DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 35 Tahun Tahun 2025

Nomor: 35
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah; Bab 3. Pengendalian dan Evaluasi; Bab 4. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mcnengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b.bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati' Manggarai Barat Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2026, maka Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; BUPATI MANGGARAIBARAT, DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 TENTANG PERATURANBUPATI MANGGARAIBARAT NOMOR 3> TAHUN 2025 BUPATIMANGGARAIBARAT PROVINS!NUSA TENGGARATIMUR Menimbang: I SALINAN

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemer 104, T.ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana Pembangunan -Jangka Panjang Dae-rah -dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); / Mengingat: '/. BABI KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3.Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah/ KERJAREN CANAPERATURAN BUPATI TENTANG PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Menetapkan

Menetapkan:

6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7.Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Mauggarai Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 259);
9.Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Baral Tahun 2025 Nomor 24);
10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; MEMUTUSKAN:

c.Bab III tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d.Bab N rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
e.Bab V penutup.

(4)Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 terdiri atas:
1. a.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
2. b.Dinas Kesehatan.;
3. c.Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi;
4. d.Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pennukiman;
5. e.Satuan Polisi Pamong Praja;
6. f.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. g.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak;
8. h.Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM;
9. i.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; I pendahuluan; hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
10. a.Bab I
11. b.Bab II (3.) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berilrut:

BAB II

SISTEMATIKARENCANAKERJA PERANGKATDAERAH

Pasal 3

(1)Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2026.
(2)Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, dan subkegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 2

5.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dolrumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 {satu] .tahun.

j.Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
k.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
1. 1.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
m.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
n.Dinas Perhubungan;
o.Dinas Komunikasi dan Informatika;
p.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
q.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
r.Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan;
s.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
t.Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan;
u.Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
v.Sekretariat Daerah;
w.Sekretariat DPRD;
x.Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah;
y.Badan Keuangan dan Aset Daerah; z, Badan Pendapatan Daerah aa. Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; bb. Badan Riset dan Inovasi Daerah; cc. Inspektorat; dd. Kecamatan Komodo; ee. Kecarnatan Boleng; ff. Kecamatan Mbeliling; gg. Kecamatan Sano Nggoang; hh. Kecamatan Lembor; ii. Kecamatan Welak; ij. Kecamatan Lembor Selatan; k.k. Kecamatan Kuwus;
1. 11.Kecamatan Macang Pacar; mm. Kecamatan Ndoso; nn. Kecamatan Kuwus Barat; oo. Kecamatan Pacar; dan pp. Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(5)Isian beserta uraian Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peratu ran Bupati ini./ FRANSISKUSSALES SODO SERITA DAERAH KABUPATENMANGGARAISARAT TAHUN 2025 NOMOR 3~ TTD SEKRETARISDAERAH KABUPATENMANGGARAIBARAT, Diundangkan di Labuan Bajo pada tanggal '-' ~ 2025 EDISTASIUS ENDI TTD Ditetapkan di Labuan Bajo pada tanggal ~ ~ 2025 SUPATI MANGGARAIBARAT, Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Manggarai Barat. h SABV

Pasal 5

Untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan proses pembangunan serta memastikan target capaian kinerja daerah, Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 4

• • . '

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 35 Tahun Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

SISTEMATIKARENCANAKERJA PERANGKATDAERAH

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

SISTEMATIKARENCANAKERJA PERANGKATDAERAH

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017