DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Tata Cara Penggunaan Tanda Tangan Elektronik; Bab 4. Pelaksanaan Pembinaan Tanda Tangan Elektronik; Bab 5. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalarn rangka rnendukung pelaksanaan sistern pernerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pernerintah Daerah Kabupaten Ngada, perlu rnengatur penggunaan tanda tangan elektronik;
b.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud dalarn huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Pernerintah Daerah Kabupaten Ngada;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pernbentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nornor 122, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 1655);
2.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2008 tentang Inforrnasi dan Transaksi Elektronik (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 58, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4843) sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 1 1 Tahun 2008 tentang Inforrnasi dan Transaksi Elektronik (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5952);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 2 ) ; 7 . Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
9.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
10.Peraturan Bupati Ngada Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2024 Nomor 29).

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGADA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi.
2.Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
3.Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
4.Aplikasi Naskah Dinas Elektronik adalah suatu sistem pengelolaan Naskah Dinas, yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat legal.
5.Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
6.Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/ atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi.
7.Daerah adalah Kabupaten Ngada.
8.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
9.Bupati adalah Bupati Ngada.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum dalam pembubuhan Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini:

a.menjamin keutuhan, autentikasi dan kenirsangkalan Naskah Dinas Elektronik;
b.meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik;
c.meningatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik; dan
d.mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik.

BAB ILL

TATA CARA PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 4

(1)Penggunaan Tanda Tangan Elektronik diterapkan pada Naskah Dinas Elektronik.
(2)Naskah Dinas Elektronik dihasilkan oleh Aplikasi Naskah Dinas Elektronik tersertifikasi.
(3)Jenis Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.instruksi;
2. b.surat edaran;
3. c.surat biasa;
4. d.surat keterangan;
5. e.surat perintah;
6. f.surat izin;
7. g.surat/naskah perjanjian;
8. h.surat perintah tugas;
9. i.surat perintah perjalanan dinas;
10. j.surat kuasa;
11. k.surat undangan;
  1. 1.surat panggilan;
12. m.nota dinas;
13. n.nota pengajuan konsep naskah dinas;
14. o.lembar disposisi;
15. p.telaahan staf;
16. q.pengumuman;
17. r.laporan;
18. s.rekomendasi;
19. t.surat pengantar;
20. u.telegram; V. lembaran daerah;
21. w.berita daerah; X. berita acara;
22. y.notulen;
23. z.memo; aa. daftar hadir; bb. piagam penghargaan; cc. sertifikat; dd. STTPP;dan ee. kesepakatan bersama.

Pasal 5

( 1) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan adalah Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.
(3)Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
1. a.identitas Penanda Tangan; dan
2. b.keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.

Pasal 6

(1)Penanda Tangan Naskah Dinas Elektronik terdiri atas:
1. a.Bupati;
2. b.Wakil Bupati;
3. c.Kepala Perangkat Daerah; dan
4. d.Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kewenangannya.
(2)Penanda Tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Sertifikat Elektronik.
(3)Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada memfasilitasi pendaftaran, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik.

Pasal 7

(1)Penanda Tangan bertangungjawab atas pembubuhan Tanda Tangan Elektronik.
(2)Penandatangan bertanggung jawab atas isi Naskah Dinas Elektronik.

Pasal 8

(1)Naskah Dinas Elektronik yang ditandatangani secara elektronik dapat dicetak sebagai salinan.
(2)Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi kode yang dapat menginformasikan asli Naskah Dinas Elektronik.
(3)Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa visualisasi Quick Response Code.
(4)Contoh Visualisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Naskah Dinas Elektronik yang sudah ditandatangani secara elektronik harus mencantumkan lembaga jasa penyelenggara Sertifikat Elektronik yang ditunjuk pada catatan kaki.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 39 Tahun 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasangkayu Nomor 29 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 39 Tahun 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasangkayu Nomor 29 Tahun 2024