DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 14 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah, Bupati, Pemerintah Daerah, Dinas, Pendidikan, Peserta Didik, Biaya Pendidikan, Pendidikan Gratis, Lingkup Pelaksanaan Pendidikan, Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, Proses Belajar Mengajar, Jenjang Pendidikan, dan Satuan Pendidikan; Lingkup, Fungsi dan Tujuan; Hak dan Kewajiban; Komponen Pembiayaan; Larangan; dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dalam menghadapi tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyelenggaraan pendidikan gratis secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya;
d.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Gratis; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SALINAN ~ 2 ~ 4682);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN GRATIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Dinas adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Pendidikan. ~ 3 ~
5.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritural keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
6.Peserta Didik adalah anggota masyarakat usia sekolah yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
7.Biaya Pendidikan adalah segala biaya yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan yang terkait dengan penyelenggaraan proses belajar mengajar, penyediaan sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan operasional satuan pendidikan.
8.Pendidikan Gratis adalah pembebasan segala biaya penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik/orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK yang diselenggarakan oelh Pemerintah Daerah.
9.Lingkup Pelaksanaan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolan pendidikan di Kabupaten Kayong Utara.
10.Komite Sekolah adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.
11.Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
12.Proses Belajar Mengajar adalah ketentuan yang mengikat warga sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat yang dipakai sebagai panduan dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan diterima oleh semua warga masyarakat.
13.Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
14.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

BAB II

LINGKUP, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Lingkup pelaksanaan Pendidikan Gratis adalah:

a.Pendidikan gratis dilaksanakan pada satuan pendidikan SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
b.Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Pemerintah Daerah memberikan bantuan pembiayaan operasional pendidikan. ~ 4 ~

Pasal 3

Pendidikan gratis berfungsi untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada Peserta Didik guna mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu.

Pasal 4

Pendidikan gratis bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, Peserta Didik, dan orang tua atau wali Peserta Didik dalam hal pembiayaan pendidikan pada seluruh jenjang atau jenis satuan pendidikan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah berhak dan berwenang mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dibawah tanggung jawab dan pembinaan Dinas.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan yang layak dan bermutu bagi setiap Peserta Didik.
(2)Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna terselenggaranya Pendidikan Gratis.

Pasal 7

(1)Orang tua berhak:
1. a.berperan serta dalam memilih satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan
2. b.memperoleh dan/atau memberi informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
(2)Orang tua anak usia wajib belajar berkewajiban menyekolahkan anaknya.
(3)Orang tua berkewajiban mendukung suasana di sekolah yang aman dan kondusif.
(4)Orang tua berkewajiban melakukan bimbingan terhadap anaknya diluar jam sekolah.

Pasal 8

(1)Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
1. a.mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; ~ 5 ~
2. b.mendapatkan pelayanan pendidikan akhlak dan budi pekerti;
3. c.mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; dan
4. d.menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma pendidikan dan nilai sosial untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.

Pasal 9

Tenaga pendidik berhak:

a.memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
b.mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
c.memperoleh perlindungan, rasa aman, dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
d.memperoleh perlindungan hak atas kekayaan intelektual;
e.memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
f.memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
g.memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
h.memiliki kesempatan untuk berperan dalam menyampaikan ide atau gagasan kebijakan pendidikan;
i.memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
j.memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kayong Utara Nomor 36 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kayong Utara Nomor 36 Tahun 2025