Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/4/PBI/2000
- Nomor
- 2/4/PBI/2000
- Tahun
- 2000
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 11
Mengingat … Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 1/3/PBI/1999 TENTANG PENYELENGGA- RAAN KLIRING LOKAL DAN PENYELESAIAN AKHIR TRANSAKSI PEMBAYARAN ANTAR BANK ATAS HASIL KLIRING LOKAL. Pasal I Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal sebagai berikut :
“Pasal 1 1A. Bank Konvensional adalah Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional; 1B. Bank Syariah adalah Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; 1C. Kantor Cabang adalah kantor Bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya; 1D. Kantor Cabang Syariah adalah Kantor Cabang dari Bank Konvensional yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; 1E. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja di kantor pusat Bank Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah; 1F. Pasar Uang Antar Bank berdasarkan prinsip Syariah yang selanjutnya disebut PUAS adalah kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar berdasarkan prinsip Mudharabah; 1G. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank yang untuk selanjutnya disebut Sertifikat IMA adalah sertifikat yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip Mudharabah; 1H. Mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan, dan keuntungan tersebut akan dibagikan kepada kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.”
“Pasal 3
"Pasal 6
"Pasal 22
“Pasal 23
“Pasal 24
“Pasal 33
(1), kantor pusat Bank tetap bersaldo giro negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau ayat (2) huruf a, maka kantor- kantor Bank yang bersangkutan di seluruh Indonesia dihentikan keikutsertaannya dalam kliring.
(1), Kantor Cabang Bank tetap bersaldo giro negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau ayat (2) huruf b, maka kantor- kantor cabang Bank yang bersangkutan dihentikan keikutsertaannya dalam kliring.”
“Pasal 35
“Pasal 40 … “Pasal 40 Peserta dalam sistem manual dan semi otomasi wajib menggunakan Warkat yang memenuhi spesifikasi Warkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), selambat-lambatnya tanggal 23 Juni 2000.” Pasal II Ketentuan Pasal I angka 1 sampai dengan angka 7 berlaku mulai tanggal 1 Maret 2000. Pasal III Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 11 Pebruari 2000 GUBERNUR BANK INDONESIA SYAHRIL SABIRIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 9 DASP PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 2/ 4 /PBI/2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 1/3/PBI/1999 TENTANG PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL DAN PENYELESAIAN AKHIR TRANSAKSI PEMBAYARAN ANTAR BANK ATAS HASIL KLIRING LOKAL UMUM Sejak diberlakukan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, telah berdiri beberapa bank berdasarkan prinsip syariah. Disamping itu Bank umum konvensional juga telah diberi kesempatan untuk membuka kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam melakukan kegiatan usahanya, kantor cabang tersebut diwajibkan untuk memelihara rekening giro baik rupiah atau valas pada Bank Indonesia. Hal ini memerlukan penyempurnaan atas ketentuan yang berkaitan dengan keikutsertaan bank tersebut dalam Kliring Lokal. Selain daripada itu guna mendukung efektivitas pelaksanaan kliring dipandang perlu untuk mencantumkan ketentuan sanksi bagi penyelenggara Kliring Lokal oleh pihak lain yang diberikan kewajiban-kewajiban tertentu dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara. PASAL … PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Butir 1A , 1B,1C,1D,1E, 1F, 1G dan 1H Cukup jelas Angka 2
ayat (3) Kewajiban menyampaikan tembusan promes atau sertifikat IMA tidak berlaku apabila transaksi PUAB atau PUAS yang dilakukan adalah dalam rangka pelunasan transaksi PUAB atau pembayaran PUAS. Angka 3
ayat (2) Cukup jelas Angka 4
ayat (1) Yang dimaksud dengan transaksi lainnya antara lain adalah pelunasan kewajiban- kewajiban kepada Bank Indonesia. Angka 5… Angka 5
ayat (1) Yang dimaksud dengan Bilyet Giro Bank Indonesia (BGBI) adalah Bilyet Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dimana pihak tertarik adalah Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan transfer dana secara elektronik adalah sarana transfer dana antar Bank secara elektronik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Angka 6
ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas Angka 7
ayat (3) dan ayat (4) Apabila saldo giro negatif terjadi pada rekening kantor Bank Peserta yang juga memperoleh limpahan penyelesaian akhir hasil kliring dari kantor Bank Peserta Kliring di wilayah Kliring Lokal … yang tidak terdapat Kantor Bank Indonesia maka apabila kantor Bank Peserta dimaksud dihentikan sementara dari keikutsertaannya dalam Kliring Lokal, maka kantor Bank Peserta yang sama diwilayah Kliring Lokal yang tidak ada Kantor Bank Indonesia juga akan dihentikan sementara dari keikutsertaannya dalam Kliring Lokal. Angka 8
ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas ayat (3) Cukup jelas ayat (4) Cukup jelas Angka 9
Cukup jelas Pasal II … Pasal II Ketentuan Pasal I angka 8 dan angka 9 berlaku sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini. Pasal III Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3927 DASP
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan