DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Nomor: 43
Tahun: 1999
Ditetapkan: 30 September 1999
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, diperlukan Pegawai Negeri yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
c.bahwa untuk membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada huruf b, diperlukan upaya meningkatkan manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari Pegawai Negeri.
d.bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c tersebut diatas, dipandang perlu untuk mengubah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28

Mengingat

Undang-undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
4.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Tahun 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, diubah sebagai berikut :

1.Judul BAB I dan ketentuan Pasal 1 menjadi berbunyi sebagai berikut: " BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.
5.Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan kepaniteraan pengadilan.
6.Jabatan Karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan.
7.Jabatan organik adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu satuan organisasi pemerintah.
8.Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian."
2.Judul BAB II, ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 menjadi berbunyi sebagai berikut: "BAB II JENIS, KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, DAN HAK PEGAWAI NEGERI

Pasal 2

(1)Pegawai Negeri terdiri dari :
1. a.Pegawai Negeri Sipil;
2. b.Anggota Tentara Nasional Indonesia
3. c.Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2)Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari :
1. a.Pegawai negeri Sipil Pusat; dan
2. b.Pegawai Negeri Sipil Daerah.
(3)Disamping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap.

Pasal 3

(1)Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.
(2)Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
(3)Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 4

Setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia"

3.Ketentuan Pasal 7 menjadi berbunyi sebagai berikut: "Pasal 7

(1)Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya.
(2)Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya.
(3)Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."

4.Judul Bagian keempat BAB II dan ketentuan Pasal 11 menjadi berbunyi sebagai berikut : "Bagian Keempat Pegawai Negeri Yang menjadi Pejabat Negara

Pasal 11

(1)Pejabat Negara terdiri atas :
1. a.Presiden dan Wakil Presiden;
2. b.Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyarawatan Rakyat;
3. c.Ketua, Wakil ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
4. d.Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
5. e.Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
6. f.Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
7. g.Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri;
8. h.Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
9. i.Gubernur dan Wakil Gubernur;
10. j.Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
11. k.Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.
(2)Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
(3)Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya.
(4)Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setelah selesai menjalankan tugasnya dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya."

5.Judul BAB III, ketentuan Pasal 12, dan pasal 13 menjadi berbunyi sebagai berikut : "BAB III MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 12

(1)Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna
(2)Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja.

Pasal 13

(1)Kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban, dan kedudukan hukum.
(2)Kebijaksanaan manajemen Pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada pada Presiden selaku Kepala Pemerintah.
(3)Untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan memberikan pertimbangan tertentu, dibentuk Komisi Kepegawaian Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(4)Komisi Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), terdiri dari 2(dua) Anggota tetap yang berkedudukan sebagai Ketua dan Sekretaris Komisi, serta 3(tiga) Anggota Tidak Tetap yang kesemuanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(5)Ketua dan Sekretaris Komisi Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), secara ex officio menjabat sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(6)Komisi Kepegawaian Negara mengadakan sidang sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan."

6.Ketentuan Pasal 15 menjadi berbunyi sebagai berikut : "Pasal 15

(1)Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi.
(2)Formasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan."

7.Ketentuan Pasal 16 ayat (2) menjadi berbunyi sebagai berikut : "(2) Setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan."
8.Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16 A berbunyi sebagai berikut : "Pasal 16 A

(1)Untuk memperlancar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, pemerintah dapat mengangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi mereka yang teleh bekerja pada instansi yang menunjang kepentingan Nasional.
(2)Persyaratan, tata cara, dan pengangkatan langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."

9.Ketentuan Pasal 17 menjadi berbunyi sebagai berikut : "Pasal 17

(1)Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu.
(2)Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan.
(3)Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat awal ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formil".

10.Ketentuan Pasal 19 dihapus.
11.Ketentuan Pasal 20 menjadi berbunyi sebagai berikut : "Pasal 20 Untuk lebih menjamin obyektifitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja".
12.Ketentuan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 menjadi berbunyi sebagai berikut : "Pasal 22 Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan/atau wilayah kerja.

Pasal 23

(1)Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia.
(2)Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat karena :
1. a.atas permintaan sendiri
2. b.mencapai batas usia pensiun;
3. c.perampingan organisasi pemerintah; atau
4. d.tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(3)Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena
1. a.melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan selain pelanggaran sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah atau
2. b.dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4(empat) tahun.
(4)Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena:
1. a.dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih;atau
2. b.melakukan pelanggaran disiplin Pegawai negeri Sipil tingkat berat.
(5)Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena :
1. a.melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan Sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
2. b.melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara, Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan pemerintah; atau
3. c.dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 23

Peraturan turunan (128)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2002

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 69 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 35 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 69 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 73 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 107 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 36 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 38 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2008

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 64 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 50 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2009

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 42 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 52 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 19 Tahun 2008

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 2011

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 40 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 77 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 57 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 25 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 30 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 58 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 5 Tahun 2004

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 22 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 42 Tahun 2009

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 31 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 66 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 32 Tahun 2009

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 47 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 37 Tahun 2007

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 07 Tahun 2009

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 35 Tahun 2007

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2007

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2009

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2011

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2009

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2013

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2008

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2011