Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah terdiri dari:
1.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan, dan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, bidang Lingkungan Hidup;
5.SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran;
6.Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial;
7.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pangan, bidang Pertanian, dan bidang Kelautan dan Perikanan;
9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
12.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik, dan bidang Persandian;
13.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan bidang Perdagangan;
14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal;
15.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan; dan
17.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi.
e.Badan Daerah terdiri atas:
1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan fungsi penunjang bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;
2.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;
3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, intensitas kecil yang melaksanakan urusan pemerintah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 16 Desember 2024 Pj. BUPATI TEMANGGUNG, ttd. HARY AGUNG PRABOWO Diundangkan di Temanggung pada tanggal 16 Desember 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, ttd. AGUS SUJARWO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 16 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA TENGAH: (16-337/2024) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG I. UMUM Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 149). Peraturan Daerah tersebut mengatur mengenai pembentukan Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri atas unsur pendukung, unsur pembina dan pengawasan, unsur pelaksana urusan pemerintahan, unsur penunjang, dan unsur kewilayahan. Unsur pendukung diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat Daerah. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah, dan unsur kewilayahan diwadahi dalam Kecamatan. Dalam perkembangannya, terhadap Perangkat Daerah unsur pelaksana fungsi penunjang yang melaksanakan penelitian dan pengembangan, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut untuk memenuhi kebutuhan riset dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam menunjang pembangunan daerah, serta memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang. Pemenuhan kebutuhan riset dan inovasi Daerah tersebut adalah melalui perubahan bentuk perangkat daerahnya menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan tindak lanjut terhadap ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah. Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 176