DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat

(4)Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan bahwa pengalokasian dan ketentuan tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa serta Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2025. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia jdih.pakpakbharatkab.go.id 2 Nomor 4272);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun jdih.pakpakbharatkab.go.id 3 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
13.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024 Nomor 5);
14.Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 Nomor 30, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 56);
15.Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2023 Nomor 18, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 50);
16.Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 49);
17.Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024 Nomor 48). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KE DESA TAHUN ANGGARAN 2025. jdih.pakpakbharatkab.go.id 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
5.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13.Kaur Keuangan adalah Perangkat Desa melaksanakan fungsi kebendaharaan.
14.Alokasi Dana Desa adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
15.Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian alokasi dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa jdih.pakpakbharatkab.go.id 5 dalam wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.
16.Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
17.Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20.Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
21.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
22.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

a.Alokasi Dana Desa.
b.Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
c.Tahapan pelaksanaan dan mekanisme penyaluran.
d.Pembinaan dan pengawasan.
e.Sanksi.
f.Ketentuan peralihan.

BAB III

ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

Besaran pagu Alokasi Dana Desa untuk seluruh desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 32.985.240.600,- (tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah).

Pasal 4

(1)Besaran pagu Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan hasil penjumlahan dari Alokasi Dana Desa Secara Merata (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Secara Proporsional (ADDP) yang diperoleh dengan menggunakan Rumus sebagai berikut: jdih.pakpakbharatkab.go.id 6 ADDx = ∑ADDMx + ∑ADDPx. Keterangan: ADD2025 = Total Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025. ∑ADDM = Jumlah Alokasi Dana Desa secara merata. ∑ADDP = Jumlah Alokasi Dana Desa secara Proporsional.
(2)Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
1. a.Alokasi Dana Desa secara Merata (ADDM); dan
2. b.Alokasi Dana Desa secara Proporsional (ADDP) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa.
(3)Pagu Alokasi Dana Desa Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk dibagi secara merata kepada setiap desa.
(4)Pagu Alokasi Dana Desa Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b dihitung sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan bobot sebagai berikut:
1. a.25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
2. b.35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
3. c.10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
4. d.30% (tiga puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis.
(5)Penghitungan Alokasi Dana Desa secara Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: ADDP = [(0,25 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)] x (ADDKab - ADDMkab). Keterangan: ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten. Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten Pakpak Bharat. Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten Pakpak Bharat. Z3 = Rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total wilayah Kabupaten Pakpak Bharat. Z4 = Rasio IKG Kabupaten Pakpak Bharat terhadap total IKG Kabupaten Pakpak Bharat yang memiliki desa. ADDKab = Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten Pakpak. ADDM = Pagu Alokasi Dana Desa merata.
(6)Besaran pagu Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. jdih.pakpakbharatkab.go.id 7

Pasal 5

(1)Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa lainnya, dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
(2)Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
(3)Besaran jumlah Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Kepala Desa sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
2. b.Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
3. c.Kepala Urusan sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
4. d.Kepala Seksi sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
5. e.Kepala Dusun sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
6. f.Staf Perangkat Desa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.
(4)Penganggaran penghasilan tetap untuk unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, ditampung sebanyak 1 (satu) orang.

Pasal 6

(1)Penjabat Kepala Desa diberikan tunjangan Penjabat Kepala Desa, dan dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
(2)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat tunjangan setiap bulan sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah).
(3)Penjabat Kepala Desa tidak memperoleh penghasilan tetap kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a.

Pasal 7

(1)Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa memperoleh tunjangan setiap bulan.
(2)Besaran tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
2. b.Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
3. c.Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;
4. d.Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) perbulan. jdih.pakpakbharatkab.go.id 8

Pasal 8

Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa masuk pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan desa.

Pasal 9

(1)Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa secara bertahap yaitu 2 (dua) tahap.
(2)Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
1. a.Penyaluran tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) paling lambat Bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
2. b.Penyaluran tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) paling lambat Bulan Oktober tahun anggaran berjalan.

Pasal 10

Ketentuan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus melengkapi:

a.Penyaluran tahap I:
1. 1.Mendapatkan rekomendasi dari kecamatan, meliputi:
a.Fotokopi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
b.Fotokopi Peraturan Desa tentang RKPDesa;
c.Fotokopi Peraturan Desa tentang APBDesa beserta lampirannya;
d.Fotokopi Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa beserta lampirannya;
e.Keputusan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
f.Keputusan Kepala Desa penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri dari Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);
g.Keputusan Kepala Desa penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
h.Pakta integritas yang ditandatangani oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa;
i.Daftar hadir pembahasan dan kesepakatan bersama tentang rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
j.Berita acara kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD tentang rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
k.Fotokopi dan softcopy laporan aset Desa oleh Pemerintah Desa; dan
l.Daftar aparatur Pemerintah Desa.
1. 2.Mendapatkan surat pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, meliputi:
a.Fotokopi Peraturan Desa tentang APBDesa, fotokopi Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan fotokopi jdih.pakpakbharatkab.go.id 9 Keputusan bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan Posting APBDesa pada aplikasi Sistem Keuangan Desa;
b.Fotokopi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya;
c.Surat fasilitasi Camat tentang hasil verifikasi dan evaluasi APBDesa tahun berjalan;
d.Fotokopi rekening koran Pemerintah Desa;
e.Fotokopi surat rekomendasi Camat tentang permohonan penyaluran ADD tahap I.
1. 3.Permohonan penyaluran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, meliputi:
a.Surat fasilitasi Camat tentang hasil verifikasi dan evaluasi APBDesa tahun berjalan;
b.Fotokopi Peraturan Desa tentang APBDesa, fotokopi Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan fotokopi Keputusan bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
c.Surat Pernyataan Tangung Jawab Belanja terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I;
d.Fotokopi rekening koran Pemerintah Desa;
e.Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;
f.Rekomendasi Camat tentang penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I; dan
g.Surat pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tentang penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I.
b.Penyaluran tahap II:
1. 1.Mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan, meliputi:
a.Laporan realisasi atas penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I; dan
b.Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj) atas penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I telah menunjukkan capaian paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari anggaran yang telah disalurkan.
1. 2.Mendapatkan surat pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, meliputi:
a.Laporan realisasi atas penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I;
b.Berita acara hasil verifikasi atas laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I dan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj) Alokasi Dana Desa tahap I dari Camat, sebagai dasar penginputan data pada aplikasi Sistem Keuangan Desa; serta
c.Fotokopi surat rekomendasi dari Camat tentang penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
1. 3.Permohonan penyaluran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, meliputi:
a.Fotokopi rekening koran Pemerintahan Desa;
b.Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;
c.Surat Pernyataan Tangung Jawab Belanja terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa tahap II;
d.Berita acara hasil verifikasi atas laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I dan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj) Alokasi Dana Desa tahap I dari jdih.pakpakbharatkab.go.id 10 Camat;
e.Surat rekomendasi penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II dari Camat yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; dan
f.Surat pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tentang penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II.
1. 4.Penyampaian dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj) atas penggunaan Alokasi Dana Desa tahap II yang sudah diverifikasi Camat paling lambat tanggal 23 Desember 2025.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019