DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/4/PBI/2000

Nomor: 2/4/PBI/2000
Tahun: 2000
Ditetapkan: 11 Februari 2000
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal belum dapat dijadikan landasan untuk mendorong efektivitas penyelenggaraan Kliring Lokal;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengubah Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal; Mengingat … Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674);
3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 1/3/PBI/1999 TENTANG PENYELENGGA- RAAN KLIRING LOKAL DAN PENYELESAIAN AKHIR TRANSAKSI PEMBAYARAN ANTAR BANK ATAS HASIL KLIRING LOKAL. Pasal I Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal sebagai berikut :

1.Ketentuan …
1.Ketentuan Pasal 1 ditambah dengan 8 ketentuan baru di antara angka 1 dan 2 masing-masing menjadi angka 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G dan 1H yang berbunyi sebagai berikut : “Pasal 1 1A. Bank Konvensional adalah Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional; 1B. Bank Syariah adalah Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; 1C. Kantor Cabang adalah kantor Bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya; 1D. Kantor Cabang Syariah adalah Kantor Cabang dari Bank Konvensional yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; 1E. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja di kantor pusat Bank Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah; 1F. Pasar Uang Antar Bank berdasarkan prinsip Syariah yang selanjutnya disebut PUAS adalah kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar berdasarkan prinsip Mudharabah; 1G. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank yang untuk selanjutnya disebut Sertifikat IMA adalah sertifikat yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip Mudharabah; 1H. Mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan, dan keuntungan tersebut akan dibagikan kepada kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.”
2.Ketentuan …
2.Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah sehingga bunyinya menjadi sebagai berikut : “Pasal 3

(3)Bank Peserta yang melakukan transaksi PUAB atau PUAS melalui kliring penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kliring PUAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan tembusan promes atau tembusan Sertifikat IMA kepada Bank Indonesia.”

3.Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga bunyinya menjadi sebagai berikut : "Pasal 6

(2)Warkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dibatasi setinggi-tingginya bernilai nominal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak dapat digunakan untuk pelunasan transaksi PUAB atau pembayaran PUAS.”

4.Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah sehingga bunyinya menjadi sebagai berikut : "Pasal 22

(1)Peserta yang menghadapi kesulitan pendanaan jangka pendek baik sebagai akibat dari Penyelesaian Akhir dan atau penyelesaian dari transaksi-transaksi lainnya sehingga potensial mengakibatkan terjadinya saldo giro negatif atau telah memiliki saldo giro negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat melakukan langkah- langkah sebagai berikut :
1. a.melakukan …
2. a.melakukan penyetoran tunai;
3. b.mengupayakan pemenuhan dana melalui transfer antar kantor;
4. c.melakukan transaksi PUAB atau PUAS;
5. d.mengajukan permohonan fasilitas pendanaan atau pembiayaan kepada Bank Indonesia."
  1. 5.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga bunyinya menjadi sebagai berikut : “Pasal 23
(1)Transaksi PUAB atau PUAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dilakukan dengan menggunakan Bilyet Giro Bank Indonesia (BGBI) atau transfer dana secara elektronik.
(2)Bank Peserta yang melakukan transaksi PUAB atau PUAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan tembusan promes atau tembusan Sertifikat IMA kepada Bank Indonesia.”

6.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut : “Pasal 24

(1)Kantor Bank Konvensional atau Bank Syariah, baik Kantor Pusat ataupun Kantor Cabang, dinyatakan memiliki saldo giro negatif apabila saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang mewilayahi Kliring Lokal kantor Bank yang bersangkutan menunjukkan angka negatif pada saat Bank Indonesia menutup sistem akunting.
(2)Bagi Bank Konvensional yang memiliki Kantor Cabang Syariah :
1. a.Kantor pusat Bank dinyatakan memiliki saldo giro negatif apabila penjumlahan saldo rekening giro kantor pusat Bank dan saldo rekening giro UUS pada Bank Indonesia yang mewilayahi Kliring Lokal … Lokal menunjukkan angka negatif pada saat Bank Indonesia menutup sistem akunting.
2. b.Kantor Cabang dinyatakan memiliki saldo giro negatif apabila penjumlahan saldo rekening giro Kantor Cabang Bank Konvensional dan saldo rekening giro Kantor Cabang Syariah pada Bank Indonesia yang mewilayahi Kliring Lokal menunjukkan angka negatif pada saat Bank Indonesia menutup sistem akunting.”
  1. 7.Ketentuan Pasal 33 ayat (3) diubah dan ditambah satu ayat menjadi ayat (4) yang masing-masing bunyinya menjadi sebagai berikut : “Pasal 33
(3)Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), kantor pusat Bank tetap bersaldo giro negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau ayat (2) huruf a, maka kantor- kantor Bank yang bersangkutan di seluruh Indonesia dihentikan keikutsertaannya dalam kliring.
(4)Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), Kantor Cabang Bank tetap bersaldo giro negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau ayat (2) huruf b, maka kantor- kantor cabang Bank yang bersangkutan dihentikan keikutsertaannya dalam kliring.”

8.Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut : “Pasal 35

(1)Dengan tidak mengurangi ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34, terhadap Peserta Kliring yang tidak … tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini serta peraturan pelaksanaannya, Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif antara lain berupa :
1. a.kewajiban membayar; dan/atau
2. b.teguran tertulis.
(2)Terhadap Penyelenggara Kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini serta peraturan pelaksanaannya, Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif antara lain berupa :
1. a.kewajiban membayar;
2. b.teguran tertulis; dan/atau
3. c.penghentian sebagai penyelenggara kliring.
(3)Terhadap perusahaan percetakan sekuriti yang telah ditetapkan untuk mencetak Warkat dan Dokumen Kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini serta peraturan pelaksanaannya, Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif antara lain berupa :
1. a.kewajiban membayar;
2. b.teguran tertulis; dan/atau
3. c.penghentian penunjukkan sebagai perusahaan percetakan sekuriti pencetak Warkat dan Dokumen Kliring.
(4)Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.”

9.Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut : “Pasal 40 … “Pasal 40 Peserta dalam sistem manual dan semi otomasi wajib menggunakan Warkat yang memenuhi spesifikasi Warkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), selambat-lambatnya tanggal 23 Juni 2000.” Pasal II Ketentuan Pasal I angka 1 sampai dengan angka 7 berlaku mulai tanggal 1 Maret 2000. Pasal III Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 11 Pebruari 2000 GUBERNUR BANK INDONESIA SYAHRIL SABIRIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 9 DASP PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 2/ 4 /PBI/2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 1/3/PBI/1999 TENTANG PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL DAN PENYELESAIAN AKHIR TRANSAKSI PEMBAYARAN ANTAR BANK ATAS HASIL KLIRING LOKAL UMUM Sejak diberlakukan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, telah berdiri beberapa bank berdasarkan prinsip syariah. Disamping itu Bank umum konvensional juga telah diberi kesempatan untuk membuka kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam melakukan kegiatan usahanya, kantor cabang tersebut diwajibkan untuk memelihara rekening giro baik rupiah atau valas pada Bank Indonesia. Hal ini memerlukan penyempurnaan atas ketentuan yang berkaitan dengan keikutsertaan bank tersebut dalam Kliring Lokal. Selain daripada itu guna mendukung efektivitas pelaksanaan kliring dipandang perlu untuk mencantumkan ketentuan sanksi bagi penyelenggara Kliring Lokal oleh pihak lain yang diberikan kewajiban-kewajiban tertentu dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara. PASAL … PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Butir 1A , 1B,1C,1D,1E, 1F, 1G dan 1H Cukup jelas Angka 2

Pasal 3

ayat (3) Kewajiban menyampaikan tembusan promes atau sertifikat IMA tidak berlaku apabila transaksi PUAB atau PUAS yang dilakukan adalah dalam rangka pelunasan transaksi PUAB atau pembayaran PUAS. Angka 3

Pasal 6

ayat (2) Cukup jelas Angka 4

Pasal 22

ayat (1) Yang dimaksud dengan transaksi lainnya antara lain adalah pelunasan kewajiban- kewajiban kepada Bank Indonesia. Angka 5… Angka 5

Pasal 23

ayat (1) Yang dimaksud dengan Bilyet Giro Bank Indonesia (BGBI) adalah Bilyet Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dimana pihak tertarik adalah Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan transfer dana secara elektronik adalah sarana transfer dana antar Bank secara elektronik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Angka 6

Pasal 24

ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas Angka 7

Pasal 33

ayat (3) dan ayat (4) Apabila saldo giro negatif terjadi pada rekening kantor Bank Peserta yang juga memperoleh limpahan penyelesaian akhir hasil kliring dari kantor Bank Peserta Kliring di wilayah Kliring Lokal … yang tidak terdapat Kantor Bank Indonesia maka apabila kantor Bank Peserta dimaksud dihentikan sementara dari keikutsertaannya dalam Kliring Lokal, maka kantor Bank Peserta yang sama diwilayah Kliring Lokal yang tidak ada Kantor Bank Indonesia juga akan dihentikan sementara dari keikutsertaannya dalam Kliring Lokal. Angka 8

Pasal 35

ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas ayat (3) Cukup jelas ayat (4) Cukup jelas Angka 9

Pasal 40

Cukup jelas Pasal II … Pasal II Ketentuan Pasal I angka 8 dan angka 9 berlaku sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini. Pasal III Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3927 DASP

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal belum dapat dijadikan landasan untuk mendorong efektivitas penyelenggaraan Kliring Lokal;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengubah Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal; Mengingat … Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674);
3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

Menetapkan

1.Ketentuan …
1.Ketentuan Pasal 1 ditambah dengan 8 ketentuan baru di antara angka 1 dan 2 masing-masing menjadi angka 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G dan 1H yang berbunyi sebagai berikut : “Pasal 1 1A. Bank Konvensional adalah Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional; 1B. Bank Syariah adalah Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; 1C. Kantor Cabang adalah kantor Bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya; 1D. Kantor Cabang Syariah adalah Kantor Cabang dari Bank Konvensional yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; 1E. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja di kantor pusat Bank Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah; 1F. Pasar Uang Antar Bank berdasarkan prinsip Syariah yang selanjutnya disebut PUAS adalah kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar berdasarkan prinsip Mudharabah; 1G. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank yang untuk selanjutnya disebut Sertifikat IMA adalah sertifikat yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip Mudharabah; 1H. Mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan, dan keuntungan tersebut akan dibagikan kepada kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.”
2.Ketentuan …
2.Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah sehingga bunyinya menjadi sebagai berikut : “Pasal 3

(3)Bank Peserta yang melakukan transaksi PUAB atau PUAS melalui kliring penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kliring PUAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan tembusan promes atau tembusan Sertifikat IMA kepada Bank Indonesia.”

3.Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga bunyinya menjadi sebagai berikut : "Pasal 6

(2)Warkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dibatasi setinggi-tingginya bernilai nominal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak dapat digunakan untuk pelunasan transaksi PUAB atau pembayaran PUAS.”

4.Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah sehingga bunyinya menjadi sebagai berikut : "Pasal 22

(1)Peserta yang menghadapi kesulitan pendanaan jangka pendek baik sebagai akibat dari Penyelesaian Akhir dan atau penyelesaian dari transaksi-transaksi lainnya sehingga potensial mengakibatkan terjadinya saldo giro negatif atau telah memiliki saldo giro negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat melakukan langkah- langkah sebagai berikut :
1. a.melakukan …
2. a.melakukan penyetoran tunai;
3. b.mengupayakan pemenuhan dana melalui transfer antar kantor;
4. c.melakukan transaksi PUAB atau PUAS;
5. d.mengajukan permohonan fasilitas pendanaan atau pembiayaan kepada Bank Indonesia."
  1. 5.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga bunyinya menjadi sebagai berikut : “Pasal 23
(1)Transaksi PUAB atau PUAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dilakukan dengan menggunakan Bilyet Giro Bank Indonesia (BGBI) atau transfer dana secara elektronik.
(2)Bank Peserta yang melakukan transaksi PUAB atau PUAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan tembusan promes atau tembusan Sertifikat IMA kepada Bank Indonesia.”

