DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 70 Tahun 2025

Nomor: 70
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, persyaratan Umum Pariwisata Sehat, persyaratan teknis, prasarana penunjang, pembiayaan, pebinaan dan pengawasan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
c.bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pariwisata Sehat, perlu ditetapkan pedoman yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan pariwisata sehat di Daerah;
b.bahwa untuk menjamin rasa aman dan nyaman kepada setiap orang yang berwisata di Daerah, perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan melalui penyelenggaraan pariwisata sehat;
a.bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menikmati waktu luas dengan berwisata sebagai salah satu kebutuhan dasar serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi; BUPATI PURWAKARTA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENYELENGGARAAN PARIWISATA SEHAT TENTANG PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOM OR -=f0 TAHUN U>:l..5 BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT Menimbang • I -2-1 J Ilf
1. 3.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
2. 2.Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
3. 1.Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2851); Mengingat ----~-- ---- --------------

Mengingat

8.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor8).
7.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor9), sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor);
6.Peraturan Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor44); Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata; _- _-
4.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658); Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merrumpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4.Pariwisata Sehat adalah kondisi pariwisata yang bersih, nyaman, arnan, dan sehat melalui pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, persyaratan kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang.
5.Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragarnan kekayaan alarn, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
6.Kawasan Sehat adalah suatu kondisi wilayahyang bersih, nyarnan, aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat, melalui peningkatan kawasan potensial dengan kegiatan yang terintegrasi disepakati masyarakat, kelompok usaha dan Pemerintah Daerah.
7.Tatanan Pariwisata Sehat adalah sasaran dari Pariwisata Sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata.
8.Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan I atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN:

a.standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan;
b.bebas dari binatang penular penyakit dan ternpat perindukannya (tempat berkembang biak) seperti: lalat, kecoa, tikus, dan nyamuk, tidak berdebu, tidak bau, dan tidak pengap; j - 5 - I 1 I~.IIt Illrv I I Kebersihan dan kesehatan di Kawasan Daya Tarik Wisata harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Pasa14 Kebersihan dan Kesehatan
b.Untuk mewujudkan pariwisata yang memenuhi un sur Sapta Pesona meliputi Arnan, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan.
a.untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan Destinasi pariwisata yang bersih, arnan, nyaman, dan sehat bagi setiap wisatawan guna mewujudkan pariwisata sehat, berkelanjutan, ramah wisatawan; Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalarn penyelenggaraan Pariwisata Sehat di Daerah.

Pasal 2

9.Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan adalah spesifikasi teknis atau nilai yang di bakukan pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.
10.Persyaratan Kesehatan adalah kriteria dan ketentuan teknis kesehatan pada media lingkungan.
11.Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis keamanan pangan untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan kesehatan pangan olahan siap saji.
12.Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ atau mempromosikan Produk Tembakau. yang berwenang; rnendeskripsikan tugas, cara kerja dan alur kerja setiap jabatan yang terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses oleh pihak yangProcedures)e. tersedia SOP (Standard Operating

(2)Aksesibiltas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus rnernenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.terdapat tempat informasi wisata berupa ruangan tetap yang dapat berada di area kawasan pariwisata atau di luar kawasan pariwisata;
2. b.terdapat akses jaringan internet;
3. c.sis tern jaringan informasi yang dapat di akses wisatawan;
4. d.lokasi yang mudah dicapai oleh pengunjung;
(1)Aksesibilitas di Kawasan Daya Tarik Wisata terdiri dari:
1. a.aksesibilitas informasi; dan
2. b.aksesibilitas jalan.

Pasal 6

Aksesi bilitas

a.terdapat petugas keamanan di kawasan pariwisata;
b.tersedia alat pernadam dan pos keamanan;
c.bahan bangunan berupa bahan yang rnemudahkan perawatan. harus rnemenuhi persyaratan sebagai berikut: Kawasan Daya Tarik PariwisatadiKearnanan dan kenyamanan Pasal 5 Keamanan dan Kenyamanan.
c.memperlihatkan sifat bersih dan higienis baik keadaan lingkungan, sarana pariwisata, alat perlengkapan pelayanan maupun manusia yang memberikan pelayanan;
d.sajian makanan dan minuman bersih dan sehat;
e.penggunaan dan penyediaan alat perlengkapan yang bersih;
a.mempunyai dokumen perizinan berusaha;
b.mempunyai Sertifikat Laik Sehat Akomodasi;
c.sarana dan bangunan yang memenuhi kriteria:
1. 1.bangunan kuat, arnan, mudah dibersihkan, dan mudah pemeliharaannya;
2. 2.lantai bangunan kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta kemiringan cukup landai untuk memudahkan pembersihan dan tidak terjadi genangan air; persyaratanKawasan Pariwisata harusmemenuhiAkomodasi di sebagai berikut:

