DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/25/PBI/2003

Nomor: 5/25/PBI/2003
Tahun: 2003
Ditetapkan: 10 November 2003
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 100

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan good corporate governance tersebut, industri perbankan perlu dikelola dan dimiliki oleh pihak-pihak yang senantiasa memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi serta memenuhi persyaratan lain sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.bahwa sejalan dengan perkembangan perbankan yang dinamis dan tuntutan masyarakat akan sistem perbankan yang sehat, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak yang mempunyai pengaruh besar dalam pengendalian dan pengelolaan bank;
d.bahwa …
d.bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengatur kembali penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3840);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841);

Menetapkan

MEMUTUSKAN … M E M U T U S K A N : Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.
2.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah BPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
3.Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan atau kebijakan perusahaan, termasuk Bank, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4.Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan dan atau kelompok usaha yang:

a.memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara;
b.memiliki…
b.memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan Pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.
1. 5.Pengurus adalah Komisaris dan Direksi perusahaan atau Bank, atau yang setara dengan itu, termasuk antara lain tim pengawas dan tim pengelola Bank dalam penyehatan.
2. 6.Komisaris:
a.bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
c.bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
1. 7.Direksi:
a.bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
c.bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud … dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
d.bagi Kantor Cabang Bank Asing adalah Pimpinan Kantor Cabang;
e.bagi Kantor Perwakilan Bank Asing adalah Pemimpin Kantor Perwakilan.
1. 8.Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Bank, antara lain pemimpin kantor cabang dan kepala Satuan Kerja Audit Intern;
2. 9.Daftar Tidak Lulus yang untuk selanjutnya disebut DTL adalah daftar pihak-pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan Pejabat Eksekutif.

Pasal 2

(1)Pihak-pihak yang termasuk sebagai pengendali Bank wajib tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
(2)Pihak-pihak yang termasuk sebagai pengendali Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang perseorangan, badan hukum atau kelompok usaha yang melakukan Pengendalian terhadap Bank, termasuk namun tidak terbatas pada Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan Pejabat Eksekutif Bank.
(3)Pengendalian terhadap Bank dapat dilakukan dengan cara-cara, antara lain sebagai berikut:
1. a.memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih saham Bank;
2. b.secara …
3. b.secara langsung menjalankan manajemen dan atau mempengaruhi kebijakan Bank;
4. c.memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih saham Bank;
5. d.melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama- sama memiliki dan atau mengendalikan 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih saham Bank, baik langsung maupun tidak langsung dengan atau tanpa perjanjian tertulis;
6. e.melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama- sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih saham Bank;
7. f.mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih saham Bank;
8. g.mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan atau memberhentikan Pengurus Bank;
9. h.secara tidak langsung mempengaruhi atau menjalankan manajemen dan atau kebijakan Bank;
10. i.melakukan …
11. i.melakukan Pengendalian terhadap perusahaan induk atau perusahaan induk di bidang keuangan dari Bank;
12. j.melakukan Pengendalian terhadap pihak yang melakukan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i.

Pasal 3

Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap:

a.calon Pemegang Saham Pengendali dan calon Pengurus Bank;
b.Pemegang Saham Pengendali dan Pengurus Bank; dan
c.Pejabat Eksekutif Bank dan Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing, dalam hal terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan memiliki peranan: 1) dalam perumusan kebijakan dan kegiatan operasional yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank; dan atau 2) atas terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dalam kegiatan operasional Bank atau Kantor Perwakilan Bank Asing.

BAB II

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Pasal 4

Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon Pemegang Saham Pengendali memenuhi persyaratan:

a.integritas; dan
b.kelayakan keuangan.

Pasal 5

…

Pasal 5

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a.memiliki akhlak dan moral yang baik;
b.memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
d.tidak termasuk dalam DTL.

Pasal 6

Persyaratan kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a.persyaratan kemampuan keuangan;
b.pemenuhan persyaratan administratif dalam rangka penilaian kemampuan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain namun tidak terbatas pada persyaratan mengenai: 1) tidak termasuk dalam daftar kredit macet; 2) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan; dan 3) bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya;
c.tidak memiliki hutang yang jatuh tempo dan bermasalah.

Pasal 7

(1)Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon Pemegang Saham Pengendali diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia.
(2)Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pembelian saham Bank melalui program divestasi saham negara dalam rangka penyertaan modal sementara oleh instansi Pemerintah yang berwenang, maka permohonan persetujuan dapat diajukan oleh instansi Pemerintah yang berwenang tersebut.
(3)Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) diberikan oleh Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 8

(1)Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan, yang meliputi:
1. a.penelitian administratif;
2. b.wawancara.
(2)Sebagai bagian dari proses persetujuan, Bank Ind onesia dapat meminta Bank, Pemegang Saham Pengendali dan atau pihak-pihak yang melakukan Pengendalian untuk memberikan komitmen tertulis dalam rangka pengembangan operasional Bank yang sehat.