6.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut : “Pasal 24

(1)Kantor Bank Konvensional atau Bank Syariah, baik Kantor Pusat ataupun Kantor Cabang, dinyatakan memiliki saldo giro negatif apabila saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang mewilayahi Kliring Lokal kantor Bank yang bersangkutan menunjukkan angka negatif pada saat Bank Indonesia menutup sistem akunting.
(2)Bagi Bank Konvensional yang memiliki Kantor Cabang Syariah :
1. a.Kantor pusat Bank dinyatakan memiliki saldo giro negatif apabila penjumlahan saldo rekening giro kantor pusat Bank dan saldo rekening giro UUS pada Bank Indonesia yang mewilayahi Kliring Lokal … Lokal menunjukkan angka negatif pada saat Bank Indonesia menutup sistem akunting.
2. b.Kantor Cabang dinyatakan memiliki saldo giro negatif apabila penjumlahan saldo rekening giro Kantor Cabang Bank Konvensional dan saldo rekening giro Kantor Cabang Syariah pada Bank Indonesia yang mewilayahi Kliring Lokal menunjukkan angka negatif pada saat Bank Indonesia menutup sistem akunting.”
  1. 7.Ketentuan Pasal 33 ayat (3) diubah dan ditambah satu ayat menjadi ayat (4) yang masing-masing bunyinya menjadi sebagai berikut : “Pasal 33
(3)Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), kantor pusat Bank tetap bersaldo giro negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau ayat (2) huruf a, maka kantor- kantor Bank yang bersangkutan di seluruh Indonesia dihentikan keikutsertaannya dalam kliring.
(4)Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), Kantor Cabang Bank tetap bersaldo giro negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau ayat (2) huruf b, maka kantor- kantor cabang Bank yang bersangkutan dihentikan keikutsertaannya dalam kliring.”

8.Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut : “Pasal 35

(1)Dengan tidak mengurangi ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34, terhadap Peserta Kliring yang tidak … tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini serta peraturan pelaksanaannya, Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif antara lain berupa :
1. a.kewajiban membayar; dan/atau
2. b.teguran tertulis.
(2)Terhadap Penyelenggara Kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini serta peraturan pelaksanaannya, Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif antara lain berupa :
1. a.kewajiban membayar;
2. b.teguran tertulis; dan/atau
3. c.penghentian sebagai penyelenggara kliring.
(3)Terhadap perusahaan percetakan sekuriti yang telah ditetapkan untuk mencetak Warkat dan Dokumen Kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini serta peraturan pelaksanaannya, Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif antara lain berupa :
1. a.kewajiban membayar;
2. b.teguran tertulis; dan/atau
3. c.penghentian penunjukkan sebagai perusahaan percetakan sekuriti pencetak Warkat dan Dokumen Kliring.
(4)Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.”

9.Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut : “Pasal 40 … “Pasal 40 Peserta dalam sistem manual dan semi otomasi wajib menggunakan Warkat yang memenuhi spesifikasi Warkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), selambat-lambatnya tanggal 23 Juni 2000.” Pasal II Ketentuan Pasal I angka 1 sampai dengan angka 7 berlaku mulai tanggal 1 Maret 2000. Pasal III Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 11 Pebruari 2000 GUBERNUR BANK INDONESIA SYAHRIL SABIRIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 9 DASP PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 2/ 4 /PBI/2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 1/3/PBI/1999 TENTANG PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL DAN PENYELESAIAN AKHIR TRANSAKSI PEMBAYARAN ANTAR BANK ATAS HASIL KLIRING LOKAL UMUM Sejak diberlakukan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, telah berdiri beberapa bank berdasarkan prinsip syariah. Disamping itu Bank umum konvensional juga telah diberi kesempatan untuk membuka kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam melakukan kegiatan usahanya, kantor cabang tersebut diwajibkan untuk memelihara rekening giro baik rupiah atau valas pada Bank Indonesia. Hal ini memerlukan penyempurnaan atas ketentuan yang berkaitan dengan keikutsertaan bank tersebut dalam Kliring Lokal. Selain daripada itu guna mendukung efektivitas pelaksanaan kliring dipandang perlu untuk mencantumkan ketentuan sanksi bagi penyelenggara Kliring Lokal oleh pihak lain yang diberikan kewajiban-kewajiban tertentu dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara. PASAL … PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Butir 1A , 1B,1C,1D,1E, 1F, 1G dan 1H Cukup jelas Angka 2

Pasal 3

Pasal 6

ayat (2) Cukup jelas Angka 4

Pasal 22

ayat (1) Yang dimaksud dengan transaksi lainnya antara lain adalah pelunasan kewajiban- kewajiban kepada Bank Indonesia. Angka 5… Angka 5

Pasal 23

Pasal 24

ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas Angka 7

Pasal 33

Pasal 35

ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas ayat (3) Cukup jelas ayat (4) Cukup jelas Angka 9

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/4/PBI/2000

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 33

Pasal 35

Pasal 40

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 33

Pasal 35

Pasal 40

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999