(1)Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan oleh asisten Sekretaris Daerah.
(2)Pelaksanaan lingkup koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a.asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, mengoordinir:
1) dinas pendidikan, kepemudaan dan olah raga; 2) dinas kesehatan; 3) dinas sosial; 4) satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran; 5) dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 6) dinas kependudukan dan pencatatan sipil; 7) dinas pemberdayaan masyarakat dan desa; 8) dinas komunikasi dan informatika; 9) dinas perpustakaan dan kearsipan; 10) badan kesatuan bangsa dan politik; 11) badan penanggulangan bencana Daerah; dan 12) kecamatan.
b.asisten perekonomian dan pembangunan mengoordinir:
1) dinas pekerjaan umum dan penataan ruang; 2) dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup; 3) dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan; 6 4) dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 5) dinas perhubungan; 6) dinas koperasi, usaha kecil, menengah dan perdagangan; 7) dinas kebudayaan dan pariwisata; dan 8) dinas perindustrian dan tenaga kerja.
c.asisten administrasi umum mengoordinir:
1) sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2) inspektorat; 3) badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah; 4) badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah; dan 5) badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Paragraf 3 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat