Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1976
- Nomor
- 16
- Tahun
- 1976
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 16
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERLUASAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
BAB I
Yang dimaksud dengan :
BAB II … BAB II PERUBAHAN BATAS DAERAH
BAB II
ii. Desa Mangunharjo; iii. Desa Mangkangwetan; iv. Desa Randugarut;
vi. Desa Tugurejo; vii. Desa Jrakah; viii. Desa Ngalian; ix. Desa Beringin;
xi. Desa Kehutanan;
ii. Desa Kedungpani; iii. Desa Wonoplembon; iv. Desa Ngadirgo;
vi. Desa Wonolopo; vii. Desa Mijen; viii. Desa Tambangan; ix. Desa Purwasari;
xi. Desa … xi. Desa Bubakan; xii. Desa Polaman; xiii. Desa Karangmalang;
ii. Desa Cepoko; iii. Desa Sedeng; iv. Desa Sukorejo;
vi. Desa Ngijo; vii. Desa Nongkosawit; viii.Desa Sumungpati; ix. Desa Mangunsari;
xi. Desa Patemon; xii. Desa Pakintelan; xiii.Desa Plalangan; 2 . Sebagian Kecamatan Ungaran yang meliputi :
ii. Desa Sumurjurang; iii. Desa Pudakpayung; iv. Desa Banyumanik;
vi. Desa Gedawang; vii. Desa Tembalang; viii.Desa Bulusan; ix. Desa Kramas;
xi. Desa Mangunharjo; xii. Desa … xii. Desa Meteseh; xiii.Desa Rowosari;
Kecamatan Genuk yang meliputi :
ii. Desa Trimulyo; iii. Desa Muktiharjo; iv. Desa Gebangsari;
vi. Desa Karangroto; vii. Desa Banjardowo; Viii.Desa Sambirejo; ix. Tlogosari;
xi. Desa Kudu; xii. Desa Sembungrejo; xiii. Desa Tlogosari; xiv. Desa Panggaron; xv. Desa Plamongansari; xvi. Desa Sendangmulyo.
ii. Desa Beringin; iii. Desa Kehutanan;
ii. Desa Wonoplembon; iii. Desa Ngadirgo; iv. DesaWonolopo;
ii. Desa Jabungan; tetap dipelihara sebagai hutan-hutan lindung.
KETENTUAN PERALIHAN
KETENTUAN PENUTUP
Hal-hal yang timbul akibat Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 1976 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO JENDERAL TNI. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 April 1976 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA SUDHARMONO, SH. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1976 TENTANG PERLUASAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG I. UMUM
yang pada waktu ini disebut :
dan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 dibentuk Kota Besar Semarang yang pada waktu ini disebut Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sebagai Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I yang selama ini merupakan pusat segala kegiatan Pemerintah Daerah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, ditinjau dari aspek ekonomis juga merupakan pusat pelayanan regional khususnya bidang kegiatan distribusi, sebagai pusat perdagangan hinterlandnya, sebagai pusat industri dan sebagai kota pelabuhan.
Pemisahan Desa-desa yang dimaksud diatas dari masing-masing Kabupaten yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, telah disetujui oleh Pemerintah pemerintah Daerah yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam :
5 . Untuk melindungi tata air Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, maka hutan- hutan yang terdapat di Kecamatan Tugu (Desa Tugu- rejo, Desa Beringin dan Desa Kehutanan), Kecamatan Mijen (Desa Gondorio, Desa Wonoplembon, Desa Ngadirgo, Desa Wonolopo) dan Kecamatan Ungaran (Desa Gedawang, Desa Jabungan) tetap dipertahankan fungsinya sebagai hutan-hutan lindung. Hutan-hutan tersebut dapat dipergunakan untuk pembangunan kota sepanjang tidak mengganggu kondisi tata air di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan daerah-daerah sekitarnya, atas dasar persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian.
Selain daripada itu masalah-masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, hutang-hutang, barang-barang inventaris dan lain-lain diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian tersebut selanjutnya dilaporkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah kepada Menteri Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini;
II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan hutan-hutan adalah hutan lindung, semak-semak dan perkebunan-perkebunan antara lain: Jati, Karet, Kopi dan lain-lain sebagainya.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Dokumen
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Bupati (Perbup)