DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 1996

Nomor: 67
Tahun: 1996
Ditetapkan: 8 November 1996
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 191

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang memanfaatkan potensi pariwisata nasional, diperlukan berbagai upaya dan langkah untuk tetap memperkukuh jati diri bangsa, memperhatikan mutu dan kelestarian lingkungan, keamanan wisatawan, peran serta masyarakat dan kelangsungan usaha pariwisata;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990, dipandang perlu mengatur penyelenggaraan kepariwisataan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
4.Undang-…
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (lembaran Negara Tahun 1990 Noor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
6.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
7.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata;
2.Wisatawan…
2.Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
3.Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
4.Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
5.Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut;
6.Objek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
7.Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan.

Pasal 2

Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk:

a.memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata;
b.memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa;
c.memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
d.meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; dan
e.mendorong…
e.mendorong pendayagunaan produksi nasional.

Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan memperhatikan:

a.kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya;
b.nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
c.kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup; dan
d.kelangsungan usaha pariwisata.

BAB II

USAHA PARIWISATA

Pasal 4

Usaha Pariwisata digolongkan ke dalam:

a.usaha jasa pariwisata;
b.pengusahaan objek dan daya tarik wisata; dan
c.usaha sarana pariwisata. Bagian…

Pasal 5

Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 6

Jenis usaha jasa pariwisata dapat berupa usaha:

a.jasa biro perjalanan wisata;
b.jasa agen perjalanan wisata;
c.jasa pramuwisata;
d.jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran;
e.jasa impresariat;
f.jasa konsultan pariwisata; dan
g.jasa informasi pariwisata.

Pasal 7

Usaha jasa biro perjalanan wisata diselnggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi, dalam bentuk Biro Perjalanan Wisata. Pasal 8…

Pasal 8

Biro Perjalanan Wisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

a.mempunyai tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai; dan
b.mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 9

(1)Kegiatan usaha Biro Perjalanan Wisata meliputi jasa:
1. a.perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata, yang meliputi sarana wisata, objek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia, dalam bentuk paket wisata;
2. b.penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui Agen Perjalanan Wisata dan atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen;
3. c.penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual;
4. d.penyediaan layanan angkutan wisata;
5. e.pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan tiket pertunjukan seni budaya serta kunjungan ke objek dan daya tarik wisata;
6. f.pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan;
7. g.penyelenggaraan...
8. g.penyelenggaraan perjalanan ibadah agama; dan
9. h.penyelenggaraan perjalanan insentif.
(2)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh Biro Perjalanan Wisata.
(3)Penyelenggaraan perjalanan ibadah agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks191PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1982

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1992

Peraturan turunan (9)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 70 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1982

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1992

Peraturan turunan (9)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 70 Tahun 2025