menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun 2026; 2 Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20203 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Bupati Purworejo Nomor 97 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 97 Seri E Nomor 76; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 97 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA TAHUN 2026. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 97 Seri E Nomor 76) diubah sebagai berikut: Ketentuan angka 1.1, angka 1.2, angka 1.14, angka 2, huruf a dan huruf b pada angka 2, angka 4, angka 1.2.2.1 pada Tabel 1.1, angka 1.2.2.2 pada Tabel 1.1, angka 1.2.2.3 pada Tabel 1.1, angka 1.9 pada Tabel 1.1, Tabel 1.2, Tabel 1.4, Tabel 1.5, Tabel 1.6, Tabel 1.7, Tabel 1.8, angka 14 pada Tabel 1.9, Tabel 1.10, angka 1 pada Tabel 1.11, Huruf B, angka 4.2, Tabel 2.2, Tabel 2.3, Tabel 2.4, angka 1 dan angka 2.14 pada Tabel 2.6, Tabel 2.8, Tabel 2.9, Tabel 2.10, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun 2026 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) tabel yakni Tabel 1.7.1, Tabel 1.12.1 dan Tabel 2.11.1 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 3 Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo. Ditetapkan di Purworejo pada tanggal 31 Desember 2025 BUPATI PURWOREJO, Ttd YULI HASTUTI Diundangkan di Purworejo pada tanggal 31 Desember 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, Ttd TOLKHA AMARUDDIN BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 NOMOR 61 SERI E NOMOR 56 4 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 61 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 97 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA TAHUN 2026 STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA TAHUN 2026 1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai: 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran; 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah; 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan Daerah pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggungjawab pengelola keuangan daerah untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:
a.penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
b.dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
c.kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 5
d.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan: 1) besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola. 2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
e.Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan: 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenangselaku Pejabat Pembuat Komitmen. 2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelolaPenggunaAnggaran. 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (limapuluh persen).
f.Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan: 1) dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah. 2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran. 3) dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabatj pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
g.ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan KerjaPerangkat Daerah diatur sebagai berikut: 1) honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat DaerahjPejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah. 2) besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah 6 didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah /Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
h.Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bend ahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
i.dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
j.jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola. 1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/ atau e- purchasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barangj jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa. 1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Honorarium dapat diberikan kepada anggota KelompokKerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi). Ketentuan: Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun. 7 1.14. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah
a.Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada: 1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang; 2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang; 3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang; 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang; 5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
b.Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.
c.Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.
2.SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:
a.perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
b.perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota. Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota /kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi. Contoh: - Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Bogor dari pusat pemerintahan (Kecamatan Cibinong) ke Kecamatan Jasinga maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota. - Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kabupaten Bogor (Kecamatan Cibinong) ke kota Sukabumi termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota). 8 - Perjalanan dinas yang dilakukan dari Kota Serang menuju Kota Tangerang Selatan termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota). Khusus batas kota untuk Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:
a.perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
b.perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
a.SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI.
1.Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi yang besarannya ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan dipertanggungjawabkan secara riil. Untuk perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transportasi, dapat diberikan uang harian dalam kota dan uang penginapan. Pemberian uang penginapan pada perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam dipertanggungjawabkan secara riil dan diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dipertanggungjawabkan secara lumpsum. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2.
b.SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan dipertanggungjawabkan secara riil (at cost). Adapun, Satuan Biaya 9 Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.4 dan Tabel 1.5. Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara riil (at cost). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
4.SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/ atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB. Standar Barang dan Standar Kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 1.10, Tabel 1.11, Tabel 1.12, dan Tabel 1.12.1. TABEL 1.1 SATUAN BIAYA HONORARIUM NO URAIAN SATU AN BESARAN (Rp.) 1.2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi. a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.200 juta s.d. Rp.500 juta OP 850.000 b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 juta s.d. Rp. l miliar OP 1.020.000 c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar OP 1.270.000 d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar OP 1.520.000 e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.5 miliar s. d. Rp.10 miliar OP 1.780.000 f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar OP 2.120.000 g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar OP 2.450.000 h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar OP 2.790.000 i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar OP 3.130.000 j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar OP 3.580.000 10 NO URAIAN SATU AN BESARAN (Rp.)
