DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2010

Nomor: 4
Tahun: 2010
Ditetapkan: 17 Desember 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Indonesia, BPK RI

Ringkasan

Peraturan BPK ini mengatur mengenai Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP) yang berlaku bagi Pemeriksa yang berstatus PNS di lingkungan BPK. JFP merupakan jabatan karir yang hanya dapat diduduki seseorang yang telah berstatus PNS di lingkungan BPK. Tugas pokok pemeriksa adalah melaksanakan kegiatan pemeriksaan yang meliputi penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan, perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, evaluasi pemeriksaan, dan pemantauan kerugian negara/daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna memenuhi kualitas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPK perlu meningkatkan kompetensi para Pemeriksanya secara berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai dasar, independensi, integritas, dan profesionalisme, melalui penetapan Peraturan BPK tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf h jo. Pasal 12 serta Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Jabatan Fungsional Pemeriksa, yang selanjutnya disingkat JFP, adalah jabatan yang mempunyai lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BPK.
3.Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
4.Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
5.Peran Pemeriksa adalah peran yang dimiliki oleh PNS di lingkungan BPK yang menduduki JFP setelah memenuhi persyaratan tertentu.
6.Pengendali Mutu adalah peran yang dimiliki oleh Pemeriksa BPK dengan tanggung jawab terhadap mutu hasil pemeriksaan dan disandang oleh Pemeriksa Madya atau Pemeriksa Utama.
7.Pengendali Teknis adalah peran yang dimiliki oleh Pemeriksa BPK dengan tanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan pemeriksaan dan disandang oleh Pemeriksa Muda atau Pemeriksa Madya.
8.Ketua Tim Senior adalah peran yang dimiliki oleh Pemeriksa BPK dengan tanggung jawab memimpin pelaksanaan tugas pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi serta disandang oleh Pemeriksa Muda atau Pemeriksa Madya.
9.Ketua Tim Yunior adalah peran yang dimiliki oleh Pemeriksa BPK dengan tanggung jawab memimpin pelaksanaan tugas pemeriksaan dengan kompleksitas rendah dan disandang oleh Pemeriksa Pertama atau Pemeriksa Muda.
10.Anggota Tim Senior adalah peran yang dimiliki oleh Pemeriksa BPK dengan tanggung jawab melaksanakan pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi dan disandang oleh Pemeriksa Pertama atau Pemeriksa Muda.
11.Anggota Tim Yunior adalah peran yang dimiliki oleh Pemeriksa BPK dengan tanggung jawab melaksanakan pemeriksaan dengan kompleksitas rendah dan disandang oleh Pemeriksa Pertama.
12.Sertifikasi Peran Pemeriksa adalah proses pengujian dalam rangka menilai pemenuhan syarat kemampuan Pemeriksa untuk menduduki peran tertentu.
13.Surat Tanda Sertifikasi Peran, selanjutnya disingkat STSP, adalah surat tanda lulus telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta ujian sertifikasi Peran Pemeriksa.
14.Tim Penilai Angka Kredit Pemeriksa, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pemeriksa, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pemeriksa.
15.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang dicapai oleh Pemeriksa dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan JFP ini berlaku bagi Pemeriksa yang berstatus PNS di lingkungan BPK.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 3

(1)Jabatan Fungsional Pemeriksa merupakan jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus PNS di lingkungan BPK.
(2)Pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan satuan kerja bersangkutan sesuai dengan ketentuan organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK.

Pasal 4

Tugas pokok pemeriksa adalah melaksanakan kegiatan pemeriksaan yang meliputi penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan, perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, evaluasi pemeriksaan, dan pemantauan kerugian negara/daerah.

BAB IV

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA

Pasal 5

(1)Pembinaan JFP merupakan kewenangan BPK yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal BPK.
(2)Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Jenderal BPK mempunyai tugas antara lain:
1. a.menetapkan pedoman pelaksanaan dan teknis yang dibutuhkan;
2. b.menetapkan kebijakan atau pembinaan diklat fungsional;
3. c.menetapkan pedoman formasi jabatan dan peran;
4. d.menetapkan standar kompetensi pemeriksa;
5. e.menyelenggarakan sertifikasi peran;
6. f.melakukan pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali ke dalam JFP, serta pembebasan sementara dan pemberhentian dari JFP;
7. g.memfasilitasi pelaksanaan JFP serta pengusulan tunjangan dan batas usia pensiun JFP; dan
8. h.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas JFP.

BAB V

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

(1)Jenjang JFP di lingkungan BPK dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah sebagai berikut:
1. a.Pemeriksa Pertama;
2. b.Pemeriksa Muda;
3. c.Pemeriksa Madya; dan
4. d.Pemeriksa Utama.
(2)JFP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pangkat sebagai berikut:
1. a.Pemeriksa Pertama:
  1. 1.Penata Muda, golongan ruang III/a; atau
  2. 2.Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
2. b.Pemeriksa Muda:
  1. 1.Penata, golongan ruang IIl/c; atau
  2. 2.Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
3. c.Pemeriksa Madya:
  1. 1.Pembina, golongan ruang IV/a;
  2. 2.Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; atau
  3. 3.Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
4. d.Pemeriksa Utama:
  1. 1.Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; atau
  2. 2.Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
(3)Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki masing-masing jenjang jabatan.
(4)Penetapan jenjang JFP untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan jabatan dan pangkat tidak sesuai dengan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI

PENGANGKATAN, KENAIKAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA

Pasal 7

(1)Pengangkatan pegawai dalam JFP di lingkungan BPK meliputi pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali.
(2)Pengangkatan pertama kali berlaku bagi:
1. a.Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi lowongan formasi JFP; atau
2. b.Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari jabatan lain yang sebelumnya tidak pernah diangkat dalam JFP. Pengangkatan kembali dalam JFP berlaku bagi PNS yang dibebaskan sementara dari JFP.

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam JFP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, harus memenuhi syarat:

a.berijazah paling rendah Sarjana Strata satu (S-1) atau Diploma-IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
b.memiliki pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a;
c.setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
d.telah lulus dalam pendidikan dan pelatihan JFP; dan
e.lulus sertifikasi peran Anggota Tim Yunior.

Pasal 9

(1)Pengangkatan pertama kali bagi PNS yang berasal dari jabatan lain ke dalam JFP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan ketentuan bahwa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan/atau penilaian kinerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
2. b.usia paling tinggi 50 tahun;
3. c.memiliki pengalaman pemeriksaan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir; dan
4. d.lulus sertifikasi peran pemeriksa yang sesuai.
(2)Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2010