Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2024
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
Ringkasan
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan yaitu pada Pasal 2, Pasal 11, dan Pasal 20.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan yaitu pada Pasal 2, Pasal 11, dan Pasal 20.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3
194);
5
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA dan BUPATI PURWAKARTA
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang 6 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1) diubah, sebagai berikut :
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :
8
10
PENJELASAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA I. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahdan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerahmembawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masingDaerah, dimanaditetapkan metode Skoring untuk menentukan bobot/besaran Perangkat Daerah yang akan dibentuk. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (strategicapex), Sekretaris Daerah (middle line), Dinas Daerah (operating core), badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supportingstaff). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operatingcore) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core). Dasar utama penataan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam rangka mendesain Perangkat Daerah sesuai dengan PeraturanPemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pemerintah Kota Balikpapan menganutprinsip efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya aparatur dan ketersediaan pembiayaan untuk melaksanakan seluruh Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini terdiri dari pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan serta kecamatan. Untuk Kelurahan yang dulunya adalah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam Peraturan Daerah ini berubah menjadi Perangkat Kecamatan (bukan SKPD mandiri). Merujuk pada pengelompokan perangkat daerah dan perumpunan urusan yang diatur dalam Peraturan 2 Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, maka terdapat beberapa perubahan mendasar dalam penetapan Nomenklatur Perangkat Daerah. Beberapa perubahan mendasar dalam penataan Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah ini antara lain pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192), dan penyesuaian susunan organisasi, tugas, fungsi urusan kesatuan bangsa dan politik berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu ditindaklanjuti dengan merevisi nomenklatur, dan tipelogi Perangkat Daerahnya; Untuk optimalitas kinerja dengan pengurangan tingkat kompleksitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dan berdasarkan ketentuan minimal hasil skoring untuk dibentuk dalam satu perangkat daerah sendiri, penggabungan dan perumpunan, serta tipelogi hasil penggabungan urusan pemerintahan kedalam satu perangkat daerah sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Pasal 40 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4) huruf f dan Ayat
Peraturan Daerah ini memberikan penetapan Perangkat Daerah yang dibentuk beserta dengan besaran/tipologinya dan pengaturan susunan organisasi dan tugas fungsinya akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati. II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen
Peraturan Daerah (Perda)