k.Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar OP 4.030.000
l.Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar OP 4.490.000
m.Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.l triliun OP 4.940.000
n.Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 triliun OP 5.560.000 TABEL 1.1 SATUAN BIAYA HONORARIUM 1.2 HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA 1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta OP 760.000 b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar OP 920.000 c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar OP 1.140.000 d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OP 1.370.000 e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s. d. Rp10 miliar OP 1.600.000 f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar OP 1.910.000
g.Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar OP 2.210.000
h.Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar OP 2.520.000
i.Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar OP 2.820.000
j.Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar OP 3.230.000
k.Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar OP 3.640.000
l.Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar OP 4.040.000
m.Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun OP 4.450.000
n.Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun OP 5.010.000 TABEL 1.1 SATUAN BIAYA HONORARIUM 11 NO URAIAN SATU AN BESARAN (Rp.) 1.2 HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA 1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi
a.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta OP 480.000
b.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta OP 600.000
c.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar OP 720.000
d.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar OP 910.000
e.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar OP 1.090.000
f.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar OP 1.270.000
g.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar OP 1.510.000
h.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar OP 1.750.000
i.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar OP 1.990.000
j.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar OP 2.230.000
k.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar OP 2.560.000
l.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar OP 2.880.000
m.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar OP 3.200.000
n.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun OP 3.520.000
o.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun OP 3.960.000 TABEL 1.1 SATUAN BIAYA HONORARIUM 12 NO URAIAN SATU AN BESARAN
(1)(2) (3) (4) 1.9. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN/MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE 1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
a.Penanggung Jawab Oter Rp 500.000
b.Redaktur Oter Rp 400.000
c.Penyunting/Editor Oter Rp 300.000
d.Desain Grafis Oter Rp 180.000
e.Fotografer Oter Rp 180.000
f.Sekretariat Oter Rp 150.000 1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah
a.Penanggung Jawab Oter Rp 400.000
b.Redaktur Oter Rp 300.000
c.Penyunting/Editor Oter Rp 250.000
d.Desain Grafis Oter Rp 180.000
e.Fotografer Oter Rp 180.000
f.Sekretariat Oter Rp 150.000 1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website
a.Penanggung Jawab OB Rp 500.000
b.Redaktur OB Rp 450.000
c.Editor OB Rp 400.000
d.Web Admin OB Rp 350.000
e.Web Developer OB Rp 300.000 1.9.4. Honorarium Penulis Artikel
a.Penulis Artikel Jurnal Per halaman Rp 200.000
b.Penulis Artikel Buletin/Majalah/Website Per halaman Rp 100.000 TABEL 1.2 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 13 NO. PROVINSI SATUAN LUAR KOTA DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM DIKLAT/ BIMTEK
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 ACEH OH 360.000 140.000 110.000 2 SUMATERA UTARA OH 370.000 150.000 110.000 3 RIAU OH 370.000 150.000 110.000 4 KEPULAUAN RIAU OH 370.000 150.000 110.000 5 JAMBI OH 370.000 150.000 110.000 6 SUMATERA BARAT OH 380.000 150.000 110.000 7 SUMATERA SELATAN OH 380.000 150.000 110.000 8 LAMPUNG OH 380.000 150.000 110.000 9 BENGKULU OH 380.000 150.000 110.000 10 BANGKA BELITUNG OH 410.000 160.000 120.000 11 BANTEN OH 370.000 150.000 110.000 12 JAWA BARAT OH 430.000 170.000 130.000 13 D.K.I. JAKARTA OH 530.000 210.000 160.000 14 JAWA TENGAH OH 370.000 150.000 110.000 15 D.I. YOGYAKARTA OH 420.000 170.000 130.000 16 JAWA TIMUR OH 410.000 160.000 120.000 17 BALI OH 480.000 190.000 140.000 18 NUSA TENGGARA BARAT OH 440.000 180.000 130.000 19 NUSA TENGGARA TIMUR OH 430.000 170.000 130.000 20 KALIMANTAN BARAT OH 380.000 150.000 110.000 21 KALIMANTAN TENGAH OH 360.000 140.000 110.000 22 KALIMANTAN SELATAN OH 380.000 150.000 110.000 23 KALIMANTAN TIMUR OH 430.000 170.000 130.000 24 KALIMANTAN UTARA OH 430.000 170.000 130.000 25 SULAWESI UTARA OH 370.000 150.000 110.000 26 GORONTALO OH 370.000 150.000 110.000 14 NO. PROVINSI SATUAN LUAR KOTA DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM DIKLAT/ BIMTEK 27 SULAWESI BARAT OH 410.000 160.000 120.000 28 SULAWESI SELATAN OH 430.000 170.000 130.000 29 SULAWESI TENGAH OH 370.000 150.000 110.000 30 SULAWESI TENGGARA OH 380.000 150.000 110.000 31 MALUKU OH 380.000 150.000 110.000 32 MALUKU UTARA OH 430.000 170.000 130.000 33 PAPUA OH 580.000 230.000 170.000 34 PAPUA BARAT OH 480.000 190.000 140.000 35 PAPUA BARAT DAYA OH 480.000 190.000 140.000 36 PAPUA TENGAH OH 580.000 230.000 170.000 37 PAPUA SELATAN OH 580.000 230.000 170.000 38 PAPUA PEGUNUNGAN OH 580.000 230.000 170.000 TABEL 1.4 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI NO. PROVINSI SA TUAN TARIF HOTEL KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV PEJABAT ESELON IV/ GOLO NGAN III, II, I
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 ACEH OH 4.420.000 3.526.000 1.533.000 770.000 2 SUMATERA UTARA OH 4.960.000 2.195.000 1.100.000 699.000 3 RIAU OH 3.820.000 3.119.000 1.650.000 852.000 4 KEPULAUAN RIAU OH 5.344.000 2.318.000 1.297.000 792.000 5 JAMBI OH 5.000.000 4.102.000 1.225.000 580.000 6 SUMATERA BARAT OH 5.236.000 3.332.000 1.353.000 701.000 7 SUMATERA SELATAN OH 5.850.000 3.083.000 1.955.000 861.000 15 NO. PROVINSI SA TUAN TARIF HOTEL KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV PEJABAT ESELON IV/ GOLO NGAN III, II, I
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 8 LAMPUNG OH 4.491.000 2.488.000 1.425.000 580.000 9 BENGKULU OH 2.140.000 1.628.000 1.546.000 692.000 10 BANGKA BELITUNG OH 3.827.000 2.838.000 1.957.000 649.000 11 BANTEN OH 5.725.000 2.373.000 1.204.000 724.000 12 JAWA BARAT OH 5.381.000 2.755.000 1.201.000 686.000 13 D.K.I. JAKARTA OH 8.720.000 2.063.000 992.000 730.000 14 JAWA TENGAH OH 5.303.000 1.850.000 1.201.000 750.000 15 D.I. YOGYAKARTA OH 5.017.000 2.695.000 1.384.000 845.000 16 JAWA TIMUR OH 4.449.000 2.007.000 1.153.000 814.000 17 BALI OH 6.848.000 2.433.000 1.685.000 1.138.000 18 NUSA TENGGARA BARAT OH 4.375.000 2.648.000 1.418.000 907.000 19 NUSA TENGGARA TIMUR OH 3.750.000 2.133.000 1.355.000 688.000 20 KALIMANTAN BARAT OH 2.654.000 1.923.000 1.125.000 538.000 21 KALIMANTAN TENGAH OH 4.901.000 3.391.000 1.160.000 659.000 22 KALIMANTAN SELATAN OH 4.797.000 3.316.000 1.500.000 697.000 23 KALIMANTAN TIMUR OH 4.000.000 2.188.000 1.507.000 804.000 24 KALIMANTAN UTARA OH 4.000.000 2.735.000 1.507.000 904.000 25 SULAWESI UTARA OH 4.919.000 2.290.000 1.207.000 978.000 26 GORONTALO OH 4.168.000 3.107.000 1.606.000 955.000 27 SULAWESI BARAT OH 4.076.000 3.098.000 1.344.000 704.000 28 SULAWESI SELATAN OH 4.820.000 1.938.000 1.423.000 745.000 16 NO. PROVINSI SA TUAN TARIF HOTEL KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV PEJABAT ESELON IV/ GOLO NGAN III, II, I
