Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/8/PBI/2001
- Nomor
- 3/8/PBI/2001
- Tahun
- 2001
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
Mengingat :
Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/1/PBI/2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO Pasal I Mengubah ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/1/PBI/2001 tentang Proyek Kredit Mikro sebagai berikut : Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 seluruhnya berbunyi sebagai berikut : “Pasal 20
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 25 April 2001 GUBERNUR BANK INDONESIA SYAHRIL SABIRIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 39 BKr/TPP PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 3/ 8 /PBI/2001 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/1/PBI/2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO UMUM Seperti diketahui bahwa dalam pemberian kredit kepada pengusaha mikro salah satu syarat yang harus dipenuhi agar usaha mikro tersebut berjalan dengan baik adalah kredit yang diberikan jumlahnya memadai sesuai kebutuhan modal usaha mikro yang bersangkutan. Dengan adanya perkembangan harga barang dan jasa yang cenderung meningkat dewasa ini jumlah kredit untuk pengusaha mikro tersebut sudah tidak memadai lagi. Untuk itu, ketentuan besarnya plafon kredit kepada pengusaha mikro perlu disesuaikan. PASAL DEMI PASAL Pasal I
Ayat (1) Huruf a Besarnya kredit untuk nasabah mikro yang baru pertama kali maksimal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Huruf….. Huruf b Setelah kredit pertama lunas maka nasabah mikro yang bersangkutan dapat mengajukan kembali kredit dengan jumlah maksimal Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ayat 2 Dalam hal pada kemudian hari perlu penyesuaian atas besarnya kredit maksimal pada ayat (1) tersebut di atas, maka penyesuaian dimaksud dapat dituangkan dalam Surat Edaran berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Gubernur. Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4089 BKr
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan