langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
14.Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
dari gaji, upah, dan/ atau hasil usaha sendiri. pada ayat (3) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber
(4)Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud
b.penghasilan orang perseorangan yang kawin.
a.penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau berdasarkan:
(3)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan penghasilan.
(2)Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran termasuk MBR.
(1)Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang BABIII KRITERIAMBR perumahan dan kawasan permukiman.
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
(2)Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) yaitu untuk kepemilikan rumah
(1)Pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah