Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Dewan Pengawas, Dewan Direksi, Staf LPP Lokal, Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Pengganti, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
Memuat teks peraturan…
b. bahwa untuk mewujudkan peran penyedia keseimbangan informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan Bagai masyarakat diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, sekaligus bukan semata-mata sebagai corong pemerintah; c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan peran “Radio Swara Kendal” sebagai lembaga penyiaran publik lokal, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal” sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal” perlu dicabut dan diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurufb, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal”; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam SALINAN 2 Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL “RADIO SWARA KENDAL”. BAB I KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan; 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 3. Bupati adalah Bupati Kendal. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Tata kerja adalah ketentuan tertulis tentang pembagian tugas dan kewajiban, peraturan hubungan kerjasama masing- masing pejabat dalam suatu organisasi dengan maksud untuk dapat melaksanakan tugas pokok. 7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut LPP Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran 3 televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Repubik Indonesia ( TVRI ) untuk televisi. 8. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kendal yang selanjutnya disebut LPP Lokal adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal”. 9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas LPP Lokal “Radio Swara Kendal” yaitu organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik. 10. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi LPP Lokal “Radio Swara Kendal”, yaitu unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik. BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI
(1) LPP Lokal mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio publik di Daerah. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPP Lokal mempunyai fungsi: a. penyelenggara penyiaran publik di Daerah; b. penyebarluasan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, yang berorientasi pada kepentingan masyarakat; c. penyelenggara pelayanan penyiaran publik untuk kepentingan masyarakat dengan melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran dan sumbangan masyarakat; dan d. penyelenggara program siaran guna mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkukuh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa dan Daerah.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), LPP Lokal mempunyai tugas: a. menyelenggarakan kegiatan penyiaran publik di Daerah; b. menyusun acara/program penyiaran yang akan dilaksanakan oleh LPP Lokal; c. melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, melalui media radio; 4 d. menyelenggarakan kegiatan pelayanan penyiaran publik untuk kepentingan masyarakat dengan melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan yang sah dan tidak mengikat; e. menyelenggarakan kegiatan program siaran guna mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkukuh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa dan Daerah; f. melakukan kegiatan usaha dan kerja sama dengan masyarakat, swasta, dan pemerintah dalam rangka mengembangkan program siaran; g. melakukan kegiatan promosi dan kerja sama sponsorship dengan pihak ketiga dalam rangka memajukan program siaran; h. menerima, meneliti dan menyetujui proposal, sponsorship, bantuan dan atau kerja sama saling menguntungkan dengan pihak lain; i. melaporkan secara berkala pelaksanaan kegiatan penyiaran publik di daerah kepada Pemerintah Daerah; dan j. melaksanakan tugas lain dan kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah. BAB III STRUKTUR ORGANISASI
Struktur organisasi LPP Lokal terdiri atas: a. Dewan Pengawas; b. Dewan Direksi; dan c. Staf.
(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari 3 (tiga) orang yang mewakili pihak pemerintah, tokoh masyarakat, dan komunitas penyiaran. (2) Kenggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota.
Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas: a. direktur utama; b. direktur umum dan keuangan; dan c. direktur operasional. 5
(1) Staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas: a. staf teknik; b. staf produksi; c. staf pemberitaan; d. staf pemasaran; e. staf penyiaran; f. staf adminitrasi; g. staf keuangan; dan h. staf keamanan. (2) Staf penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari staf penyiaran full time dan part time. (3) Staf teknik, staf produksi, staf pemberitaan, dan staf pemasaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d berkedudukan di bawah dan dikoordinasikan direktur operasional; (4) Staf penyiaran, Staf adminitrasi, staf keuangan, dan staf keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h berkedudukan di bawah dan dikoordinasikan direktur umum dan keuangan. BAB IV DEWAN PENGAWAS Bagian Kesatu Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas
Dewan Pengawas mempunyai tugas: a. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan LPP Lokal; b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati baik diminta ataupun tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan LPP Lokal antara lain: 1. membahas program atau rencana strategis LPP Lokal yang diajukan oleh Dewan Direksi; 2. kerjasama dengan pihak lain di luar organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; 3. membahas dan mengesahkan laporan program kerja tahunan; dan 4. membahas dan mengesahkan rencana kerja tahunan dan perubahan rencana kerja tahunan. c. melaksanakan tugas lain dalam rangka pengawasan pengelolaan LPP Lokal.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dewan Pengawas berwenang: a. melaksanakan seleksi Dewan Direksi; b. mengangkat dan menetapkan Dewan Direksi; 6 c. mengajukan calon Dewan Direksi kepada Bupati; d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi kepada Bupati; e. melaksanakan koordinasi terhadap pengelolaan LPP Lokal; dan f. meminta masukan dari masyarakat terkait pengelolaan LPP Lokal. Bagian Kedua Pengangkatan Dewan Pengawas
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
UUD 1945 dan Amandemen
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Bupati (Perbup)