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 29 SULAWESI TENGAH OH 2.309.000 2.027.000 1.679.000 951.000 30 SULAWESI TENGGARA OH 3.088.800 2.574.000 1.297.000 786.000 31 MALUKU OH 3.467.000 3.240.000 1.059.000 667.000 32 MALUKU UTARA OH 4.611.600 3.843.000 1.160.000 605.000 33 PAPUA OH 3.859.000 3.318.000 2.521.000 1.038.000 34 PAPUA BARAT OH 3.872.000 3.341.000 2.056.000 967.000 35 PAPUA BARAT DAYA OH 3.872.000 3.341.000 2.056.000 967.000 36 PAPUA TENGAH OH 3.859.000 3.318.000 2.521.000 1.038.000 37 PAPUA SELATAN OH 5.673.000 4.877.000 3.706.000 1.526.000 38 PAPUA PEGUNUNGAN OH 5.711.000 4.911.000 3.731.000 1.536.000 TABEL 1.5 SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I NO. PROVINSI SATU AN HALFDAY FULLDAY FULLBOARD RESIDENCE
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 ACEH OP 453.000 663.000 1.732.000 1.116.000 2 SUMATERA UTARA OP 451.000 675.000 1.350.000 1.126.000 3 RIAU OP 319.000 582.000 1.229.000 901.000 4 KEPULAUAN RIAU OP 471.000 634.000 1.484.000 1.105.000 5 JAMBI OP 465.000 595.000 1.538.000 1.060.000 6 SUMATERA BARAT OP 351.000 502.000 1.492.000 853.000 7 SUMATERA SELATAN OP 489.000 718.000 1.448.000 1.207.000 8 LAMPUNG OP 452.000 577.000 1.200.000 1.029.000 9 BENGKULU OP 383.000 538.000 1.262.000 921.000 17 NO. PROVINSI SATU AN HALFDAY FULLDAY FULLBOARD RESIDENCE
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 10 BANGKA BELITUNG OP 555.000 714.000 1.632.000 1.269.000 11 BANTEN OP 678.000 930.000 1.752.000 1.608.000 12 JAWA BARAT OP 567.000 799.000 1.914.000 1.366.000 13 D.K.I. JAKARTA OP 760.000 993.000 2.257.000 1.753.000 14 JAWA TENGAH OP 426.000 738.000 1.576.000 1.164.000 15 D.I. YOGYAKARTA OP 458.000 607.000 1.470.000 1.065.000 16 JAWA TIMUR OP 442.000 710.000 2.159.000 1.152.000 17 BALI OP 737.000 907.000 2.523.000 1.644.000 18 NUSA TENGGARA BARAT OP 503.000 800.000 1.413.000 1.303.000 19 NUSA TENGGARA TIMUR OP 642.000 1.046.000 2.013.000 1.688.000 20 KALIMANTAN BARAT OP 462.000 617.000 1.247.000 1.079.000 21 KALIMANTAN TENGAH OP 455.000 679.000 2.092.200 1.134.000 22 KALIMANTAN SELATAN OP 380.000 545.000 1.340.900 925.000 23 KALIMANTAN TIMUR OP 423.000 750.000 1.250.000 1.173.000 24 KALIMANTAN UTARA OP 393.000 722.700 1.763.300 1.115.700 25 SULAWESI UTARA OP 490.000 620.000 1.250.000 1.110.000 26 GORONTALO OP 390.000 562.000 2.296.800 952.000 27 SULAWESI BARAT OP 390.000 574.000 1.301.000 964.000 28 SULAWESI SELATAN OP 403.000 583.000 2.218.000 986.000 29 SULAWESI TENGAH OP 440.000 652.000 1.672.000 1.092.000 30 SULAWESI TENGGARA OP 510.000 552.000 1.335.000 949.000 31 MALUKU OP 463.000 638.000 1.881.000 1.101.000 32 MALUKU UTARA OP 575.000 693.000 1.220.000 1.268.000 33 PAPUA OP 482.000 768.000 2.063.000 1.250.000 34 PAPUA BARAT OP 503.000 728.000 1.952.000 1.231.000 35 PAPUA BARAT DAYA OP 503.000 728.000 1.952.000 1.231.000 18 NO. PROVINSI SATU AN HALFDAY FULLDAY FULLBOARD RESIDENCE
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 36 PAPUA TENGAH OP 482.000 768.000 2.063.000 1.250.000 37 PAPUA SELATAN OP 709.000 1.129.000 3.033.000 1.838.000 38 PAPUA PEGUNUNGAN OP 739.000 1.070.000 2.869.000 1.809.000 TABEL 1.6 SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II NO. PROVINSI SATU AN HALFDAY FULLDAY FULLBOARD RESIDENCE
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 ACEH OP 413.000 575.000 1.075.000 988.000 2 SUMATERA UTARA OP 411.000 511.000 1.011.000 922.000 3 RIAU OP 279.000 432.000 1.084.000 711.000 4 KEPULAUAN RIAU OP 431.000 531.000 1.170.000 962.000 5 JAMBI OP 425.000 525.000 1.298.000 950.000 6 SUMATERA BARAT OP 311.000 432.000 987.000 743.000 7 SUMATERA SELATAN OP 391.000 502.000 1.030.000 893.000 8 LAMPUNG OP 421.000 512.000 950.000 933.000 9 BENGKULU OP 343.000 468.000 1.062.000 811.000 10 BANGKA BELITUNG OP 449.000 582.000 1.115.000 1.031.000 11 BANTEN OP 502.000 632.000 1.201.000 1.134.000 12 JAWA BARAT OP 474.000 692.000 1.110.000 1.166.000 13 D.K.I. JAKARTA OP 542.000 667.000 1.347.000 1.209.000 14 JAWA TENGAH OP 303.000 474.000 919.000 777.000 15 D.I. YOGYAKARTA OP 332.000 507.000 1.204.000 839.000 16 JAWA TIMUR OP 398.000 623.000 1.784.000 1.021.000 17 BALI OP 488.000 652.000 1.569.000 1.140.000 18 NUSA TENGGARA BARAT OP 488.000 713.000 1.213.000 1.201.000 19 NUSA TENGGARA TIMUR OP 463.000 602.000 1.294.000 1.065.000 19 NO. PROVINSI SATU AN HALFDAY FULLDAY FULLBOARD RESIDENCE
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 20 KALIMANTAN BARAT OP 422.000 547.000 1.047.000 969.000 21 KALIMANTAN TENGAH OP 415.000 609.000 1.902.000 1.024.000 22 KALIMANTAN SELATAN OP 340.000 475.000 1.219.000 815.000 23 KALIMANTAN TIMUR OP 324.000 478.000 1.050.000 802.000 24 KALIMANTAN UTARA OP 373.000 657.000 1.603.000 1.030.000 25 SULAWESI UTARA OP 450.000 550.000 1.050.000 1.000.000 26 GORONTALO OP 350.000 492.000 2.088.000 842.000 27 SULAWESI BARAT OP 350.000 504.000 1.101.000 854.000 28 SULAWESI SELATAN OP 363.000 513.000 1.574.000 876.000 29 SULAWESI TENGAH OP 400.000 582.000 1.520.000 982.000 30 SULAWESI TENGGARA OP 464.000 604.000 1.171.000 1.068.000 31 MALUKU OP 423.000 568.000 1.710.000 991.000 32 MALUKU UTARA OP 523.000 623.000 1.050.000 1.146.000 33 PAPUA OP 442.000 698.000 1.863.000 1.140.000 34 PAPUA BARAT OP 463.000 658.000 1.752.000 1.121.000 35 PAPUA BARAT DAYA OP 463.000 658.000 1.752.000 1.121.000 36 PAPUA TENGAH OP 442.000 698.000 1.863.000 1.140.000 37 PAPUA SELATAN OP 650.000 1.026.000 2.739.000 1.676.000 38 PAPUA PEGUNUNGAN OP 650.000 1.026.000 2.739.000 1.676.000 TABEL 1.7 20 UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR NO. PROVINSI SATUAN FULLBO ARD FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA RESIDEN CE DI DALAM KOTA
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 ACEH OH 120.000 85.000 120.000 2 SUMATERA UTARA OH 130.000 95.000 130.000 3 RIAU OH 130.000 85.000 130.000 4 KEPULAUAN RIAU OH 130.000 95.000 130.000 5 JAMBI OH 130.000 95.000 130.000 6 SUMATERA BARAT OH 120.000 85.000 120.000 7 SUMATERA SELATAN OH 120.000 85.000 120.000 8 LAMPUNG OH 130.000 95.000 130.000 9 BENGKULU OH 130.000 95.000 130.000 10 BANGKA BELITUNG OH 130.000 95.000 130.000 11 BANTEN OH 120.000 85.000 120.000 12 JAWA BARAT OH 150.000 105.000 150.000 13 D.K.I. JAKARTA OH 180.000 130.000 180.000 14 JAWA TENGAH OH 130.000 95.000 130.000 15 D.I. YOGYAKARTA OH 140.000 100.000 140.000 16 JAWA TIMUR OH 140.000 100.000 140.000 17 BALI OH 160.000 115.000 160.000 18 NUSATENGGARA BARAT OH 150.000 105.000 150.000 19 NUSATENGGARA TIMUR OH 140.000 100.000 140.000 20 KALIMANTAN BARAT OH 130.000 95.000 130.000 21 KALIMANTAN TENGAH OH 120.000 85.000 120.000 22 KALIMANTAN SELATAN OH 130.000 95.000 130.000 23 KALIMANTAN TIMUR OH 150.000 105.000 150.000 24 KALIMANTAN UTARA OH 150.000 105.000 150.000 25 SULAWESI UTARA OH 130.000 95.000 130.000 26 GORONTALO OH 130.000 95.000 130.000 27 SULAWESI BARAT OH 120.000 85.000 120.000 28 SULAWESI SELATAN OH 150.000 105.000 150.000 29 SULAWESI TENGAH OH 130.000 95.000 130.000 30 SULAWESI TENGGARA OH 130.000 95.000 130.000 31 MALUKU OH 120.000 85.000 120.000 32 MALUKU UTARA OH 130.000 95.000 130.000 33 PAPUA OH 200.000 140.000 200.000 34 PAPUA BARAT OH 160.000 115.000 160.000 21 NO. PROVINSI SATUAN FULLBO ARD FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA RESIDEN CE DI DALAM KOTA
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 35 PAPUA BARAT DAYA OH 160.000 115.000 160.000 36 PAPUA TENGAH OH 200.000 140.000 200.000 37 PAPUA SELATAN OH 200.000 140.000 200.000 38 PAPUA PEGUNUNGAN OH 200.000 140.000 200.000 TABEL 1.7.1 TABEL JARAK ANTAR KANTOR KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN PURWOREJO NO NAMA KANTOR KECAMATAN PURWOREJOBANYUURIP BAYAN KUTOARJO BUTUHGRABAG NGOMBOL PURWODADI BAGELEN KALIGESING LOANOBENER GEBANGKEMIRI PITURUH BRUNO 1 PURWOREJO 0 10 12 15 20 24 18 13 11 7 19 12 12 20 25 33 2 BANYUURIP 10 0 8 11 16 15 8 9 10 18 28 22 14 17 22 34 3 BAYAN 12 8 0 3 7 14 18 18 19 20 26 20 14 8 2 25 4 KUTOARJO 15 11 3 0 6 14 18 18 20 22 29 25 17 7 13 23 5 BUTUH 20 16 7 6 0 16 21 21 25 27 34 29 21 9 8 28 6 GRABAG 24 15 14 13 17 0 11 16 18 34 40 33 28 21 23 35 7 NGOMBOL 17 8 16 18 21 11 0 6 7 24 33 26 25 22 28 39 8 PURWODADI 15 9 17 19 23 16 6 0 5 21 32 25 20 24 30 39 9 BAGELEN 11 10 18 22 25 21 7 5 0 17 30 23 21 26 31 43 10 KALIGESING 9 17 20 22 27 33 24 21 17 0 12 20 19 27 32 40 11 LOANO 18 29 26 29 34 42 36 32 30 11 0 11 23 32 40 45 12 BENER 12 21 20 22 29 35 30 25 23 20 11 0 9 28 34 38 13 GEBANG 11 15 14 17 21 28 24 20 23 21 17 9 0 15 20 28 14 KEMIRI 20 18 9 6 8 18 22 23 26 28 34 28 15 0 6 19 15 PITURUH 25 23 15 13 8 24 28 28 32 33 40 30 20 6 0 24 16 BRUNO 33 34 25 23 26 35 40 40 43 43 37 38 28 19 24 0 Keterangan:
a.Tabel jarak dibuat antar kantor kecamatan dengan aplikasi Googlemap.
b.Perkiraan penggantian BBM menggunakan perbandingan:
1.Mobil : 1 Liter BBM untuk 7 Km Jarak tempuh;
2.Kendaraan Motor : 1 Liter BBM untuk 20 Km Jarak tempuh;
3.Kendaraan Listrik Mobil : 1 KWH untuk 7 Km Jarak tempuh;
4.Kendaraan Listrik Motor : 1 KWH untuk 20 Km Jarak tempuh.
c.Jarak tempuh perjalanan dinas dalam Ddaerah diluar jarak antar kantor kecamatan dihitung berdasarkan aplikasi penghitungan jarak yang tersedia.
d.Perkiraan Tabel jarak dipergunakan untuk perencanaan anggaran. 22
e.Dalam pelaksanaan anggaran jarak tempuh perjalanan dinas dalam Daerah dibuktikan dengan aplikasi penghitungan jarak sesuai aplikasi Googlemap beserta nota BBM sesuai dengan standar jarak. TABEL 1.8 KENDARAAN DINAS PEJABAT NO JABATAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) 1 Pejabat Eselon I Unit 878.913.000 2 Pejabat Eselon II Unit 639.680.000 TABEL 1.9 PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT) NO. PROVINSI SATU AN PICK UP MINIBUS DOUBLE GARDAN
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 14 JAWA TENGAH Unit 277.265.000 375.987.000 532.934.000 TABEL 1.10 PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL BUS NO URAIAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4)
(1)(2) (3) (4) (5) 1 JAKARTA AMBON 13.285.000 7.081.000 2 JAKARTA BALIK PAPAN 7.412.000 3.797.000 3 JAKARTA BANDA ACEH 7.519.000 4.492.000 4 JAKARTA BANDAR LAMPUNG 2.407.000 1.583.000 5 JAKARTA BANJARMASIN 5.252.000 2.995.000 6 JAKARTA BATAM 4.867.000 2.888.000 7 JAKARTA BENGKULU 4.364.000 2.621.000 8 JAKARTA BIAK 14.065.000 7.519.000 9 JAKARTA DENPASAR 5.305.000 3.262.000 10 JAKARTA GORONTALO 7.231.000 4.824.000 11 JAKARTA JAMBI 4.065.000 2.460.000 12 JAKARTA JAYAPURA 14.568.000 8.193.000 13 JAKARTA YOGYAKARTA 4.107.000 2.268.000 14 JAKARTA KENDARI 7.658.000 4.182.000 15 JAKARTA KUPANG 9.413.000 5.081.000 16 JAKARTA MAKASAR 7.444.000 3.829.000 17 JAKARTA MALANG 4.599.000 2.695.000 18 JAKARTA MAMUJU 7.295.000 4.867.000 19 JAKARTA MANADO 10.824.000 5.102.000 20 JAKARTA MANOKWARI 16.226.000 10.824.000 21 JAKARTA MATARAM 5.316.000 3.230.000 22 JAKARTA MEDAN 7.252.000 3.808.000 23 JAKARTA PADANG 5.530.000 2.952.000 24 JAKARTA PALANGKARAYA 4.984.000 2.984.000 25 JAKARTA PALEMBANG 3.861.000 2.268.000 26 JAKARTA PALU 9.348.000 5.113.000 27 JAKARTA PANGKAL PINANG 3.412.000 2.139.000 28 JAKARTA PEKANBARU 5.583.000 3.016.000 29 JAKARTA PONTIANAK 4.353.000 2.781.000 30 JAKARTA SEMARANG 3.861.000 2.182.000 31 JAKARTA SOLO 3.861.000 2.342.000 32 JAKARTA SURABAYA 5.466.000 2.674.000 25 NO KOTA SATUAN BIAYA TIKET ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI
(1)(2) (3) (4) (5) 33 JAKARTA TERNATE 10.001.000 6.664.000 34 JAKARTA TIMIKA 13.830.000 7.487.000 35 JAKARTA TANJUNG SELOR 7.424.000 4.057.000 36 AMBON DENPASAR 8.054.000 4.471.000 37 AMBON JAYA PURA 7.434.000 4.161.000 38 AMBON KENDARI 4.824.000 2.856.000 39 AMBON MAKASAR 6.022.000 3.445.000 40 AMBON MANOKWARI 5.177.000 3.027.000 41 AMBON PALU 6.140.000 3.508.000 42 AMBON SORONG 3.637.000 2.257.000 43 AMBON SURABAYA 8.803.000 4.845.000 44 AMBON TERNATE 4.022.000 2.449.000 45 BALIKPAPAN BANDA ACEH 12.739.000 6.749.000 46 BALIKPAPAN BATAM 10.354.000 5.305.000 47 BALIKPAPAN DENPASAR 10.739.000 5.648.000 48 BALIKPAPAN JAYAPURA 19.071.000 10.086.000 49 BALIKPAPAN YOGYAKARTA 9.669.000 4.749.000 50 BALIKPAPAN MAKASSAR 12.664.000 6.150.000 51 BALIKPAPAN MANADO 15.702.000 7.295.000 52 BALIKPAPAN MEDAN 12.493.000 6.140.000 53 BALIKPAPAN PADANG 10.942.000 5.369.000 54 BALIKPAPAN PALEMBANG 9.445.000 4.749.000 55 BALIKPAPAN PEKANBARU 10.996.000 5.423.000 56 BALIKPAPAN SEMARANG 9.445.000 4.674.000 57 BALIKPAPAN SOLO 9.445.000 4.813.000 58 BALIKPAPAN SURABAYA 10.889.000 5.113.000 59 BALIKPAPAN TIMIKA 18.408.000 9.445.000 60 BANDA ACEH DENPASAR 10.835.000 6.279.000 61 BANDA ACEH JAYAPURA 19.167.000 10.717.000 62 BANDA ACEH YOGYAKARTA 9.765.000 5.380.000 63 BANDA ACEH MAKASSAR 12.760.000 6.781.000 64 BANCA ACEH MANADO 15.798.000 7.926.000 65 BANDA ACEH PONTIANAK 9.990.000 5.840.000 66 BANDA ACEH SEMARANG 9.530.000 5.305.000 67 BANDA ACEH SOLO 9.530.000 5.444.000 68 BANDA ACEH SURABAYA 10.985.000 5.744.000 69 BANDA ACEH TIMIKA 18.504.000 10.076.000 70 BANDAR LAMPUNG BALIKPAPAN 8.129.000 4.129.000 71 BANDAR LAMPUNG BANDA ACEH 8.225.000 4.760.000 72 BANDAR LAMPUNG BANJARMASIN 6.193.000 3.412.000 26 NO KOTA SATUAN BIAYA TIKET ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI
(1)(2) (3) (4) (5) 73 BANDAR LAMPUNG BATAM 5.840.000 3.316.000 74 BANDAR LAMPUNG BIAK 14.119.000 7.487.000 75 BANDAR LAMPUNG DENPASAR 6.236.000 3.647.000 76 BANDAR LAMPUNG JAYAPURA 14.568.000 8.097.000 77 BANDAR LAMPUNG YOGYAKARTA 5.155.000 2.760.000 78 BANDAR LAMPUNG KENDARI 8.354.000 4.482.000 79 BANDAR LAMPUNG MAKASSAR 8.161.000 4.161.000 80 BANDAR LAMPUNG MALANG 5.594.000 3.134.000 81 BANDAR LAMPUNG MANADO 11.199.000 5.305.000 82 BANDAR LAMPUNG MATARAM 6.246.000 3.626.000 83 BANDAR LAMPUNG MEDAN 7.979.000 4.150.000 84 BANDAR LAMPUNG PADANG 6.439.000 3.380.000 85 BANDAR LAMPUNG PALANGKARAYA 5.947.000 3.401.000 86 BANDAR LAMPUNG PALEMBANG 4.931.000 2.760.000 87 BANDAR LAMPUNG PEKANBARU 6.482.000 3.433.000 88 BANDAR LAMPUNG PONTIANAK 5.380.000 3.220.000 89 BANDAR LAMPUNG SEMARANG 4.931.000 2.685.000 90 BANDAR LAMPUNG SOLO 4.931.000 2.824.000 91 BANDAR LAMPUNG SURABAYA 6.386.000 3.123.000 92 BANDAR LAMPUNG TIMIKA 13.905.000 7.455.000 93 BANDUNG BATAM 6.289.000 3.583.000 94 BANDUNG DENPASAR 5.626.000 3.252.000 95 BANDUNG JAMBI 5.006.000 2.941.000 96 BANDUNG YOGYAKARTA 3.369.000 2.129.000 97 BANDUNG PADANG 6.129.000 3.508.000 98 BANDUNG PALEMBANG 4.385.000 2.631.000 99 BANDUNG PANGKAL PINANG 4.599.000 2.738.000 27 NO KOTA SATUAN BIAYA TIKET ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI
(1)(2) (3) (4) (5) 100 BANDUNG PEKANBARU 6.525.000 3.701.000 101 BANDUNG SEMARANG 3.027.000 1.957.000 102 BANDUNG SOLO 3.647.000 2.268.000 103 BANDUNG SURABAYA 4.824.000 2.856.000 104 BANDUNG TANJUNG PANDAN 4.439.000 2.663.000 105 BANJARMASIN BANDA ACEH 10.792.000 6.022.000 106 BANJARMASIN BATAM 8.407.000 4.578.000 107 BANJARMASIN BIAK 16.686.000 8.749.000 108 BANJARMASIN DENPASAR 8.792.000 4.920.000 109 BANJARMASIN JAYAPURA 17.135.000 9.359.000 110 BANJARMASIN YOGYAKARTA 7.723.000 4.022.000 111 BANJARMASIN MEDAN 10.546.000 5.412.000 112 BANJARMASIN PADANG 9.006.000 4.642.000 113 BANJARMASIN PALEMBANG 7.498.000 4.022.000 114 BANJARMASIN PEKANBARU 9.049.000 4.696.000 115 BANJARMASIN SEMARANG 7.498.000 3.958.000 116 BANJARMASIN SOLO 7.498.000 4.097.000 117 BANJARMASIN SURABAYA 8.942.000 4.385.000 118 BANJARMASIN TIMIKA 16.472.000 8.717.000 119 BATAM BANDA ACEH 10.439.000 5.936.000 120 BATAM DENPASAR 8.450.000 4.824.000 121 BATAM JAYAPURA 16.782.000 9.263.000 122 BATAM YOGYAKARTA 7.370.000 3.936.000 123 BATAM MAKASSAR 10.375.000 5.337.000 124 BATAM MANADO 13.413.000 6.482.000 125 BATAM MEDAN 10.193.000 5.316.000 126 BATAM PADANG 8.653.000 4.546.000 127 BATAM PALEMBANG 7.145.000 3.936.000 128 BATAM PEKANBARU 8.707.000 4.599.000 129 BATAM PONTIANAK 7.594.000 4.396.000 130 BATAM SEMARANG 7.145.000 3.861.000 131 BATAM SOLO 7.145.000 4.000.000 132 BATAM SURABAYA 8.600.000 4.300.000 133 BATAM TIMIKA 16.119.000 8.621.000 134 BENGKULU PALEMBANG 2.899.000 1.893.000 135 BIAK BALIKPAPAN 18.622.000 9.477.000 136 BIAK BANDA ACEH 18.718.000 10.108.000 137 BIAK BATAM 16.333.000 8.664.000 138 BIAK DENPASAR 16.729.000 8.995.000 139 BIAK JAYAPURA 3.615.000 2.321.000 140 BIAK YOGYAKARTA 15.648.000 8.108.000 141 BIAK MANADO 11.734.000 6.353.000 142 BIAK MEDAN 18.472.000 9.498.000 28 NO KOTA SATUAN BIAYA TIKET ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI
(1)(2) (3) (4) (5) 143 BIAK PADANG 16.932.000 8.728.000 144 BIAK PALEMBANG 15.424.000 8.108.000 145 BIAK PEKANBARU 16.985.000 8.781.000 146 BIAK PONTIANAK 15.873.000 8.568.000 147 BIAK SURABAYA 12.782.000 7.081.000 148 BIAK TIMIKA 5.808.000 3.444.000 149 DENPASAR JAYAPURA 11.680.000 6.845.000 150 DENPASAR KUPANG 5.091.000 2.952.000 151 DENPASAR MAKASSAR 4.182.000 2.631.000 152 DENPASAR MANADO 7.851.000 4.278.000 153 DENPASAR MATARAM 1.840.000 1.390.000 154 DENPASAR MEDAN 10.589.000 5.658.000 155 DENPASAR PADANG 9.049.000 4.888.000 156 DENPASAR PALANGKARAYA 8.557.000 4.909.000 157 DENPASAR PALEMBANG 7.541.000 4.278.000 158 DENPASAR PEKANBARU 9.092.000 4.942.000 159 DENPASAR PONTIANAK 7.990.000 4.738.000 160 DENPASAR TIMIKA 10.140.000 6.129.000 161 JAMBI BALIKPAPAN 7.733.000 4.407.000 162 JAMBI BANJARMASIN 7.690.000 4.193.000 163 JAMBI DENPASAR 7.733.000 4.439.000 164 JAMBI YOGYAKARTA 6.653.000 3.551.000 165 JAMBI KUPANG 11.434.000 6.075.000 166 JAMBI MAKASSAR 9.659.000 4.952.000 167 JAMBI MALANG 7.091.000 3.925.000 168 JAMBI MANADO 12.707.000 6.097.000 169 JAMBI PALANGKARAYA 7.444.000 4.193.000 170 JAMBI PONTIANAK 6.878.000 4.011.000 171 JAMBI SEMARANG 6.428.000 3.476.000 172 JAMBI SOLO 6.428.000 3.615.000 173 JAMBI SURABAYA 7.883.000 3.915.000 174 JAYAPURA YOGYAKARTA 13.274.000 7.690.000 175 JAYAPURA MANADO 22.109.000 11.263.000 176 JAYAPURA MEDAN 18.932.000 10.097.000 177 JAYAPURA PADANG 17.381.000 9.327.000 178 JAYAPURA PALEMBANG 15.873.000 8.717.000 179 JAYAPURA PEKANBARU 17.435.000 9.380.000 180 JAYAPURA PONTIANAK 16.322.000 9.177.000 181 JAYAPURA TIMIKA 3.615.000 2.289.000 182 YOGYAKARTA DENPASAR 3.861.000 2.481.000 183 YOGYAKARTA MAKASSAR 6.525.000 3.893.000 184 YOGYAKARTA MANADO 10.536.000 5.722.000 185 YOGYAKARTA MEDAN 9.519.000 4.770.000 29 NO KOTA SATUAN BIAYA TIKET ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI
(1)(2) (3) (4) (5) 186 YOGYAKARTA PADANG 7.969.000 4.000.000 187 YOGYAKARTA PALEMBANG 6.460.000 3.380.000 188 YOGYAKARTA PEKANBARU 8.022.000 4.054.000 189 YOGYAKARTA PONTIANAK 6.910.000 3.840.000 190 YOGYAKARTA TIMIKA 11.894.000 7.038.000 191 KENDARI BANDA ACEH 12.953.000 7.102.000 192 KENDARI BATAM 10.568.000 5.658.000 193 KENDARI DENPASAR 5.455.000 3.273.000 194 KENDARI YOGYAKARTA 8.129.000 4.706.000 195 KENDARI PADANG 11.167.000 5.722.000 196 KENDARI PALEMBANG 9.659.000 5.102.000 197 KENDARI PEKANBARU 11.220.000 5.776.000 198 KENDARI SEMARANG 9.659.000 5.027.000 199 KENDARI SOLO 9.659.000 5.166.000 200 KENDARI SURABAYA 11.103.000 5.466.000 201 KENDARI TIMIKA 18.633.000 9.798.000 202 KUPANG JAYAPURA 14.386.000 8.108.000 203 KUPANG YOGYAKARTA 7.348.000 4.182.000 204 KUPANG MAKASSAR 7.637.000 4.311.000 205 KUPANG MANADO 11.648.000 6.140.000 206 KUPANG SURABAYA 6.749.000 3.722.000 207 MAKASSAR BIAK 8.493.000 4.931.000 208 MAKASSAR JAYAPURA 10.193.000 5.787.000 209 MAKASSAR KENDARI 2.663.000 1.786.000 210 MAKASSAR MANADO 5.327.000 2.909.000 211 MAKASSAR TIMIKA 11.723.000 6.567.000 212 MALANG BALIKPAPAN 10.108.000 5.134.000 213 MALANG BANDA ACEH 10.204.000 5.765.000 214 MALANG BANJARMASIN 8.161.000 4.407.000 215 MALANG BATAM 7.819.000 4.311.000 216 MALANG BIAK 16.087.000 8.482.000 217 MALANG JAYAPURA 16.536.000 9.092.000 218 MALANG KENDARI 10.322.000 5.487.000 219 MALANG MAKASSAR 10.129.000 5.166.000 220 MALANG MANADO 13.167.000 6.311.000 221 MALANG MEDAN 9.958.000 5.145.000 222 MALANG PADANG 8.418.000 4.385.000 223 MALANG PALANGKARAYA 7.915.000 4.407.000 224 MALANG PALEMBANG 6.899.000 3.765.000 225 MALANG PEKANBARU 8.461.000 4.439.000 226 MALANG TIMIKA 15.873.000 8.461.000 227 MANADO MEDAN 15.552.000 7.316.000 228 MANADO PADANG 14.012.000 6.546.000 30 NO KOTA SATUAN BIAYA TIKET ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI
(1)(2) (3) (4) (5) 229 MANADO PALEMBANG 12.504.000 5.926.000 230 MANADO PEKANBARU 14.055.000 6.599.000 231 MANADO PONTIANAK 12.953.000 6.396.000 232 MANADO SEMARANG 12.504.000 5.851.000 233 MANADO SOLO 12.504.000 5.990.000 234 MANADO SURABAYA 9.937.000 5.262.000 235 MANADO TIMIKA 16.183.000 8.995.000 236 MATARAM BALIKPAPAN 10.750.000 5.615.000 237 MATARAM BANDA ACEH 10.846.000 6.246.000 238 MATARAM BANJARMASIN 8.803.000 4.888.000 239 MATARAM BATAM 8.461.000 4.803.000 240 MATARAM BIAK 11.552.000 6.546.000 241 MATARAM JAYAPURA 13.092.000 7.327.000 242 MATARAM YOGYAKARTA 4.417.000 2.781.000 243 MATARAM MAKASSAR 4.717.000 2.909.000 244 MATARAM MANADO 8.717.000 4.738.000 245 MATARAM MEDAN 10.600.000 5.637.000 246 MATARAM PADANG 9.060.000 4.867.000 247 MATARAM PALEMBANG 7.550.000 4.246.000 248 MATARAM PEKANBARU 9.102.000 4.909.000 249 MATARAM PONTIANAK 8.001.000 4.706.000 250 MATARAM SURABAYA 3.829.000 2.321.000 251 MEDAN BANDA ACEH 3.466.000 2.193.000 252 MEDAN MAKASSAR 12.514.000 6.172.000 253 MEDAN PONTIANAK 9.733.000 5.230.000 254 MEDAN SEMARANG 9.284.000 4.696.000 255 MEDAN SOLO 9.284.000 4.835.000 256 MEDAN SURABAYA 10.739.000 5.134.000 257 MEDAN TIMIKA 18.258.000 9.455.000 258 PADANG MAKASSAR 10.974.000 5.402.000 259 PADANG PONTIANAK 8.193.000 4.460.000 260 PADANG SEMARANG 7.744.000 3.925.000 261 PADANG SOLO 7.744.000 4.065.000 262 PADANG SURABAYA 9.199.000 4.364.000 263 PADANG TIMIKA 16.718.000 8.685.000 264 PALANGKARAYA BANDA ACEH 10.546.000 6.022.000 265 PALANGKARAYA BATAM 8.161.000 4.578.000 266 PALANGKARAYA YOGYAKARTA 7.477.000 4.022.000 267 PALANGKARAYA MATARAM 8.557.000 4.888.000 268 PALANGKARAYA MEDAN 10.300.000 5.412.000 269 PALANGKARAYA PADANG 8.760.000 4.642.000 270 PALANGKARAYA PALEMBANG 7.252.000 4.022.000 271 PALANGKARAYA PEKANBARU 8.803.000 4.696.000 31 NO KOTA SATUAN BIAYA TIKET ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI
(1)(2) (3) (4) (5) 272 PALANGKARAYA SEMARANG 7.252.000 3.947.000 273 PALANGKARAYA SOLO 7.252.000 4.086.000 274 PALANGKARAYA SURABAYA 8.696.000 4.385.000 275 PALEMBANG BALIKPAPAN 9.894.000 5.220.000 276 PALEMBANG MAKASSAR 9.466.000 4.781.000 277 PALEMBANG PONTIANAK 6.685.000 3.840.000 278 PALEMBANG SEMARANG 6.236.000 3.305.000 279 PALEMBANG SOLO 6.236.000 3.444.000 280 PALEMBANG SURABAYA 7.690.000 3.744.000 281 PALEMBANG TIMIKA 15.210.000 8.076.000 282 PALU MAKASSAR 4.268.000 2.578.000 283 PALU POSO 1.957.000 1.423.000 284 PALU SORONG 6.878.000 3.883.000 285 PALU SURABAYA 6.878.000 3.883.000 286 PALU TOLI-TOLI 2.941.000 1.915.000 287 PANGKAL PINANG BALIKPAPAN 9.038.000 4.631.000 288 PANGKAL PINANG BANJARMASIN 7.091.000 3.915.000 289 PANGKAL PINANG BATAM 6.739.000 3.818.000 290 PANGKAL PINANG YOGYAKARTA 6.065.000 3.262.000 291 PANGKAL PINANG MAKASSAR 9.060.000 4.663.000 292 PANGKAL PINANG MANADO 12.097.000 5.808.000 293 PANGKAL PINANG MEDAN 8.888.000 4.653.000 294 PANGKAL PINANG PADANG 7.337.000 3.883.000 295 PANGKAL PINANG PALEMBANG 5.829.000 3.262.000 296 PANGKAL PINANG PEKANBARU 7.391.000 3.936.000 297 PANGKAL PINANG PONTIANAK 6.279.000 3.733.000 298 PANGKAL PINANG SEMARANG 5.829.000 3.187.000 299 PANGKAL PINANG SOLO 5.829.000 3.326.000 300 PANGKAL PINANG SURABAYA 7.284.000 3.626.000 301 PEKANBARU PONTIANAK 8.247.000 4.514.000 302 PEKANBARU SEMARANG 7.797.000 3.979.000 303 PEKANBARU SOLO 7.797.000 4.118.000 32 NO KOTA SATUAN BIAYA TIKET ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI
(1)(2) (3) (4) (5) 304 PEKANBARU SURABAYA 9.241.000 4.407.000 305 PEKANBARU TIMIKA 16.771.000 8.739.000 306 PONTIANAK MAKASSAR 9.915.000 5.241.000 307 PONTIANAK SEMARANG 6.685.000 3.765.000 308 PONTIANAK SOLO 6.685.000 3.904.000 309 PONTIANAK SURABAYA 8.140.000 4.204.000 310 PONTIANAK TIMIKA 15.659.000 8.535.000 311 SEMARANG MAKASSAR 9.466.000 4.706.000 312 SOLO MAKASSAR 9.466.000 4.845.000 313 SURABAYA DENPASAR 3.198.000 1.979.000 314 SURABAYA JAYAPURA 12.675.000 7.231.000 315 SURABAYA MAKASSAR 5.936.000 3.433.000 316 SURABAYA TIMIKA 11.295.000 6.589.000 TABEL 2.3 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI NO. PROVINSI SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) 1 ACEH Orang/Kali 127.000 2 SUMATERA UTARA Orang/Kali 308.000 3 RIAU Orang/Kali 101.000 4 KEPULAUAN RIAU Orang/Kali 165.000 5 JAMBI Orang/Kali 147.000 6 SUMATERA BARAT Orang/Kali 190.000 7 SUMATERA SELATAN Orang/Kali 179.000 8 LAMPUNG Orang/Kali 168.000 9 BENGKULU Orang/Kali 109.000 10 BANGKA BELITUNG Orang/Kali 97.000 11 BANTEN Orang/Kali 536.000 12 JAWA BARAT Orang/Kali 200.000 13 D.K.I. JAKARTA Orang/Kali 256.000 14 JAWA TENGAH Orang/Kali 108.000 15 D.I. JOGJAKARTA Orang/Kali 267.000 16 JAWA TIMUR Orang/Kali 233.000 17 BALI Orang/Kali 227.000 18 NUSA TENGGARA BARAT Orang/Kali 231.000 19 NUSA TENGGARA TIMUR Orang/Kali 116.000 20 KALIMANTAN BARAT Orang/Kali 171.000 21 KALIMANTAN TENGAH Orang/Kali 134.000 33 NO. PROVINSI SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) 22 KALIMANTAN SELATAN Orang/Kali 180.000 23 KALIMANTAN TIMUR Orang/Kali 533.000 24 KALIMANTAN UTARA Orang/Kali 218.000 25 SULAWESI UTARA Orang/Kali 138.000 26 GORONTALO Orang/Kali 265.000 27 SULAWESI BARAT Orang/Kali 313.000 28 SULAWESI SELATAN Orang/Kali 187.000 29 SULAWESI TENGAH Orang/Kali 165.000 30 SULAWESI TENGGARA Orang/Kali 171.000 31 MALUKU Orang/Kali 288.000 32 MALUKU UTARA Orang/Kali 215.000 33 PAPUA Orang/Kali 513.000 34 PAPUA BARAT Orang/Kali 236.000 35 PAPUA BARAT DAYA Orang/Kali 236.000 36 PAPUA TENGAH Orang/Kali 513.000 37 PAPUA SELATAN Orang/Kali 513.000 38 PAPUA PEGUNUNGAN Orang/Kali 513.000 TABEL 2.4 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/ KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY) NO IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) (5) ACEH 1 Banda Aceh Kab. Aceh Barat Orang/Kali 275.000 2 Banda Aceh Kab. Aceh Barat Daya Orang/Kali 298.000 3 Banda Aceh Kab. Aceh Besar Orang/Kali 183.000 4 Banda Aceh Kab. Aceh Jaya Orang/Kali 238.000 5 Banda Aceh Kab. Aceh Selatan Orang/Kali 325.000 6 Banda Aceh Kab. Aceh Singkil Orang/Kali 420.000 7 Banda Aceh Kab. Aceh Tamiang Orang/Kali 315.000 8 Banda Aceh Kab. Aceh Tengah Orang/Kali 293.000 9 Banda Aceh Kab. Aceh Tenggara Orang/Kali 460.000 10 Banda Aceh Kab. Aceh Timur Orang/Kali 289.000 11 Banda Aceh Kab. Aceh Utara Orang/Kali 270.000 12 Banda Aceh Kab. Bener Meriah Orang/Kali 278.000 13 Banda Aceh Kab. Bireuen Orang/Kali 220.000 14 Banda Aceh Kab. Gayo Lues Orang/Kali 370.000 15 Banda Aceh Kab. Nagan Raya Orang/Kali 275.000 16 Banda Aceh Kab. Pidie Orang/Kali 190.000 34 NO IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) (5) 17 Banda Aceh Kab. Pidie Jaya Orang/Kali 205.000 18 Banda Aceh Kata Langsa Orang/Kali 301.000 19 Banda Aceh Kata Lhokseumawe Orang/Kali 240.000 20 Banda Aceh Kata Subulussalam Orang/Kali 400.000 SUMATERA UTARA 21 Medan Kab.Asahan Orang/Kali 259.000 22 Medan Kab. Batubara Orang/Kali 225.000 23 Medan Kab. Dairi Orang/Kali 270.000 24 Medan Kab. Deli Serdang Orang/Kali 186.000 25 Medan Kab. Humbang Hasundutan Orang/Kali 300.000 26 Medan Kab. Karo Orang/Kali 200.000 27 Medan Kab. Labuhan Batu Orang/Kali 287.000 28 Medan Kab. Labuhan Batu Selatan Orang/Kali 360.000 29 Medan Kab. Labuhan Batu Utara Orang/Kali 300.000 30 Medan Kab. Langkat Orang/Kali 186.000 31 Medan Kab. Mandailing Natal Orang/Kali 420.000 32 Medan Kab. Padang Lawas Orang/Kali 420.000 33 Medan Kab. Padang Lawas Utara Orang/Kali 420.000 34 Medan Kab. Pakpak Bharat Orang/Kali 300.000 35 Medan Kab. Samosir Orang/Kali 330.000 36 Medan Kab. Serdang Bedagai Orang/Kali 200.000 37 Medan Kab. Simalungun Orang/Kali 264.000 38 Medan Kab. Tapanuli Selatan Orang/Kali 328.000 39 Medan Kab. Tapanuli Tengah Orang/Kali 345.000 40 Medan Kab. Tapanuli Utara Orang/Kali 330.000 41 Medan Kab.Toba Orang/Kali 300.000 42 Medan Kota Binjai Orang/Kali 180.000 43 Medan Kota Pematang Siantar Orang/Kali 225.000 44 Medan Kota Sibolga Orang/Kali 345.000 45 Medan Kota Tanjung Balai Orang/Kali 285.000 46 Medan Kota Tebing Tinggi Orang/Kali 203.000 RIAU 47 Pekanbaru Kab. Indragiri Hilir Orang/Kali 380.000 48 Pekanbaru Kab. Indragiri Hulu Orang/Kali 315.000 49 Pekanbaru Kab. Kampar Orang/Kali 200.000 50 Pekanbaru Kab. Kuantan Singingi Orang/Kali 300.000 51 Pekanbaru Kab. Pelalawan Orang/Kali 225.000 52 Pekanbaru Kab. Rokan Hilir Orang/Kali 350.000 53 Pekanbaru Kab. Rokan Hulu Orang/Kali 322.000 54 Pekanbaru Kab. Siak Orang/Kali 350.000 55 Pekanbaru Kota Dumai Orang/Kali 400.000 35 NO IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) (5) KEPULAUAN RIAU 56 Tanjung Pinang Kab. Bintan Orang/Kali 185.000 JAMBI 57 Jambi Kab. Batanghari Orang/Kali 175.000 58 Jambi Kab. Bungo Orang/Kali 270.000 59 Jambi Kab. Kerinci Orang/Kali 325.000 60 Jambi Kab. Merangin Orang/Kali 260.000 61 Jambi Kab. Muaro Jambi Orang/Kali 170.000 62 Jambi Kab. Sarolangun Orang/Kali 241.000 63 Jambi Kab. Tanjung Jabung Barat Orang/Kali 225.000 64 Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur Orang/Kali 190.000 65 Jambi Kab. Tebo Orang/Kali 250.000 66 Jambi Kota Sungai Penuh Orang/Kali 308.000 SUMATERA BARAT 67 Padang Kab. Agam Orang/Kali 225.000 68 Padang Kab. Dharmasraya Orang/Kali 250.000 69 Padang Kab. Lima Puluh Kota Orang/Kali 225.000 70 Padang Kab. Padang Pariaman Orang/Kali 205.000 71 Padang Kab. Pasaman Orang/Kali 250.000 72 Padang Kab. Pasaman Barat Orang/Kali 250.000 73 Padang Kab. Pesisir Selatan Orang/Kali 205.000 74 Padang Kab. Sijunjung Orang/Kali 225.000 75 Padang Kab. Solok Orang/Kali 210.000 76 Padang Kab. Solok Selatan Orang/Kali 250.000 77 Padang Kab. Tarrah Datar Orang/Kali 220.000 78 Padang Kota Bukit Tinggi Orang/Kali 215.000 79 Padang Kota Padang Panjang Orang/Kali 210.000 80 Padang Kota Pariaman Orang/Kali 200.000 81 Padang Kota Payakumbuh Orang/Kali 225.000 82 Padang Kota Sawahlunto Orang/Kali 215.000 83 Padang Kota Solok Orang/Kali 210.000 SUMATERA SELATAN 84 Palembang Kab. Banyuasin Orang/Kali 203.000 85 Palembang Kah. Empat Lawang Orang/Kali 315.000 86 Palembang Kah. Lahat Orang/Kali 250.000 87 Palembang Kab. Muara Enim Orang/Kali 235.000 88 Palembang Kab. Musi Banyuasin Orang/Kali 235.000 89 Palembang Kah. Musi Rawas Orang/Kali 320.000 90 Palembang Kah. Musi Rawas Utara Orang/Kali 325.000 91 Palembang Kab. Ogan Ilir Orang/Kali 205.000 36 NO IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) (5) 92 Palembang Kah. Ogan Komering Ilir Orang/Kali 205.000 93 Palembang Kah. Ogan Komering Ulu Orang/Kali 248.000 94 Palembang Kah. Ogan Komering Ulu Selatan Orang/Kali 250.000 95 Palembang Kah. Ogan Komering Ulu Timur Orang/Kali 245.000 96 Palembang Kah. Pali Orang/Kali 265.000 97 Palembang Kota Lubuk Linggau Orang/Kali 290.000 98 Palembang Kota Pagar Alam Orang/Kali 280.000 99 Palembang Kota Prabumulih Orang/Kali 205.000 LAMPUNG 100 Bandar Lampung Kah. Lampung Barat Orang/Kali 270.000 101 Bandar Lampung Kah. Lampung Selatan Orang/Kali 234.000 102 Bandar Lampung Kah. Lampung Tengah Orang/Kali 246.000 103 Bandar Lampung Kah. Lampung Timur Orang/Kali 246.000 104 Bandar Lampung Kah. Lampung Utara Orang/Kali 252.000 105 Bandar Lampung Kah. Mesuji Orang/Kali 276.000 106 Bandar Lampung Kah. Pesawaran Orang/Kali 216.000 107 Bandar Lampung Kah. Pesisir Barat Orang/Kali 200.000 108 Bandar Lampung Kah. Pringsewu Orang/Kali 222.000 109 Bandar Lampung Kah. Tanggamus Orang/Kali 240.000 110 Bandar Lampung Kah. Tulang Bawang Orang/Kali 252.000 111 Bandar Lampung Kab. Tulang Bawang Barat Orang/Kali 267.000 112 Bandar Lampung Kab. Way Kanan Orang/Kali 270.000 113 Bandar Lampung Kota Metro Orang/Kali 234.000 BENGKULU 114 Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Orang/Kali 344.000 115 Bengkulu Kab. Bengkulu Tengah Orang/Kali 232.000 116 Bengkulu Kab. Bengkulu Utara Orang/Kali 313.000 117 Bengkulu Kab. Kaur Orang/Kali 385.000 118 Bengkulu Kab. Kepahiang Orang/Kali 298.000 119 Bengkulu Kab. Lebong Orang/Kali 375.000 120 Bengkulu Kab. Mukomuko Orang/Kali 423.000 121 Bengkulu Kab. Rejang Lebong Orang/Kali 313.000 122 Bengkulu Kab. Seluma Orang/Kali 282.000 BANGKA BELITUNG 123 Pangkalpinang Kab. Bangka Orang/Kali 250.000 124 Pangkalpinang Kab. Bangka Barat Orang/Kali 275.000 125 Pangkalpinang Kab. Bangka Selatan Orang/Kali 275.000 126 Pangkalpinang Kab. Bangka Tengah Orang/Kali 250.000 BANTEN 37 NO IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) (5) 127 Serang Kab. Lebak Orang/Kali 208.000 128 Serang Kab. Pandeglang Orang/Kali 138.000 129 Serang Kab. Serang Orang/Kali 160.000 130 Serang Kab. Tangerang Orang/Kali 254.000 131 Serang Kota Cilegon Orang/Kali 160.000 132 Serang Kota Tangerang Orang/Kali 313.000 133 Serang Kota Tangerang Selatan Orang/Kali 347.000 JAWA BARAT 134 Bandung Kab. Bandung Orang/Kali 183.000 135 Bandung Kab. Bandung Barat Orang/Kali 275.000 136 Bandung Kab. Bekasi Orang/Kali 265.000 137 Bandung Kab. Bogor Orang/Kali 185.000 138 Bandung Kab. Ciamis Orang/Kali 245.000 139 Bandung Kab. Cianjur Orang/Kali 215.000 140 Bandung Kab. Cirebon Orang/Kali 280.000 141 Bandung Kab. Garut Orang/Kali 243.000 142 Bandung Kab. Indramayu Orang/Kali 275.000 143 Bandung Kab. Karawang Orang/Kali 248.000 144 Bandung Kab. Kuningan Orang/Kali 275.000 145 Bandung Kab. Majalengka Orang/Kali 235.000 146 Bandung Kab. Pangadaran Orang/Kali 283.000 147 Bandung Kab. Purwakarta Orang/Kali 218.000 148 Bandung Kab. Subang Orang/Kali 208.000 149 Bandung Kab. Sukabumi Orang/Kali 245.000 150 Bandung Kab. Sumedang Orang/Kali 230.000 151 Bandung Kab. Tasikmalaya Orang/Kali 245.000 152 Bandung Kota Banjar Orang/Kali 283.000 153 Bandung Kota Bekasi Orang/Kali 265.000 154 Bandung Kota Bogor Orang/Kali 285.000 155 Bandung Kota Cimahi Orang/Kali 168.000 156 Bandung Kota Cirebon Orang/Kali 270.000 157 Bandung Kota Depok Orang/Kali 275.000 158 Bandung Kota Sukabumi Orang/Kali 226.000 159 Bandung Kota Tasikmalaya Orang/Kali 245.000 JAWA TENGAH 160 Semarang Kab. Banjamegara Orang/Kali 260.000 161 Semarang Kab. Banyumas Orang/Kali 257.000 162 Semarang Kab. Batang Orang/Kali 240.000 163 Semarang Kab. Blora Orang/Kali 270.000 164 Semarang Kab. Boyolali Orang/Kali 240.000 165 Semarang Kab. Brebes Orang/Kali 263.000 166 Semarang Kab. Cilacap Orang/Kali 280.000 38 NO IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) (5) 167 Semarang Kab. Demak Orang/Kali 230.000 168 Semarang Kab. Grobogan Orang/Kali 235.000 169 Semarang Kab. Jepara Orang/Kali 240.000 170 Semarang Kab. Karanganyar Orang/Kali 250.000 171 Semarang Kab. Kebumen Orang/Kali 260.000 172 Semarang Kab. Kendal Orang/Kali 230.000 173 Semarang Kab. Klaten Orang/Kali 250.000 174 Semarang Kab. Kudus Orang/Kali 235.000 175 Semarang Kab. Magelang Orang/Kali 240.000 176 Semarang Kab. Pati Orang/Kali 240.000 177 Semarang Kab. Pekalongan Orang/Kali 245.000 178 Semarang Kah. Pemalang Orang/Kali 250.000 179 Semarang Kab. Purbalingga Orang/Kali 270.000 180 Semarang Kah. Purworejo Orang/Kali 250.000 181 Semarang Kab. Rembang Orang/Kali 250.000 182 Semarang Kah. Semarang Orang/Kali 230.000 183 Semarang Kah. Sragen Orang/Kali 250.000 184 Semarang Kab. Sukoharjo Orang/Kali 250.000 185 Semarang Kab. Tegal Orang/Kali 260.000 186 Semarang Kab. Temanggung Orang/Kali 240.000 187 Semarang Kab. Wonogiri Orang/Kali 250.000 188 Semarang Kab. Wonosobo Orang/Kali 250.000 189 Semarang Kota Magelang Orang/Kali 240.000 190 Semarang Kota Pekalongan Orang/Kali 245.000 191 Semarang Kota Salatiga Orang/Kali 235.000 192 Semarang Kota Surakarta Orang/Kali 245.000 193 Semarang Kota Tegal Orang/Kali 260.000 D.I. YOGYAKARTA 194 Yogyakarta Kab. Bantul Orang/Kali 250.000 195 Yogyakarta Kab. Gunung Kidul Orang/Kali 350.000 196 Yogyakarta Kab. Kulon Progo Orang/Kali 350.000 197 Yogyakarta Kab. Sleman Orang/Kali 200.000 JAWA TIMUR 198 Surabaya Kab. Bangkalan Orang/Kali 225.000 199 Surabaya Kab. Banyuwangi Orang/Kali 285.000 200 Surabaya Kab. Blitar Orang/Kali 255.000 201 Surabaya Kab. Bojonegoro Orang/Kali 225.000 202 Surabaya Kab. Bondowoso Orang/Kali 255.000 203 Surabaya Kab. Gresik Orang/Kali 225.000 204 Surabaya Kab. Jember Orang/Kali 261.000 205 Surabaya Kab. Jombang Orang/Kali 235.000 206 Surabaya Kab. Kediri Orang/Kali 235.000 39 NO IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) (5) 207 Surabaya Kab. Lamongan Orang/Kali 225.000 208 Surabaya Kab. Lumajang Orang/Kali 261.000 209 Surabaya Kab. Madiun Orang/Kali 245.000 210 Surabaya Kab. Magetan Orang/Kali 253.000 211 Surabaya Kab. Malang Orang/Kali 228.000 212 Surabaya Kab. Mojokerto Orang/Kali 225.000 213 Surabaya Kab. Nganjuk Orang/Kali 245.000 214 Surabaya Kab. Ngawi Orang/Kali 253.000 215 Surabaya Kab. Pacitan Orang/Kali 285.000 216 Surabaya Kab. Pamekasan Orang/Kali 243.000 217 Surabaya Kab. Pasuruan Orang/Kali 228.000 218 Surabaya Kab. Ponorogo Orang/Kali 255.000 219 Surabaya Kab. Probolinggo Orang/Kali 228.000 220 Surabaya Kab. Sampang Orang/Kali 235.000 221 Surabaya Kab. Sidoarjo Orang/Kali 240.000 222 Surabaya Kab. Situbondo Orang/Kali 255.000 223 Surabaya Kab. Sumenep Orang/Kali 255.000 224 Surabaya Kab. Trenggalek Orang/Kali 245.000 225 Surabaya Kab. Tuban Orang/Kali 245.000 226 Surabaya Kab. Tulungagung Orang/Kali 245.000 227 Surabaya Kota Batu Orang/Kali 242.000 228 Surabaya Kota Blitar Orang/Kali 255.000 229 Surabaya Kota Bojonegoro Orang/Kali 225.000 230 Surabaya Kota Kediri Orang/Kali 235.000 231 Surabaya Kota Madiun Orang/Kali 245.000 232 Surabaya Kota Malang Orang/Kali 228.000 233 Surabaya Kota Mojokerto Orang/Kali 225.000 234 Surabaya Kota Probolinggo Orang/Kali 228.000 BALI 235 Denpasar Kab. Badung Orang/Kali 188.000 236 Denpasar Kab. Bangli Orang/Kali 225.000 237 Denpasar Kab. Buleleng Orang/Kali 265.000 238 Denpasar Kab. Gianyar Orang/Kali 225.000 239 Denpasar Kab. Jembrana Orang/Kali 270.000 240 Denpasar Kab. Karangasem Orang/Kali 263.000 241 Denpasar Kab. Tabanan Orang/Kali 225.000 242 Mataram Kab. Lombok Barat Orang/Kali 325.000 243 Mataram Kab. Lombok Tengah Orang/Kali 450.000 244 Mataram Kab. Lombok Timur Orang/Kali 350.000 245 Kupang Kab. Belu Orang/Kali 325.000 246 Kupang Kab. Kupang Orang/Kali 175.000 40 NO IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) (5) 247 Kupang Kab. Timar Tengah Selatan Orang/Kali 218.000 248 Kupang Kab. Timar Tengah Utara Orang/Kali 275.000 KALIMANTAN BARAT 249 Pontianak Kab. Bengkayang Orang/Kali 270.000 250 Pontianak Kab. Kapuas Hulu Orang/Kali 550.000 251 Pontianak Kab. Kayong Utara Orang/Kali 550.000 252 Pontianak Kab. Ketapang Orang/Kali 550.000 253 Pontianak Kab. Kubu Raya Orang/Kali 185.000 254 Pontianak Kab. Landak Orang/Kali 270.000 255 Pontianak Kab. Melawi Orang/Kali 430.000 256 Pontianak Kab. Mempawah Orang/Kali 230.000 257 Pontianak Kab. Sambas Orang/Kali 300.000 258 Pontianak Kab. Sanggau Orang/Kali 303.000 259 Pontianak Kab. Sekadau Orang/Kali 343.000 260 Pontianak Kab. Sintang Orang/Kali 392.000 261 Pontianak Kata Singkawang Orang/Kali 257.000 KALIMANTAN TENGAH 262 Palangkaraya Kab. Barito Selatan Orang/Kali 290.000 263 Palangkaraya Kab. Sarita Timur Orang/Kali 333.000 264 Palangkaraya Kab. Barito Utara Orang/Kali 425.000 265 Palangkaraya Kab. Gunung Mas Orang/Kali 300.000 266 Palangkaraya Kab. Kapuas Orang/Kali 275.000 267 Palangkaraya Kab. Katingan Orang/Kali 250.000 268 Palangkaraya Kab. Kotawaringin Barat Orang/Kali 425.000 269 Palangkaraya Kab. Kotawaringin Timur Orang/Kali 300.000 270 Palangkaraya Kab. Lamandau Orang/Kali 525.000 271 Palangkaraya Kab. Murung Raya Orang/Kali 448.000 272 Palangkaraya Kab. Pulau Pisau Orang/Kali 250.000 273 Palangkaraya Kab. Seruyan Orang/Kali 328.000 274 Palangkaraya Kab. Sukamara Orang/Kali 525.000 KALIMANTAN SELATAN 275 Banjarmasin Kab. Balangan Orang/Kali 230.000 276 Banjarmasin Kab. Banjar Orang/Kali 170.000 277 Banjarmasin Kab. Sarita Kuala Orang/Kali 200.000 278 Banjarmasin Kah. HuluSungai Selatan Orang/Kali 200.000 279 Banjarmasin Kah. HuluSungai Tengah Orang/Kali 212.000 280 Banjarmasin Kah. Hulu Sungai Utara Orang/Kali 218.000 281 Banjarmasin Kah. Kota Baru Orang/Kali 290.000 282 Banjarmasin Kab. Tabalong Orang/Kali 234.000 283 Banjarmasin Kah. Tanah Bumbu Orang/Kali 300.000 41 NO IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) (5) 284 Banjarmasin Kah. Tanah Laut Orang/Kali 200.000 285 Banjarmasin Kah. Tapin Orang/Kali 189.000 286 Banjarmasin Kota Banjarbaru Orang/Kali 225.000 KALIMANTAN TIMUR 287 Samarinda Kab. Kutai Barat Orang/Kali 1.500.000 288 Samarinda Kab. Kutai Kartanegara Orang/Kali 500.000 289 Samarinda Kah. Kutai Timur Orang/Kali 1.350.000 290 Samannda Kah. Paser Orang/Kali 1.650.000 291 Samarinda Kab. Penajam Paser Utara Orang/Kali 650.000 292 Samarinda Kota Balikpapan Orang/Kali 550.000 293 Samarinda Kota Bontang Orang/Kali 600.000 SULAWESI UTARA 294 Manado Kab. Bolaang Mongondow Orang/Kali 250.000 295 Manado Kab. Bolaang Mongondow Selatan Orang/Kali 275.000 296 Manado Kab. Bolaang Mongondow Timur Orang/Kali 250.000 297 Manado Kab. Bolaang Mongondow Utara Orang/Kali 300.000 298 Manado Kab. Minahasa Orang/Kali 180.000 299 Manado Kab. Minahasa Selatan Orang/Kali 180.000 300 Manado Kab. Minahasa Tenggara Orang/Kali 200.000 301 Manado Kab. Minahasa Utara Orang/Kali 175.000 302 Manado Kota Bitung Orang/Kali 175.000 303 Manado Kota Kotamobagu Orang/Kali 250.000 304 Manado Kota Tomohon Orang/Kali 170.000 GORONTALO 305 Gorontalo Kab. Boalemo Orang/Kali 400.000 306 Gorontalo Kab. Gorontalo Orang/Kali 300.000 307 Gorontalo Kab. Gorontalo Utara Orang/Kali 350.000 308 Gorontalo Kab. Pahuwato Orang/Kali 650.000 SULAWESI BARAT 309 Mamuju Kab. Majene Orang/Kali 240.000 310 Mamuju Kab. Mamasa Orang/Kali 359.000 311 Mamuju Kab. Mamuju Tengah Orang/Kali 200.000 312 Mamuju Kab. Pasangkayu Orang/Kali 270.000 313 Mamuju Kab. Polewali Mandar Orang/Kali 260.000 SULAWESI SELATAN 314 Makassar Kab. Bantaeng Orang/Kali 235.000 315 Makassar Kab. Barru Orang/Kali 210.000 316 Makassar Kab. Bone Orang/Kali 240.000 42 NO IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) (5) 317 Makassar Kab. Bulukumba Orang/Kali 240.000 318 Makassar Kab. Enrekang Orang/Kali 250.000 319 Makassar Kab. Gowa Orang/Kali 175.000 320 Makassar Kab. Jeneponto Orang/Kali 230.000 321 Makassar Kab. Luwu Orang/Kali 350.000 322 Makassar Kab. Luwu Timur Orang/Kali 375.000 323 Makassar Kab. Luwu Utara Orang/Kali 365.000 324 Makassar Kab. Maros Orang/Kali 170.000 325 Makassar Kab. Pinrang Orang/Kali 230.000 326 Makassar Kab. Sidenreng Rappang Orang/Kali 230.000 327 Makassar Kab. Sinjai Orang/Kali 235.000 328 Makassar Kab. Soppeng Orang/Kali 235.000 329 Makassar Kab. Takalar Orang/Kali 190.000 330 Makassar Kab. Tanatoraja Orang/Kali 350.000 331 Makassar Kab. Toraja Utara Orang/Kali 350.000 332 Makassar Kab. Wajo Orang/Kali 230.000 333 Makassar Kota Palopo Orang/Kali 350.000 334 Makassar Kota Pare-Pare Orang/Kali 225.000 SULAWESI TENGAH 335 Palu Kab. Luwuk Orang/Kali 400.000 336 Palu Kab. Buol Orang/Kali 472.000 337 Palu Kab. Donggala Orang/Kali 130.000 338 Palu Kab. Morowali Orang/Kali 400.000 339 Palu Kab. Morowali Utara Orang/Kali 400.000 340 Palu Kab. Parigi Moutong Orang/Kali 250.000 341 Palu Kab. Poso Orang/Kali 280.000 342 Palu Kab. Sigi Orang/Kali 219.000 343 Palu Kab. Tojouna-Una Orang/Kali 350.000 344 Palu Kab. Toli-Toli Orang/Kali 412.000 SULAWESI TENGGARA 345 Kendari Kab. Bombana Orang/Kali 355.000 346 Kendari Kab. Kolaka Orang/Kali 370.000 347 Kendari Kab. Kolaka Timur Orang/Kali 300.000 348 Kendari Kab. Kolaka Utara Orang/Kali 425.000 349 Kendari Kab. Konawe Orang/Kali 300.000 350 Kendari Kab. Konawe Selatan Orang/Kali 305.000 351 Kendari Kab. Konawe Utara Orang/Kali 300.000 MALUKU UTARA 352 Sofifi Kab. Halmahera Barat Orang/Kali 850.000 353 Sofifi Kab. Halmahera Tengah Orang/Kali 1.000.000 354 Sofifi Kab. Halmahera Timur Orang/Kali 1.250.000 43 NO IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) (5) 355 Sofifi Kab. Halmahera Utara Orang/Kali 900.000 PAPUA 356 Jayapura Kab. Jayapura Orang/Kali 600.000 357 Jayapura Kab. Keerom Orang/Kali 900.000 358 Jayapura Kab. Sarmi Orang/Kali 2.700.000 PAPUA BARAT 359 Manokwari Kab. Teluk Bintuni Orang/Kali 900.000 360 Manokwari Kab. Manokwari Selatan Orang/Kali 750.000 361 Manokwari Kab. Pegunungan Arfak Orang/Kali 2.650.000 TABEL 2.6 SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT NO. PROVINSI SATUAN MAKAN KUDAPAN (SNACK)
(1)(2) (3) (4) (5) 1 RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ESELON I /SETARA Orang/Kali 110.000 49.000 2 RAPAT BIASA 2.14 JAWA TENGAH Orang/Kali 68.750 16.000 Keterangan: Rapat biasa yang pesertanya melibatkan Unit SKPD dalam lingkup SKPD penyelenggara, SKPD lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam. TABEL 2.8 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT NO. PROVINSI SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) I KEPALA DAERAH/KETUA DPRD Unit/Tahun 45.670.000 II ANGGOTA DPRD Unit/Tahun 44.010.000 III PEJABAT ESELON I Unit/Tahun 42.350.000 IV PEJABAT ESELON II 14 JAWA TENGAH Unit/Tahun 43.960.000 TABEL 2.9 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL 44 NO. KABUPATEN SATUAN RODA EMPAT DOUBLE GARDAN RODA DUA
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 PURWOREJO Unit/ Tahun 38.220.000 41.400.000 5.270.000 TABEL 2.10 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 6 DAN SPEED BOAT NO. URAIAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) 1 Roda 6 Unit/Tahun 37.110.000 2 Speed Boat Unit/Tahun 20.240.000 TABEL 2.11.1 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS LISTRIK BERBASIS BATERAI NO. URAIAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) 1 Pejabat Eselon I Unit/Tahun 11.100.000 2 Pejabat Eselon II Unit/Tahun 10.990.000 3 Kendaraan Operasional Kantor Unit/Tahun 10.460.000 4 Kendaraan Roda Dua Unit/Tahun 3.200.000 BUPATI PURWOREJO, Ttd YULI HASTUTI