DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2026

Nomor: 8
Tahun: 2026
Ditetapkan: 13 April 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Perbup ini adalah: 1. Ketentuan Umum 2. Ruang Lingkup 3. Pengadaan 4. Persyaratan 5. Pengangkatan 6. Penempatan 7. Batas Usia 8. Masa Kerja 9. Hak dan Kewajiban 10. Pemberhentian 11. Pendanaan 12. Pelaporan 13. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan bahwa BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai dari Tenaga Profesional lainnya selain Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja;
c.bahwa Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara pada Unit Pelaksana Teknis Daerah dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 44 Tahun 2017 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Dari Tenaga Profesional Lainnya Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah SALINAN beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
2.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
3.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu.
4.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Rumah Sakit dan Puskesmas Se-Kabupaten Rokan Hulu yang sudah berstatus Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah penuh.
7.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah pada dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8.Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah pegawai dari Tenaga Profesional yang memiliki kompetensi, keahlian khusus dan standar mutu tinggi dibidangnya yang didapatkan melalui pendidikan atau pelatihan, memiliki tanggung jawab, integritas, kode etik serta efesiensi dan mandiri dalam bekerja yang diangkat oleh Pimpinan PPK-BLUD.
9.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah dibidang pengelolaan keuangan daerah.
10.Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11.Tim seleksi Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka proses rekrutmen pegawai BLUD dari Tenaga Profesional.
12.Pimpinan BLUD adalah Direktur Rumah Sakit dan Kepala Puskesmas Se- Kabupaten Rokan Hulu.
13.Pengadaan pegawai BLUD dari Tenaga Profesional adalah kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman, penyaringan dan pengangkatan pegawai dari Tenaga Profesional pada UPTD Se-Kabupaten Rokan Hulu.
14.Pemberhentian pegawai BLUD dari Tenaga Profesional adalah pengakhiran hubungan kerja karna suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai BLUD dari Tenaga Profesional dengan pimpinan BLUD.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.pengadaan;
b.persyaratan;
c.pengangkatan;
d.penempatan;
e.batas usia;
f.masa kerja;
g.hak dan kewajiban;
h.Pemberhentian.
i.Pendanaan; dan
j.Pelaporan.

BAB III

PENGADAAN

Pasal 3

Pengadaan Pegawai BLUD dilaksanakan dengan prinsip:

a.kompetitif;
b.adil;
c.objektif;
d.transparan;
e.bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
f.tidak dipungut biaya.

Pasal 4

(1)Pimpinan BLUD membentuk panitia seleksi pengadaan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional untuk menjamin objektivitas pengadaan Pegawai BLUD.
(2)Panitia seleksi pengadaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memiliki tugas:
1. a.menyusun rencana dan acuan kegiatan seleksi;
2. b.menentukan pedoman penilaian tes;
3. c.menyiapkan bahan seleksi;
4. d.mengumumkan pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional;
5. e.menerima dan memverifikasi kelengkapan administrasi lamaran serta menetapkan lamaran yang memenuhi syarat;
6. f.menyelenggarakan tes;
7. g.mengumumkan pelamar yang diterima berdasarkan peringkat nilai hasil tes masing-masing formasi yang dituangkan dalam berita acara; dan
8. h.melaporkan pelaksanaan tugas tim/panitia kepada Pimpinan BLUD.

Pasal 5

(1)Pengadaan Pegawai BLUD diselenggarakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD melalui rekrutmen oleh BLUD berdasarkan formasi dan kemampuan keuangan BLUD.
(2)Tahapan pengadaan meliputi tahapan:
1. a.perencanaan;
2. b.pengumuman lowongan;
3. c.perekrutan;
4. d.seleksi; dan
5. e.pengumuman hasil seleksi.

Pasal 6

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
1. a.jadwal pengadaan Pegawai BLUD; dan
2. b.prasarana dan sarana pengadaan Pegawai BLUD.
(2)Jadwal pengadaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional dan Ketua Panitia Seleksi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
(3)Jadwal pengadaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh Pimpinan BLUD.

Pasal 7

(1)Prasarana dan sarana pengadaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
1. a.prasarana yang berupa peraturan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD;
2. b.sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD;
3. c.prasarana dan sarana bagi pelamar.
(2)Perencanaan prasarana dan sarana pengadaan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan oleh panitia seleksi Pengadaan Pegawai BLUD.
(3)Panitia seleksi Pengadaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan dan mempersiapkan:
1. a.kebutuhan jumlah, jenis jabatan dan unit penempatan;
2. b.mekanisme seleksi Pegawai BLUD;
3. c.sistem pengolahan nilai;
4. d.petunjuk teknis pelaksanaan Pegawai BLUD;
5. e.pengolahan hasil kelulusan akhir; dan
6. f.layanan bantuan serta media sosial resmi.

Pasal 8

(1)Penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a harus memperhatikan formasi jabatan;
(2)Formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil kajian dari analisis jabatan dan beban kerja dari tim yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD;
(3)Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyusunan data jabatan menjadi formasi jabatan.
(4)Analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai Tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
(5)Formasi jabatan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(6)Formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kajian dari tim yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD.

Pasal 9

(1)Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilakukan secara terbuka kepada masyarakat oleh panitia seleksi Pengadaan Pegawai BLUD melalui media cetak dan/atau media elektronik.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.
(3)Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan:
1. a.formasi yang dibutuhkan;
2. b.syarat lamaran yang harus dipenuhi;
3. c.alamat dan tempat lamaran ditujukan;
4. d.jadwal pelaksanaan tes; dan
5. e.batas waktu penyampaian lamaran.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 44 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 44 Tahun 2017