Pasal 7

Akomodasi

(3)Aksesibilitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.seluruh fasilitas harus bisa diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas, dan lansia;
2. b.akses kendaraan harus berada di lokasi yang tidak menimbulkan kemacetan;
3. c.pintu masuk dan sirkulasi harus disediakan untuk menjamin ketercapaian semua fasilitas di dalam kawasan pariwisata, baik ruang dagang maupun fasilitas umum, termasuk untuk menanggulangi bahaya kebakaran;
4. d.tersedia akses keluar masuk barang, orang, dan kendaraan secara terpisah;
5. e.tersedia akses untuk kursi roda dan jalur evakuasi;
6. f.koridor/gangway/Iorong memiliki lebar minimal 1,5 meter dan dapat memberikan kemudahan untuk sirkulasi pengunjung termasuk penyandang disabilitas.
7. f.sarana komunikasi yang berfungsi sebagai penunjang ketersediaan informasi harus tersedia di kantor pengelola dan kawasan pariwisata seperti pengeras suara, handy talkie, dan media komunikasi lainnya (leaflet,booklet, rambu-rambu, dan poster).
(2)Penyediaan makanan dan minuman di Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.mempunyai Nomor Induk Berusaha resiko rendah dan menengah rendah;
2. b.memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi 1 (satu) tahun sejak NomorInduk Berusaha diterbitkan;
3. c.mempunyai tempat dan bangunan yang memenuhi persyaratan kesehatan; PariwisataKawasan(1)Penyediaan makanan dan rmnuman di dapat berupa:
4. a.Restoran atau rumah makan;
5. b.bar;
6. c.cafe;
7. d.jasa boga; danIatau;
8. e.pusat penjualan makanan.

Pasal 8

Penyediaan Makanan dan Minuman

3.dinding bangunan kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta warna yang terang dan cerah;
4.atap dan langit-langit bangunan harus kuat, mudah dibersihkan, tidak menyerap debu, permukaan rata, dan mempunyai ketinggian yang memungkinkan adanya pertukaran udara yang cukup;
5.tersedia kamar dan perlengkapannya dalam keadaan bersih dan tidak berbau;
6.toilet dalam keadaan bersih;
7.kondisi ruangan lobby dan ruangan pendukung lain dalam keadaan nyaman dan bersih;
8.tersedia tempat sampah yang cukup di setiap ruangan dan tempat sampah sementara disertai dengan ketersediaan standar operasional prosedur pengelolaan sampah;
9.tersedia tempat pengolahan limbah yang memadai sebelum air limbah tersebut dibuang ke saluran pembuangan. - 9 - I I I~· I~

a.luas area parkir proporsional dengan kawasan pariwisata;
b.ada pemisah yang jelas antara area parkir dengan area lain di kawasan pariwisata;
c.memiliki tanda masuk dan keluar kendaraan yang jelas dan dibedakan antara jalur masuk dan keluar; Kawasan pariwisata sehat harus terdapat area parkir yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: Pasall0 Area Parkir
a.berupa ruangan tetap yang dapat berada di area kawasan pariwisata atau di luar kawasan pariwisata;
b.lokasi harus mudah dicapai oleh pengunjung;
c.tersedia SOP (Standard Operating Procedures) yang mendeskripsikan tugas, cara kerja dan alur kerja setiap jabatan serta terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang;
d.ventilasi minimal 20% (dua puluh persen) dari luas lantai (alami), dany atau AC/kipas angin (buatan);
e.pencahayaan ruangan minimal 100 (seratus) lux;
f.tinggi langit-langitdari lantai sesuai ketentuan yang berlaku;
g.tersedia toilet terpisah bagi laki-laki dan perempuan dan tempat cuci tangan yang dilengkapisabun dan air yang mengalir. Kantor pengelola kawasan pariwisata harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Pasal 9

Kantor Pengelola

d.memiliki akses fasilitas sanitasi dasar, meliputi: jamban dan kamar mandi, saluran pembuangan air limbah yang alirannya lancar dan tertutup, dan tempat sampah tertutup;
e.mempunyai sarana penunjang yang dibutuhkan seperti peralatan keselamatan dan kesehatan kerja, alarm tanda bahaya, alat pemadam kebakaran, P3K,KawasanTanpa Rokok(KTR)dan sarana penunjang lainnya yang dibutuhkan.
a.disediakan secara terpisah masing-masing untuk pengunjung dan penyandang disabilitas;
b.toilet laki-laki dan perempuan terpisah dilengkapi tanda atau simbol;
c.jumlah toilet/kamar mandi pengunjung laki-laki disediakan 1 (satu) unit untuk 500 (lima ratus) orang dan toiler/kamar mandi perempuan disediakan 1 (satu) unit untuk 100 (seratus) orang;
d.terjaga kebersihannya (tidak berbau, tidak ada genangan air, tidak ada sampah, lantai kedap air, tidak licin, dan mudah dibersihkan); 1 . ,_ - 10 -I 1 1 ~. 1fi 1 1-1 ~I Toiletharus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Pasal 13

Toilet/Kamar Mandi

(1)Kawasan pariwisata sehat harus menyediakan ruang untuk merokok yang memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Seluruh pengunjung dilarang merokok di kawasan pariwisata, kecuali di area merokok.

Pasal 12

Area Merokok

Pasal 11

Area Penghijauan

d.area parkir dipisahkan berdasarkan jenis alat angkut, seperti: mobil, motor, sepeda, andong delman dan/ atau becak;
e.memiliki area yang rata, tidak menyebabkan genangan air dan mudah dibersihkan;
f.ada tanaman penghijauan dan area resapan air hujan;
g.tersedia tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat, dalamjumlah yang cukup minimal setiap 10 (sepuluh) meter. persyaratan, meliputi: Ruang menyusui di area kawasan pariwisata sehat harus memenuhi

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 70 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 1996

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 1996

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024