DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I (Ketentuan Umum): Bab ini memuat berbagai definisi terkait Daerah, Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, dan pembentukan serta susunan Perangkat Daerah. BAB II (Perubahan Pasal 2): Bab ini mengubah ketentuan mengenai urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dari semula Dinas menjadi Badan yang melaksanakan fungsi penunjang. BAB III (Perubahan Pasal 3): Bab ini mengubah ketentuan mengenai Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat, dengan menetapkan tipe B untuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. BAB IV (Perubahan Pasal 4): Bab ini mengubah ketentuan mengenai jumlah dan urusan Dinas Daerah, antara lain dengan memisahkan urusan sosial dan pemberdayaan masyarakat/desa, serta menghapus Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. BAB V (Perubahan Pasal 5): Bab ini mengubah ketentuan Badan Daerah dengan memasukkan Badan Pengelola Perbatasan Daerah dan Badan Riset dan Inovasi Daerah. BAB VI (Perubahan Pasal 6): Bab ini mengubah ketentuan mengenai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BAB VII (Perubahan Pasal 7): Bab ini mengubah ketentuan tentang Kecamatan, di mana Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah Tipe A. BAB VIII (Perubahan Pasal 8): Bab ini mengubah ketentuan mengenai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan penetapan sebagai Perangkat Daerah Tipe A. BAB IX (Perubahan Pasal 10): Bab ini mengubah ketentuan mengenai nama dan urusan dari Dinas Kesehatan. BAB X (Perubahan Pasal 11): Bab ini mengubah ketentuan mengenai nama dan urusan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. BAB XI (Perubahan Pasal 12): Bab ini mengubah ketentuan mengenai nama dan urusan dari Dinas Perhubungan. BAB XII (Perubahan Pasal 13): Bab ini mengubah ketentuan mengenai nama dan urusan dari Dinas Lingkungan Hidup. BAB XIII (Perubahan Pasal 14): Bab ini mengubah ketentuan mengenai nama dan urusan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. BAB XIV (Perubahan Pasal 15): Bab ini mengubah ketentuan mengenai nama dan urusan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. BAB XV (Perubahan Pasal 16): Bab ini mengubah ketentuan mengenai nama dan urusan dari Dinas Sosial. BAB XVI (Perubahan Pasal 17): Bab ini mengubah ketentuan mengenai nama dan urusan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. BAB XVII (Perubahan Pasal 18): Bab ini mengubah ketentuan mengenai nama dan urusan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. BAB XVIII (Perubahan Pasal 19): Bab ini mengubah ketentuan mengenai nama dan urusan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. BAB XIX (Ketentuan Penutup): Bab ini mengatur penetapan Peraturan Daerah, lampiran, dan tanggal mulai berlakunya Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah perlu dilakukan perubahan Tipelogi dan Nomenklatur perangkat Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS dan BUPATI SAMBAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Sambas Nomor 28) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf d dan huruf e Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : Paw] 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat. Kabupaieb. Sambas merupakan Inspektora.i. Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Sambas, terdiri dan:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
z.Dinas Kesehatan Tipe A rnenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
1. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan Umum dan penataan ruang;
2. 4.Dinas Peramahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan- Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
3. 5.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. 6.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan. sipil;
5. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
6. 8.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. 9.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
8. 10.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
9. 11.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
10. 12.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
11. 13.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
12. 14.Dinas Pariwisata, Kepemudaaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
13. 15.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
14. 16.Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan urusan pemerintahan bidang pertanian;
15. 17.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan; dan
16. 18.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
e.Badan Daerah terdiri dan:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan;
3. 3.Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan;
4. 4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran;
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
6. 6.Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan perbatasan daerah.
7. 2.Diantara ayat (1) clan ayat (2) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (la) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas tiap jabatan dan tata kerja organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (la) Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas tiap jabatan dan tata kerja organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 8, angka 9, dan huruf e angka 1, angka 5 dan angka 6 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(2)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (la) ditetapkan paling lambat 6 bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

3.Pasal 13 dihapus. Sesuai dengan Aslinya KEPALL BAGIAN HUKUM, c<: .1* *) , SH NIP. 19780506 200502 1 004
4.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Pejabat yang menduduki jabatan saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas. Ditetapkan di Sambas pada tanggal 2 Desember 2024 BUPATI SAMBAS, TTD SATONO Diundangkan di Sambas pada tanggal 2 Desember 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, TTD FERY MADAGASKAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS PRO VINSI KALIMANTAN BARAT : (4/2024) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembetukan dan Susunan Perangkat Daerah. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Darah, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah perlu dilakukan perubahan Tipelogi clan Nomenklatur Perangkat Daerah yang dtelah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sehubungan dengan adanya penyesuaian urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi. berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 81

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 12

Pasal 14

Peraturan turunan (2)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 12

Pasal 14

Peraturan turunan (2)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2025