DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2013

Nomor: 8
Tahun: 2013
Ditetapkan: 11 Januari 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Kolaka Timur di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah Penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteran masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan Pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Kolaka, perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara;
c.bahwa pembentukan Kabupaten Kolaka Timur dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara; Mengingat . . . Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7.Undang-Undang . . .
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah . . .
2.Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Provinsi Sulawesi Tenggara adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang- Undang.
4.Kabupaten Kolaka adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi yang wilayahnya telah dikurangi dengan Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Kolaka Timur.

BAB II

PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Kolaka Timur di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Negara Kesatuan Cakupan Wilayah

Pasal 3

(1)Kabupaten Kolaka Timur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kolaka yang terdiri atas cakupan wilayah:
1. a.Kecamatan Tirawuta;
2. b.Kecamatan Loea;
3. c.Kecamatan Ladongi;
4. d.Kecamatan Poli Polia;
5. e.Kecamatan Lambandia;
6. f.Kecamatan Lalolae;
7. g.Kecamatan Mowewe;
8. h.Kecamatan Uluiwoi; dan
9. i.Kecamatan Tinondo.
(2)Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Kolaka Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Kolaka dikurangi dengan wilayah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1)Kabupaten Kolaka Timur mempunyai batas-batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Desa Pasampang, Desa Salulotong, Desa Terengga, Desa Majapahit, Desa Latali Kecamatan Pakue Tengah, Desa Lengkongbatu, Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara;
2. b.sebelah . . .
3. b.sebelah timur berbatasan dengan Desa Ambekairi, Desa Lalowata, Desa Titiowa, Desa Wowa Latoma, Desa Latoma, Desa Andoluto, Kelurahan Waworaha, Desa Amboniki, Desa Pinole, Desa Nesowi Kecamatan Latoma, Kelurahan Ambondia, Desa Asinua Kecamatan Asinua, Desa Asolu, Desa Lasada, Desa Awua Jaya, Kelurahan Abuki, Desa Punggaluku, Desa Walai, Desa Ambopi, Desa Etea, Desa Kumapo, Desa Kasuwura, Desa Sambeano Kecamatan Abuki, Desa Lalonggowuna, Desa Momea Kecamatan Tonggauna, Desa Onembute Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe, dan Desa Puosu, Desa Pudambu, Desa Matabondu, Desa Angata Kecamatan Angata, Desa Polo-pololi, Desa Horodopi, Desa Ponggawu Kawu, Desa Benua Indah Kecamatan Benua, Desa Iwoimendoro, Desa Tombekuku Kecamatan Basala, Desa Mendoke, Desa Lambandia Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan;
4. c.sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tinebite Lantari Jaya, Kecamatan Rarowatu Utara, Desa Polodu Kecamatan Matausu Kabupaten Bombana; dan
5. d.sebelah barat berbatasan dengan Desa Mataosu Kecamatan Watubangga, Desa Rahanggada, Desa Pewisoa Jaya, Desa Lamoiko Kecamatan Tanggetada, Desa Hakatutobu, Kelurahan Kumoro, Desa Pelambua, Desa Pesouha, Desa Huko-huko Kecamatan Pomalaa, Desa Puulemo Kecamatan Baula, Desa 19 Nopember Kecamatan Wundulako, Kelurahan Sabilambo, Kelurahan Sakuli, Kelurahan Lalombaa, Kelurahan Watuliandu, Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka, Kelurahan Ulunggolaka, Kelurahan Mangolo, Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga, Desa Ulukonaweha, Desa Lawulo, Desa Sani-sani, Desa Amamotu Kecamatan Samaturu, Desa Lalonggopi, Desa Tamborasi di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, Desa Latawe, Desa Walasiho, Desa Pumbolo, Desa Salurengko, Desa Tinoukari Kecamatan Wawo, Desa Maroko, Desa Torotuo Kecamatan Ranteangin, Desa Raoda, Desa Lambai, Desa Latawaro Kecamatan Lambai, Desa Totallang, Desa Puncak Monapa, Desa Batuganda Permai, Desa Babussalam, Desa Watuliu, Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua, Desa Lanipa-nipa, Desa Ujung . . . Desa Ujung Tobaku, Desa Katoi, Desa Simbula, Desa Lambuno Kecamatan Katoi, Desa Delang-delang, Desa Sawangaoha, Desa Jabal Nur, Desa Jabal Kubis Kecamatan Kodeoha, Desa Mattirobulu, Desa Watumena, Desa Lapolu, Desa Tanggeau Kecamatan Tiwu, Desa Tadaumera. Desa Ngapa, Desa Lawolatu, Desa Parutellang, Desa Puurau Kecamatan Ngapa, Desa Mikuasi, Desa Kondara Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara.
(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah lengkap dengan titik-titik koordinat dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak- pihak terkait yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang- Undang ini.
(3)Penetapan batas wilayah Kabupaten Kolaka Timur secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lambat 5 (lima) tahun sejak peresmian Kabupaten Kolaka Timur.

Pasal 6

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota di sekitarnya.

Pasal 7

Ibu Kota Kabupaten Kolaka Timur berkedudukan di Kecamatan Tirawuta.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kolaka Timur mencakup urusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 9

Peresmian Kabupaten Kolaka Timur dan pelantikan Penjabat Bupati Kolaka Timur dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 1964

Peraturan turunan (8)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 17 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 19 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 2 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 1964

Peraturan turunan (8)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 17 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 19 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 2 Tahun 2025