dalam kepada sanksi ( l) Dalam hal penerbitan keputusan pengenaan sanksi administratif dan/ atau pelaksanaan sanksi administratif jatuh pada hari libur, dikenakan pada hari kerja berikutnya.
(2)Setiap orang/badan yang telah melaksanakan ketentuan keputusan pengenaan sanksi harus menyarnpaikan laporan Kepala Dinas atau Camat penerbit keputusan pengenaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
Dipindai dengan CamScanner () Laporan sebaguaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
(4)Apabila hasil Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat menyatakan bahwa sectiap orang/badan tclah melaksanakan ketentuan dalam keputusan pengenaan sanksi administratif, Berita Acara Pemeriksaan tersebut menjadi dasar bagi Kepala Dinas atau Camat untuk menerbitkan kcputusan penghentian pengenaan sanksi administratif.
t) Apabila Kepala Dinas atau Camat menerbitkan keputusan pencabutan pengenaan sanksi administralif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa penyegelan, pembukaan segel dilaksanakan oleh Satpol PP setelah menerima surat permohonan bantuan pembukaan segel dari Perangkat Daerah penerbit keputusan pengenaan sanksi administratif.
(6)Apabila hasil Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa yang bersangkutan belum melaksanakan kclentuan dalam keputusan pengenaan sanksi administratif, proses pengenaan sanksi administratif tetap berlanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(7)Dalam hal terjadi sengketa keperdataan terhadap suatu bangunan dan/atau alas hak berdirinya suatu bangunan, pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan IMB/PBG, pencabutan SLF dan/atau pembongkaran bangunan harus dikenakan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(8)Pelaksanaan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i dan pada ayat (7) dilaksanakan setelah memenuhi kriteria dan ketentuan teknis pelaksanaan pembongkaran bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar teknis.
Bagian Kedua Bangunan Tanpa PBG Paragraf 1 Bangunan Tanpa IMB/PBG di atas Tanah Milik/ Dikuasai secara Sah