DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM Bab ini menjelaskan definisi istilah-istilah, seperti Daerah, Perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta jenis-jenis jabatan Aparatur Sipil Negara yang digunakan dalam Peraturan Bupati. BAB II KEDUDUKAN Bab ini menetapkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BAB III TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bab ini menjabarkan tugas, fungsi, dan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara rinci, termasuk Kepala Badan, Sekretariat, dan bidang-bidang teknis. BAB IX KETENTUAN PENUTUPBab ini menyatakan peraturan sebelumnya yang dicabut dan tanggal mulai berlakunya Peraturan Bupati ini15151515.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional guna mendukung kine{a pemerintahan daerah, perlu diatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kefa perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah;
b.bahwa dalam ralgka optimalisasi kineda pegawai, serta untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peralgkat daerah berdasarkan penataan kelembagaan perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peranglat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daeralr, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politjk Kabupaten Sambas perlu disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerjanya;
c.bahwa Peraturan Bupati Sambas Nomor 57 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, I\rgas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sambas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2Ol8 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 57 Tahun 2OO8 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sambas, sudah tidak sesuai dengan ketentuan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga.imana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Pungsi dan Tata Keq'a Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sambas;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun Dasar NegaraMengingat 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) seb"gai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tatnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tinglrat II Tanah laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahal Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 112, Tambahan Iembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tenta-ng Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2O22 tentanrg Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2OL9 tentang Perubahaa Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2O17 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60371) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1l Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 68, Tambahan lcmbaran Negara Nomor 6477;
8.Peraturan Menteri Dalem lgsgsri Nomor 1l Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2l tentang Penyederhanaan Strulmr Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 546);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (l*mbaran Daerah Tahun 2O16 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28) sebagaimana teLah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan lcmbaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 81); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FI.INGSI, DAN TATA KER.JA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KEIENTUAN UMUM

Pasal 1

De'lern Peraturun Bupa.ti ini yang dirnqkssfl dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memirnpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3.Bupatiadalah BupatiSambas.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspelrtorat, Dinas Daerah, dan Badan Daerah.
5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sambas.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sambas.
7.Unit Pelaksanan Teknis Badan adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatal tekris penunjang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Sambas.
8.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan peianjian kerja yang bekeda pad pemerintah Kabupaten Sambas.
9.Pegawai Apatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan pe4'anjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan serahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10.Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung dibawahnya untuk mencapai tqiuan organisasi.
11.Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat telsris sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kine{a pegawai.
12.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Jabatan Manajerial tingkat tingg, yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunalan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tuj uan organisasi.
13.Jabatan Administrator merupakan Jabatan Manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dal mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
14.Jabatalr Penga.was adalah Jabatan Manajerial tingkat dasar yan'g bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serla pelayanan publik dan administrasi.
15.Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pel,ayanan fungsional yang berdasarkan pa.da keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN Badan merupakan perangkat berkedudukan di bawah dan Sekretaris Daerah.

Pasal 2

daerah yang dipimpin oleh Kepala bertanggung jawab kepada Bupati Badan, melalui

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanalan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan menyelenggarakan fu n gsi :

a.perumusan kebljakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan kehidupan politik di wilayah kabupaten Sambas sesuai dengan ketentuan peraturan perunda.ng-undangan;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Panca.sila dan wawasar kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukukanan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyaralatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten Sambas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
c.pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukukanan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konllik sosial di wilayah kabupaten Saurbas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.petaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi panca sila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial darr budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaks;'naan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten Sambas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Sambas
f.pelaksanaan ad-ministrasi kesekretariatan badan Kesatuan ba:rgsa dan politik Kabupeten Sambas; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. Bagiao Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

(1)Struktur organisasi Badan terdiri dari:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat;
3. c.Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agamq
4. d.Bidang Folitik Dalarn Nega'i dan Organisasi Kernasyarakatan;
5. e.Bidang Kewaspa.daan Nasional dan Penanganan Konllik;
6. f.Unit Felaksana Teknis Badan; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan strukfur orgirnisasi Badan sebagairnana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adaJa}r unsur pimpina:e pada Eladan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sambas yang berada di bawah dan bertalggung jawab langsung kepada Bupa.ti melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan badaD di bidalg ldeologi Wawasan Kebangsaan dan Keta-ba-nan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama" bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatal darr bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan KonIIik berdasarkan kebijakan Bupati dan ketentuan peratu-ran perundang-undalgan.

Pasal 8

Untuk meLaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan mempunyai fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis pada bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah;
b.pelaksanaan kebijakan pada bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah;
c.pelaksanaan koordinasi pada bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah;
d.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah;
e.fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
f.pelaksanaan administrasi dan Kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. BagianEmpat Sek:€tarirat Pasaf 9 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana keq'a, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum, administrasi kepegawaian dan reformasi birokrasi serta bertanggungiawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O, Sekretariat mempunyai fungsi: a, pen1rusunan rencana ke{a di lingkungan sekretariat;

b.penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum, administrasi kepegawaian dan refromasi birokrasi;
c.pengendalian pelaksanaan kegiatan dan program di lingkungan badan;
d.pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum, administrasi kepegawaian dan reformasi birokrasi;
e.pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum, administrasi kepegawaian dan refromasi birokrasi di lingkungan badan;
f.penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana ke{a di lingkungan badan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g.penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana keg'a, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum, administrasi kepegawaian dan refromasi birokrasi di lingkungan badan sesuai peraturan perundang-undangan;
h.pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
i.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan badan; dan
j.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024

Peraturan Bupati Sambas Nomor 57 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024

Peraturan Bupati Sambas Nomor 57 Tahun 2008