DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2026

Nomor: 9
Tahun: 2026
Ditetapkan: 30 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepegawaian, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi sekretariat daerah dan staf ahli perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja sekretariat daerah dan staf ahli;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, perlu diatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 176); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 3
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Temanggung.
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8.Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama merupakan jabatan manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi.
9.Jabatan Administrator merupakan jabatan manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
10.Jabatan Pengawas merupakan jabatan manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
11.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
13.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi, tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 4
14.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik Pemerintah Daerah.
15.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Lembaga/Pemerintah Daerah yang bersifat permanen.

BAB II

SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 2

(1)Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
(2)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian secara administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b.pengoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan Daerah;
c.pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan Daerah;
d.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
e.pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Daerah;
f.pelayanan administratif dan pembinaan ASN; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 5

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
3. c.asisten perekonomian dan pembangunan;
4. d.asisten administrasi umum; dan
5. e.Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
(2)Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan oleh asisten Sekretaris Daerah.
(2)Pelaksanaan lingkup koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, mengoordinir: 1) dinas pendidikan, kepemudaan dan olah raga; 2) dinas kesehatan; 3) dinas sosial; 4) satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran; 5) dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 6) dinas kependudukan dan pencatatan sipil; 7) dinas pemberdayaan masyarakat dan desa; 8) dinas komunikasi dan informatika; 9) dinas perpustakaan dan kearsipan; 10) badan kesatuan bangsa dan politik; 11) badan penanggulangan bencana Daerah; dan 12) kecamatan.
2. b.asisten perekonomian dan pembangunan mengoordinir: 1) dinas pekerjaan umum dan penataan ruang; 2) dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup; 3) dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan; 6 4) dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 5) dinas perhubungan; 6) dinas koperasi, usaha kecil, menengah dan perdagangan; 7) dinas kebudayaan dan pariwisata; dan 8) dinas perindustrian dan tenaga kerja.
3. c.asisten administrasi umum mengoordinir: 1) sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2) inspektorat; 3) badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah; 4) badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah; dan 5) badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 7

(1)Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
(2)Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat.
(3)Uraian tugas asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
b.pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
c.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan dan hukum; 7
e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
f.penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

a.bagian pemerintahan;
b.bagian kesejahteraan rakyat dan bina mental; dan
c.bagian hukum.

Pasal 10

(1)Bagian pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
(2)Bagian pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi Daerah.
(3)Uraian tugas kepala bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024