DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2026

Nomor: 9
Tahun: 2026
Ditetapkan: 20 April 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PRINSIP BAB III PERATURAN INTERNAL KORPORASI BAB IV PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS BAB V TATA KELOLA STAF TENAGA KESEHATAN BAB VI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PENILAIAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Pasal 823 huruf r Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit, perlu tata kelola rumah sakit untuk mencapai sinergi antara manajemen rumah sakit dan profesi medis untuk kepentingan pasien;
b.bahwa dengan adanya perubahan kebijakan terkait Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono, maka Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono, perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital bylaus)Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yograkarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomoi g2, iambahan Lembaran Negg.la _ Republik Indonesia Nomor s2341 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Vndang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubaf,an Kedua Atas undang-undang Nornor 12 Tahun iott tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembarai legrya Republik Indonesia Tahun 202, Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesii Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5sB7) sebagaimana telah diu-bah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang lipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negari Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4!, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang'Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o2J Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 6gg7);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 200s tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Neg1ra Republik Indonesia Nomor 4SO2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 7 4 Tahun 2ot2 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot2 Nomor lT l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S3aO);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7SS/MENKES/ PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 259);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2ot3 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 1053);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2ol4 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 360); ll.Peraturan Menteri Dala-m Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor I57l;
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M/PAN/ I l2OL7 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2ol9 tentang Kewdiban Rumah sakit dan Kewajiban pasien (Berita Negari Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor aftl;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor T9 Tahun 201g tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 484IMENKES/SK/V/1997 tentang peningkatan Kelas Rumah sakit Umum Daerah Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
16.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772 /MENKES/ sK/ vr /2oo2 tentang pedoman peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital bglawsl;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2oL6 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun z1zo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2O2O Nomor 22);
18.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2024 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Ke{a Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 28);
19.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2O24 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 38); MEMUTUSKAN: MCNCtapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BYLAWI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERTOSONO. BAE} I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.
5.Rumah sakit adalah unit organisasi Berbasis KhusLts Rurnah Sakit Umum Daerah Kertosono.
6.Direktur adalah Direktur unit organisasi Berbasis Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono.
7.Dewan Pengawas adalah suatu unit non struktural sebagai representasi pemilik yang bersifat independen dan bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian serta memberikan nasihat terhadap kegiatan pengelolaan Rumah Sakit yang dilakukan oleh pejabat pengelola serta bertanggung jawab kepada pemilik Rumah Sakit.
8.Pejabat Pengelola adalah pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
9.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsiorral yarrg berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10.Pelayanan Kesehatan adalah segara kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
11.staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di Unit pelayanan rumah sakit.
12.Komite Medik adalah perangkat Rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar Staf Medis di Rumah sakit tedaga profesionarismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
13.Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, perinatologi, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, dialisis, farmasi, gizi, cssd, loundry, penyehatan lingkungan, dan pemulasaran jenazah.
14.Kelompok Staf Medis yang selanjutnya disingkat KSM adalah kelompok dokter dan/atau dokter spesialis serta dokter gigi dan/atau dokter gigi spesialis yang melakukan pelayanan dan telah disetujui serta diterima sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjalankan profesi masing- masing di Rumah Sakit.
15.satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat Spl adalah perangkat Rumah Sakit yang bertugas melaksanakan pemeriksaan/audit internal, pengawasan dan pengendalian Internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kineda pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarak an bisnis yang sehat.
16.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Badan Layanan Umum Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman mengenai organisasi dan tata laksana serta akuntabilitas serta transparasi dalam rangka mencapai visi dan misi Rumah Sakit sesuai tata kelola Rumah Sakit yang baik dan tata kelola klinis yang baik.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:

a.memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati;
b.meningkatkan profesionalisme Pelayanan Kesehatan secara Iebih efektif dan efisien, kualitas pelayanan, fleksibilitas dan akuntabilitas pengelolaan dana serta optimalisasi pemanfaatan teknologi.
c.meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta sumber daya manusia pada Rumah sakit; dan
d.mendorong pengelolaan Rumah sakit secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ Rumah Sakit.

BAB II

PRINSIP

Pasal 4

(1)Peraturan Internal Rumah sakit (Hospitalbglaws) merupakan peraturan dasar Rumah Sakit, yang di dalamnya memuat:
1. a.struktur organisasi;
2. b.prosedur kerja;
3. c.pengelompokan fungsi logis; dan
4. d.pengelolaan sumber daya manusia.
(2)Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospitar bgrausl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip- prinsip sebagai berikut :
1. a.transparansi;
2. b.akuntabilitas;
3. c.responsibilitas;dan
4. d.independensi.
(3)Untuk melaksanakan Tata Kelola Klinis yang baik, Rumah Sakit menerapkan fungsi manajemen klinis dengan berdasarkan prinsip:
1. a.kepemimpinanklinik;
2. b.audit klinis;
3. c.data klinis;
4. d.resiko klinis berbasis bukti;
5. e.peningkatan kineda;
6. f.pengelolaan keluhan;
7. g.mekanisme monitor hasil pelayanan,
8. h.pengembangan profesional; dan
9. i.akreditasi rumah sakit.

Pasal 5

(1)struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
(3)Pengelompokan fungsi logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
(4)Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

Pasal 6

(1)Transparansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan serta dapat menumbu hkan kepercayaan.
(2)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal a ayat (21 huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada Rumah sakit agar pengelolaannya aapai dipertanggungjawabkan kepada semua pihak, diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/ pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kery'a dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan aset, dan manqjemen pelayanan.
(3)Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal a ayat (21 huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat dan peraturan perundang-undangan. (a) Independensi sebagaimana dimaksud dalam pasar 4 ayat (21 huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

BAB III

PERATURAN INTERNAL KORPORASI

Pasal 7

Rumah sakit merupakan Rumah sakit milik Pemerintah Daerah, dengan identitas sebagai berikut:

a.nama Rumah Sakit : Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono;
b.jenis Rumah Sakit : Rumah Sakit Umum Non pendidikan;
c.kelas Rumah Sakit : Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C; dan
d.alamat Rumah Sakit :Jalan Panglima Sudirman Nomor 16 Kertosono Nganjuk Jawa Timur.
a.Bentuk Logo togo Rumah sakit umum Daerah Kertosono adalah sebagai berikut: n$u0 rlRrosot0
b.Arti Logo 1) Palang hijau dengan tepi putih dan garis lengkung yang luwes merupakan gambaran komitmen RSUD Kertosono sebagai pemberi pelayanan kesehatan siap menerima masukan demi meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. 2l Garis tipis hijau diartikan bahwa RSUD Kertosono selalu menjunjung tinggi aturan (Hospital bglaus). 3) Huruf K dengan lekuk garis tebal yang berhubungan seperti clip saling terkait yang menggambarkan profesionalitas dan kerja sama yang harmonis antara pemilik, man4jemen, staf medis, semua karyawan, pasien dan keluarganya dalam upaya menuju kesembuhan pasien serta terwujudnya RSUD Kertosono menjadi pilihan masyarakat. 4l Tulisan: RSUD Kertosono tertera di bawah logo.
c.Arti warna logo 1) Warna hijau adalah warna pertumbuhan dan pembaharua.n berkaitan dengan keseimbangan, keharmonisas pikiran, tubuh dan emosi. Secara psikologis warna hijau juga mampu menciptakan rasa tenang, lingkungan yang menyegarkan, kesehatan penyembuhan, rasa kasih sayang dan keramahan kepada sesama. Ini sesuai dengan prinsip RSUD Kertosono yang selalu senyum menyejukkan dalam memberikan. 2) Warna emas menunjukkan kemauan, kreativitas, inovasi, unggul dalam mewujudkan visi RSUD Kertosono selalu optimis menjunjung perbuatan mulia. 3) Warna putih adalah ibu dari segala wanla yang mencerninkan kesucian dan memberikan semangat dalam melaksanakan tugas secara bersih dan transparan.
d.Penggunaan Identitas diatur lebih lanjut melalui Keputusan Direktur RSUD Kertosono.

Pasal 8

(1)Visi Rumah Sakit yaitu "Terwujudnya Rumah Sakit yang Unggul, Bermutu dan Inovati?.
(2)Sebagai upaya untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit mempunyai misi:
1. a.memberikan pelayanan kesehatan paripurna yang mengutamakan mutu dan keselamatan pasien;
2. b.meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompeten;
3. c.mewujudkan tata kelola rumah sakit yang profesional, akuntabel, inovatif, transparan, dan berbasis teknologi informasi; dan
4. d.mewujudkan rumah sakit pendidikan.
(3)Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Rumah Sakit mempunyai tujuan strategis yaitu Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
(4)Misi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diusulkan oleh Direktur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati serta dapat ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan pencapaian visi.
(5)Perubahan misi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (41 diusulkan oleh Direktur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
(6)Rumah sakit wajib mensosialisasikan visi, misi dan tujuan strategis kepada staf internal, pengunjung Rumah sakit dan masyarakat luas.
(7)Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Rumah Sakit menerapkan nilai dasar yang meliputi :
1. a.keramahan;
2. b.kecepatan layanan;
3. c.kerja keras;
4. d.kebersamaan; dan
5. e.optimis.
(8)Dalam rangka memberikan kepuasan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Rumah Sakit mempunyai motto "Kepuasan Anda Prioritas Kami".
(9)Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Rumah Sakit memiliki falsafah 'BERMARTABAT" yang berarti "BERsih, MAnusiawi, Ramah, TAnggap, BersahaBAT ".

Pasal 9

(1)Rumah sakit berkedudukan sebagai Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Pelayanan Kesehatan.
(2)Rumah Sakit mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secra paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
(3)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (2), Rumah Sakit mempunyai fungsi:
1. a.Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
2. b.Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai dengan kebutuhan medis;
3. c.Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia RSUD; dan
4. d.Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan. Bogian Keempat Kedudukan Pemilik

Pasal 10

(1)Pemilik Rumah Sakit yaitu masyarakat Daerah yang dikuasakan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Bupati.
(2)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup, perkembangan dan kemajuan Rumah Sakit sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
(3)Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan Rumah Sakit dalam memenuhi visi dan misi serta rencana strategis Rumah Sakit;
2. b.menunjuk atau menetapkan direksi Rumah sakit, dan melakukan evaluasi tahunan terhadap kineq'a tiap individu direksi dengan menggunakan proses dan kriteria yang sudah baku;
3. c.menunjuk atau menetapkan representasi pemilik, tanggung jawab dan wewenang, serta melakukan penilaian kinerl'a representasi pemilik secara berkala minimal setahun sekali;
4. d.menetapkan struktur organisasi Rumah Sakit;
5. e.menetapkan regulasi pengelolaan keuangan Rumah sakit dan pengelolaan sumber daya Rumah SakiU
6. f.memberikan arahan kebijakan Rumah Sakit;
7. g.menetapkan visi misi Rumah Sakit, memastikan bahwa masyarakat mengetahui visi misi Rumah sakit serta mereview secara berkala misi Rumah Sakit;
8. h.mengangkat dan memberhentikan pejabat pengelola, Pejabat Struktural dan Dewan Pengawas; dan
9. i.melakukan evaluasi dan/atau meminta laporan mengenai kineda Rumah Sakit baik menyangkut kinerja keuangan maupun non keuangan.
(4)Pemerintah Daerah bertanggung jawab menutup defisit anggaran Rumah Sakit, yang disebabkan bukan karena kesalahan dalam pengelolaan setelah dilaksanakan diaudit secara independen.
(5)Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan bertanggung gugat atas terjadinya kerugian akibat kelalaian atau kesalahan dalam pengelolaan Rumah Sakit.
(6)Pemerintah Daerah mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangannya kepada Dewan Pengawas sebagai representasi pemilik, dimana tugas dan kewenangan Dewan Pengawas.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 26 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 26 Tahun 2018