DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pembentukan; Bab 3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi; Bab 4. Staf Ahli; Bab 5. Jabatan Fungsional; Bab 6. Tata Kerja; Bab 7. Jabatan dan Kepegawaian; Bab 8. Pengangkatan dan Pemberhentian; Bab 9. Ketentuan Peralihan; Bab 10. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao, maka perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587); sebagaimana telah diubah bcberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peneta.pan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor {] 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- l Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan ...
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perar.gkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah d.iubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada lnstansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahn 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 003);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: t Menetapken PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG SUSUNAN [ ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH. t B AB I.. .

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
2.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3.Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsicnal pada Instansi Pemerintah.
4.Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.
5.Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
6.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
7.Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao.
9.Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Rote Ndao.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. 1 1 . Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Sekretariat Dae rah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah.
(2)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

(1)Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan A kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
(2)Sekretariat ...
(2)Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. d.pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada pemerintah daerah; dan
5. e.pelaksanaar fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi nya.
(2)Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. b.Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
3. c.Asisten Administrasi Umum.
(3)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Bagian Pemcrintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. b.Bagian Hukum;
3. c.Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
4. d.Bagian Pengadaan Barang/ Jasa;
5. e.Bagian Organisasi; dan
6. f.Bagian Umum.
(4)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yeitu Sub Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan, Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
(5)Kelompok Jabatan Fungsional. Pasa16
(1)Asisten sebagainana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah.
(2)Bagian sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.
(3)Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian.

Pasal 7

(1)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dalam PasaJ 5 ayat (2) huruf a, mengkoordinir:
1. a.Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
2. b.Bagian Hukum.
(2)Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pasal 5 ayat (2) huruf b, mengkoordinir: imaksuah sebagaimana dimaksud dalam i
1. a.Bagian ...
2. a.Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan; dan
3. b.Bagian Pengadaan Barang/ Jasa.
(3)Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, mengkoordinir:
1. a.Bagian Organisasi; dan
2. b.Bagian Umum.
(4)Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas Sub Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan, Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
(5)Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 8

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
(2)Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Stai Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
2. b.Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; dan
3. c.Stai Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
(4)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
(5)Stai ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 5 ayat (5), rnempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

(1)Kelompok Jabatan Fungsional scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelornpok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin olen seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usu $» Sekretaris Daerah. '{
(3)Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) l ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan r ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATAKERJA Pasal 1 1 Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkrorisasi dan simplikasi serta komunikasi, baik dalam lingkungan scndiri maupun antar perangkat daerah sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 12

(1)Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2)Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Sekretariat Daerah.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2019

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rote Ndao No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rote Ndao No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2019

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rote Ndao No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rote Ndao No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024