DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 12 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Purwakarta

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan yaitu pada Pasal 2, Pasal 11, dan Pasal 20.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk optimalitas kinerja dengan pengurangan tingkat kompleksitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dan berdasarkan ketentuan minimal hasil skoring untuk dibentuk dalam satu perangkat daerah sendiri, penggabungan dan perumpunan, serta tipelogi hasil penggabungan urusan pemerintahan kedalam satu perangkat daerah sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Pasal 40 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4) huruf f dan Ayat (6) dan Ayat (7), pengalihan urusan pemerintahan bidang pertanahan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu ditindaklanjuti dengan revisi tipelogi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dipandang perlu 2 melakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2022 Nomor 143);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650); 3
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 4 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
15.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan dan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1987);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435); 5
20.Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
21.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA dan BUPATI PURWAKARTA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang 6 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1) diubah, sebagai berikut :

1.Ketentuan Angka 3 dan Angka 4 huruf d, dan Angka 1 huruf e Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah Tipe A, menyelenggarakan pendukung urusan pemerintahan unsur sekretariat daerah;
b.Sekretariat DPRD Tipe A, menyelenggarakan pendukung urusan pemerintahan unsur sekretariat DPRD;
c.Inspektorat Daerah Tipe A, menyelenggarakan unsur pengawasan urusan pemerintahan;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan;
5. 5.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial, dan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta 7 perlindungan masyarakat, Sub Urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
7. 7.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sub Urusan kebakaran;
8. 8.Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, dan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. 12.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
13. 13.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Urusan Pemerintahan bidang persandian, dan Urusan Pemerintahan bidang statistik;
15. 15.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, Urusan Pemerintahan bidang perindustrian, dan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan;
16. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal; 8
17. 17.Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan dan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, Urusan Pemerintahan bidang pariwisata, dan Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan;
18. 18.Dinas Arsip dan Perpustakaan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan, dan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan;
19. 19.Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan, dan Urusan Pemerintahan bidang pertanian terkait kewenangan tata kelola pertanian;
20. 20.Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Sub urusan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, dan Urusan Pemerintahan bidang pertanian terkait kewenangan tata kelola peternakan dan hewan.
e.Badan Daerah, terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan Sub pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan Sub pengelolaan Pendapatan Daerah;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan 9
6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sub Urusan bencana.
7. 2.Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah, dan Staf Ahli Bupati, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas B merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tipe B, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, serta Camat merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
(4)Kepala bidang pada dinas daerah dan badan Daerah, sekretaris kecamatan, kepala bagian dan kepala bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
(5)Lurah, kepala sub bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat Inspektorat, Sekretariat dinas daerah, dan Sekretariat badan Daerah, kepala seksi pada dinas Daerah dan kepala subbidang pada badan Daerah, Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana dan kepala seksi pada BPBD Tipe B, kepala UPTD kelas A pada dinas dan badan Daerah, serta kepala seksi di Kecamatan, merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas. 10
(6)Kepala UPTD kelas B pada dinas daerah atau badan Daerah, kepala sub bagian pada UPTD kelas A pada dinas daerah atau badan Daerah, kepala sub bagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
(7)Kepala UPTD pada dinas Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(8)BPBD Tipe B dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(9)Kepala UPTD dinas Daerah yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan.

3.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah yang mengalami perubahan sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
(2)Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
(3)Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Pemenuhan Sarana dan Prasarana, serta Pengisian Personil untuk Perangkat Daerah yang mengalami perubahan sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. PENJELASAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA I. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahdan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerahmembawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masingDaerah, dimanaditetapkan metode Skoring untuk menentukan bobot/besaran Perangkat Daerah yang akan dibentuk. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (strategicapex), Sekretaris Daerah (middle line), Dinas Daerah (operating core), badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supportingstaff). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operatingcore) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core). Dasar utama penataan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam rangka mendesain Perangkat Daerah sesuai dengan PeraturanPemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pemerintah Kota Balikpapan menganutprinsip efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya aparatur dan ketersediaan pembiayaan untuk melaksanakan seluruh Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini terdiri dari pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan serta kecamatan. Untuk Kelurahan yang dulunya adalah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam Peraturan Daerah ini berubah menjadi Perangkat Kecamatan (bukan SKPD mandiri). Merujuk pada pengelompokan perangkat daerah dan perumpunan urusan yang diatur dalam Peraturan 2 Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, maka terdapat beberapa perubahan mendasar dalam penetapan Nomenklatur Perangkat Daerah. Beberapa perubahan mendasar dalam penataan Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah ini antara lain pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192), dan penyesuaian susunan organisasi, tugas, fungsi urusan kesatuan bangsa dan politik berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu ditindaklanjuti dengan merevisi nomenklatur, dan tipelogi Perangkat Daerahnya; Untuk optimalitas kinerja dengan pengurangan tingkat kompleksitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dan berdasarkan ketentuan minimal hasil skoring untuk dibentuk dalam satu perangkat daerah sendiri, penggabungan dan perumpunan, serta tipelogi hasil penggabungan urusan pemerintahan kedalam satu perangkat daerah sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Pasal 40 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4) huruf f dan Ayat
(6)dan Ayat (7), pengalihan urusan pemerintahan bidang pertanahan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu ditindaklanjuti dengan revisi tipelogi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam penetapan atau penamaan Nomenklatur dari Perangkat Daerah yang merupakan hasil penggabungan sesuai perumpunannya, maka akan diurutkan berdasarkan urutan: urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan. Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe B. Peraturan Daerah ini memberikan penetapan Perangkat Daerah yang dibentuk beserta dengan besaran/tipologinya dan pengaturan susunan organisasi dan tugas fungsinya akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 11

Pasal 20

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 11

Pasal 20

Dasar hukum (31)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2021

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 106 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan turunan (2)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 70 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 11

Pasal 20

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 11

Pasal 20

Dasar hukum (31)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2021

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2021