yang menyediakan informasi pasar uang yang diatur oleh Bank Indonesia.

BAB II

FUNGSI BANK INDONESIA DALAM PENERBITAN DAN PENATAUSAHAAN OBLIGASI

Pasal 2

(1)Bank Indonesia dapat membantu Pemerintah dalam menerbitkan Obligasi.
(2)Penatausahaan Obligasi baik di pasar perdana maupun pasar sekunder dilakukan oleh Bank Indonesia.
(3)Bank Indonesia dapat mendorong pengembangan pasar Obligasi sesuai ketentuan di bidang pasar modal.

Pasal 3

Dalam membantu penerbitan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1), Bank Indonesia dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. a.Memberikan …..
2. a.Memberikan masukan kepada Pemerintah terutama dalam menetapkan ketentuan dan persyaratan penerbitan Obligasi;
3. b.Menjual Obligasi di pasar perdana melalui lelang dan membukukan hasil penjualan untuk untung rekening Pemerintah pada Bank Indonesia;
4. c.Menunjuk peserta lelang.

Pasal 4

Dalam penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut:

a.Mengoperasikan sistem BI–SKRIP;
b.Menunjuk Sub-Registry;
c.Melaksanakan kliring dan setelmen Obligasi bagi Bank, Sub-Registry, Market Maker dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia;
d.Memberikan kepastian kepemilikan bagi pemegang Obligasi;
e.Melaksanakan pembayaran kupon dan pokok Obligasi pada saat jatuh waktu;
f.Membeli kembali Obligasi untuk kepentingan Pemerintah dalam rangka pelunasan atas beban rekening Pemerintah.

Pasal 5

Dalam hal pengembangan pasar Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut:

a.Mengembangkan tata cara perdagangan Obligasi;
b.Melakukan kerjasama dengan otoritas pasar modal;
c.Menyediakan …..
c.Menyediakan informasi mengenai keadaan pasar termasuk fluktuasi harga, volume dan frekuensi transaksi Obligasi;
d.Menunjuk Market Maker.

BAB III

PENCATATAN KEPEMILIKAN, KLIRING DAN SETELMEN OBLIGASI

Pasal 6

(1)Obligasi diterbitkan tanpa warkat.
(2)Setiap Obligasi memiliki nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 7

(1)Seluruh kepemilikan Obligasi dicatat dalam BI–SKRIP.
(2)BI-SKRIP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
1. a.Sistem Central Registry;
2. b.Sistem Sub-Registry;
3. c.Sistem dan prosedur kliring dan setelmen;
4. d.Ketentuan operasional.
(3)Catatan kepemilikan Obligasi dalam BI-SKRIP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bukti kepemilikan.

Pasal 8

…..

Pasal 8

(1)Sistem Central Registry dioperasikan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan BER.
(2)Transaksi Obligasi yang dapat diselesaikan dan dipindahkan hak kepemilikannya melalui Central Registry adalah transaksi Obligasi yang dilakukan oleh dan atau melalui pihak-pihak yang memiliki rekening Obligasi pada Central Registry.
(3)Pencatatan dalam sistem BER mencakup :
1. a.Kepemilikan Obligasi yang tercatat secara sah pada peserta BER;
2. b.Seluruh kepemilikan Obligasi yang tercatat pada Sub-Registry.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Obligasi Pemerintah dapat mempengaruhi penetapan kebijakan moneter dan dapat merupakan sarana untuk melaksanakan kebijakan moneter;
c.bahwa dalam rangka penerbitan Obligasi, Pemerintah telah memberi kewenangan dan tanggung jawab kepada Bank Indonesia untuk melakukan penatausahaan dan pengembangan pasar Obligasi Pemerintah;
d.bahwa …..
d.bahwa guna melaksanakan kewenangan tersebut secara tertib, efisien dan efektif maka dipandang perlu untuk mengatur penatausahaan dan perdagangan Obligasi Pemerintah dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3799);
5.Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/10/PBI/1999 tentang Portfolio Obligasi Pemerintah bagi Bank Umum Peserta Program ….. Program Rekapitalisasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3917); Memperhatikan : Persetujuan Bersama antara Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 28 Mei 1999 mengenai Penatausahaan Penerbitan Surat Utang Negara Republik Indonesia.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENATAUSAHAAN DAN PERDAGANGAN OBLIGASI PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Obligasi Pemerintah adalah Surat Utang Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
2.Unit Obligasi, yang selanjutnya disebut Obligasi, adalah pecahan dari Obligasi Pemerintah;
3.Pasar …..
3.Pasar Perdana Obligasi adalah kegiatan penjualan Obligasi pada saat penerbitan;
4.Pasar Sekunder Obligasi adalah kegiatan perdagangan Obligasi setelah pasar perdana;
5.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
6.Central Registry adalah lembaga yang melakukan pencatatan kepemilikan Obligasi baik untuk kepentingan Bank, Sub-Registry, Market Maker maupun pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia;
7.Sub-Registry adalah lembaga yang melakukan pencatatan kepemilikan Obligasi untuk kepentingan nasabahnya;
8.Market Maker adalah lembaga yang bertindak sebagai penggerak pasar dalam rangka memelihara pasar sekunder yang kompetitif dan likuid;
9.Bank Indonesia- Sistem Kliring, Registrasi dan Informasi Obligasi Pemerintah, yang untuk selanjutnya disebut BI-SKRIP, adalah sistem pencatatan yang meliputi Central Registry dan Sub-Registry untuk keperluan kliring dan setelmen Obligasi;
10.Book Entry Registry yang untuk selanjutnya disebut BER adalah sistem pencatatan Obligasi tanpa warkat dalam suatu jurnal elektronis;
11.Repurchase Agreement atau disingkat Repo adalah transaksi penjualan atau pembelian Obligasi bersyarat dengan kewajiban pembelian atau penjualan kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati;
12.Outright adalah transaksi pembelian atau penjualan Obligasi secara tunai tanpa kewajiban untuk menjual atau membeli kembali;
13.Pasar …..
13.Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek sebagaimana diatur Undang-Undang tentang Pasar Modal yang berlaku;
14.Pusat Informasi Pasar Uang yang untuk selanjutnya disebut PIPU adalah sistem otomasi yang menyediakan informasi pasar uang yang diatur oleh Bank Indonesia.

BAB II

FUNGSI BANK INDONESIA DALAM PENERBITAN DAN PENATAUSAHAAN OBLIGASI

Pasal 2

(1)Bank Indonesia dapat membantu Pemerintah dalam menerbitkan Obligasi.
(2)Penatausahaan Obligasi baik di pasar perdana maupun pasar sekunder dilakukan oleh Bank Indonesia.
(3)Bank Indonesia dapat mendorong pengembangan pasar Obligasi sesuai ketentuan di bidang pasar modal.

Pasal 3

Dalam membantu penerbitan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1), Bank Indonesia dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. a.Memberikan …..
2. a.Memberikan masukan kepada Pemerintah terutama dalam menetapkan ketentuan dan persyaratan penerbitan Obligasi;
3. b.Menjual Obligasi di pasar perdana melalui lelang dan membukukan hasil penjualan untuk untung rekening Pemerintah pada Bank Indonesia;
4. c.Menunjuk peserta lelang.

Pasal 4

Dalam penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut:

a.Mengoperasikan sistem BI–SKRIP;
b.Menunjuk Sub-Registry;
c.Melaksanakan kliring dan setelmen Obligasi bagi Bank, Sub-Registry, Market Maker dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia;
d.Memberikan kepastian kepemilikan bagi pemegang Obligasi;
e.Melaksanakan pembayaran kupon dan pokok Obligasi pada saat jatuh waktu;
f.Membeli kembali Obligasi untuk kepentingan Pemerintah dalam rangka pelunasan atas beban rekening Pemerintah.

Pasal 5

Dalam hal pengembangan pasar Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut:

a.Mengembangkan tata cara perdagangan Obligasi;
b.Melakukan kerjasama dengan otoritas pasar modal;
c.Menyediakan …..
c.Menyediakan informasi mengenai keadaan pasar termasuk fluktuasi harga, volume dan frekuensi transaksi Obligasi;
d.Menunjuk Market Maker.

BAB III

PENCATATAN KEPEMILIKAN, KLIRING DAN SETELMEN OBLIGASI

Pasal 6

(1)Obligasi diterbitkan tanpa warkat.
(2)Setiap Obligasi memiliki nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 7

(1)Seluruh kepemilikan Obligasi dicatat dalam BI–SKRIP.
(2)BI-SKRIP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
1. a.Sistem Central Registry;
2. b.Sistem Sub-Registry;
3. c.Sistem dan prosedur kliring dan setelmen;
4. d.Ketentuan operasional.
(3)Catatan kepemilikan Obligasi dalam BI-SKRIP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bukti kepemilikan.

Pasal 8

…..

Pasal 8

(1)Sistem Central Registry dioperasikan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan BER.
(2)Transaksi Obligasi yang dapat diselesaikan dan dipindahkan hak kepemilikannya melalui Central Registry adalah transaksi Obligasi yang dilakukan oleh dan atau melalui pihak-pihak yang memiliki rekening Obligasi pada Central Registry.
(3)Pencatatan dalam sistem BER mencakup :
1. a.Kepemilikan Obligasi yang tercatat secara sah pada peserta BER;
2. b.Seluruh kepemilikan Obligasi yang tercatat pada Sub-Registry.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 1998

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 1998