DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 46 Tahun 2025

Nomor: 46
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp2.698.302.861.975,03,00 berkurang sebesar Rp39.218.052.764,62 sehingga menjadi Rp2.659.084.809.210,41;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 181). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 3
2.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5.Daerah adalah Kabupaten Bantul.
6.Bupati adalah Bupati Bantul.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas :

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah; dan
c.Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp2.698.302.861.975,03,00 berkurang sebesar Rp39.218.052.764,62 sehingga menjadi Rp2.659.084.809.210,41, dengan rincian sebagai berikut :

a.Pendapatan Daerah
1. 1.Semula Rp2.532.547.348.493,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) (Rp 48.182.789.980,04) Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp2.484.364.558.512,96
b.Belanja Daerah
1. 1.Semula Rp2.671.602.861.975,03
2. 2.Bertambah/(berkurang) (Rp 39.218.052.764,62) Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp2.632.384.809.210,41
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan pembiayaan a) Semula Rp 165.755.513.482,03 b) Bertambah/(berkurang) Rp 8.964.737.215,42 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 174.720.250.697,45 4
2. 2.Pengeluaran pembiayaan a) Semula Rp 26.700.000.000,00 b) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 26.700.000.000,00 Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 148.020.250.697,45 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00

Pasal 4

Uraian lebih lanjut perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas :

a.LAMPIRAN I  Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.LAMPIRAN II  Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
c.LAMPIRAN III  Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
d.LAMPIRAN IV  Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
e.LAMPIRAN V  Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
f.LAMPIRAN VI  Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
g.LAMPIRAN VII  Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 5
h.LAMPIRAN VIII  Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
i.LAMPIRAN IX  Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
j.LAMPIRAN X  Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 6 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul. Ditetapkan di Bantul Pada tanggal 03 September 2025 BUPATI BANTUL, ttd ABDUL HALIM MUSLIH Diundangkan di Bantul pada tanggal 03 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd AGUS BUDIRAHARJA BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 49

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…