Isi peraturan

Teks100PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan good corporate governance tersebut, industri perbankan perlu dikelola dan dimiliki oleh pihak-pihak yang senantiasa memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi serta memenuhi persyaratan lain sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.bahwa sejalan dengan perkembangan perbankan yang dinamis dan tuntutan masyarakat akan sistem perbankan yang sehat, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak yang mempunyai pengaruh besar dalam pengendalian dan pengelolaan bank;
d.bahwa …
d.bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengatur kembali penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3840);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841);

Menetapkan

MEMUTUSKAN … M E M U T U S K A N : Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.
2.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah BPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
3.Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan atau kebijakan perusahaan, termasuk Bank, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4.Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan dan atau kelompok usaha yang:

a.memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara;
b.memiliki…
b.memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan Pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.
1. 5.Pengurus adalah Komisaris dan Direksi perusahaan atau Bank, atau yang setara dengan itu, termasuk antara lain tim pengawas dan tim pengelola Bank dalam penyehatan.
2. 6.Komisaris:
a.bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
c.bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
1. 7.Direksi:
a.bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
c.bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud … dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
d.bagi Kantor Cabang Bank Asing adalah Pimpinan Kantor Cabang;
e.bagi Kantor Perwakilan Bank Asing adalah Pemimpin Kantor Perwakilan.
1. 8.Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Bank, antara lain pemimpin kantor cabang dan kepala Satuan Kerja Audit Intern;
2. 9.Daftar Tidak Lulus yang untuk selanjutnya disebut DTL adalah daftar pihak-pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan Pejabat Eksekutif.

Pasal 2

(1)Pihak-pihak yang termasuk sebagai pengendali Bank wajib tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
(2)Pihak-pihak yang termasuk sebagai pengendali Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang perseorangan, badan hukum atau kelompok usaha yang melakukan Pengendalian terhadap Bank, termasuk namun tidak terbatas pada Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan Pejabat Eksekutif Bank.
(3)Pengendalian terhadap Bank dapat dilakukan dengan cara-cara, antara lain sebagai berikut:
1. a.memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih saham Bank;
2. b.secara …
3. b.secara langsung menjalankan manajemen dan atau mempengaruhi kebijakan Bank;
4. c.memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih saham Bank;
5. d.melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama- sama memiliki dan atau mengendalikan 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih saham Bank, baik langsung maupun tidak langsung dengan atau tanpa perjanjian tertulis;
6. e.melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama- sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih saham Bank;
7. f.mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih saham Bank;
8. g.mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan atau memberhentikan Pengurus Bank;
9. h.secara tidak langsung mempengaruhi atau menjalankan manajemen dan atau kebijakan Bank;
10. i.melakukan …
11. i.melakukan Pengendalian terhadap perusahaan induk atau perusahaan induk di bidang keuangan dari Bank;
12. j.melakukan Pengendalian terhadap pihak yang melakukan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i.

Pasal 3

Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap:

a.calon Pemegang Saham Pengendali dan calon Pengurus Bank;
b.Pemegang Saham Pengendali dan Pengurus Bank; dan
c.Pejabat Eksekutif Bank dan Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing, dalam hal terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan memiliki peranan: 1) dalam perumusan kebijakan dan kegiatan operasional yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank; dan atau 2) atas terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dalam kegiatan operasional Bank atau Kantor Perwakilan Bank Asing.

BAB II

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Pasal 4

Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon Pemegang Saham Pengendali memenuhi persyaratan:

a.integritas; dan
b.kelayakan keuangan.

Pasal 5

…

Pasal 5

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a.memiliki akhlak dan moral yang baik;
b.memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
d.tidak termasuk dalam DTL.

Pasal 6

Persyaratan kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a.persyaratan kemampuan keuangan;
b.pemenuhan persyaratan administratif dalam rangka penilaian kemampuan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain namun tidak terbatas pada persyaratan mengenai: 1) tidak termasuk dalam daftar kredit macet; 2) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan; dan 3) bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya;
c.tidak memiliki hutang yang jatuh tempo dan bermasalah.

Pasal 7

(1)Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon Pemegang Saham Pengendali diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia.
(2)Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pembelian saham Bank melalui program divestasi saham negara dalam rangka penyertaan modal sementara oleh instansi Pemerintah yang berwenang, maka permohonan persetujuan dapat diajukan oleh instansi Pemerintah yang berwenang tersebut.
(3)Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) diberikan oleh Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 8

(1)Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan, yang meliputi:
1. a.penelitian administratif;
2. b.wawancara.
(2)Sebagai bagian dari proses persetujuan, Bank Ind onesia dapat meminta Bank, Pemegang Saham Pengendali dan atau pihak-pihak yang melakukan Pengendalian untuk memberikan komitmen tertulis dalam rangka pengembangan operasional Bank yang sehat.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1999