DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah meliputi Sekertariat Daerah, Sekertariat DPRD, serta Dinas Daerah Kabupaten Temanggung dan perangkat kecamatan. Pembentukan UPT pada Dinas dan Badan Daerah dalam pelaksanaan sebagaian kegiatan teknis operasional teknis penunjanng perangkat daerah induknya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Mengingat Menimbang sebagai unsur yang memimpm yang menjadi Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
3.Perangkat Daerah Adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Bupati Temanggung adalah Bupati Temanggung.
5.Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati yang bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada bupati sesuai keahliannya.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Temanggung.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATI TEMANGGUNG

6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Menetapkan Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B.
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B.

BAB II

PEMBENTUKANDAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH

Pasal 2

produktivitas. KabupatenDaer ahDin asadalah9. Dinas Daerah Temanggung.

10.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, dan menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
11.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Temanggung.
12.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Temanggung.
13.Tipe A adalah tipe perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan hasil pemetaan urusan untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar.
14.Tipe B adalah tipe perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan hasil pemetaan urusan untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang sedang.
15.Tipe C adalah tipe perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan hasil pemetaan urusan untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang kecil.
16.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana teknis Dinas / Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / a tau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Kabupaten Temanggung
18.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.
19.Badan Layanan Umum Daerah adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tan pa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prmsip efisiensi dan Persandian; Urusan Tipe A bidang

c.Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A.
d.Dinas Daerah Kabupaten Temanggung terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pendidikan, bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan;
4. 4.SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Satuan Palisi Pamong Praja dan Sub Urusan Kebakaran;
5. 5.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial;
6. 6.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
7. 7.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. 8.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. 9.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
10. 10.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. 11.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
12. 12.Dinas Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
13. 13.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang
m.Kecamatan Bansari Tipe A;
n.Kecamatan Ngadirejo Tipe A;
o.Kecamatan Jumo Tipe A;
p.Kecamatan Gemawang Tipe A;
q.Kecamatan Candiroto Tipe A;
r.Kecamatan Bejen Tipe A;
a.Kecamatan Temanggung Tipe A;
b.Kecamatan Kranggan Tipe A;
c.Kecamatan Pringsurat Tipe A;
d.Kecamatan Kaloran Tipe A;
e.Kecamatan Kandangan Tipe A;
f.Kecamatan Kedu Tipe A;
g.Kecamatan Bulu Tipe A;
h.Kecamatan Tembarak Tipe A;
1. 1.Kecamatan Selopampang Tipe A; J. Kecamatan Tlogomulyo Tipe A;
k.Kecamatan Parakan Tipe A;
1. 1.Kecamatan Kledung Tipe A;

Pasal 3

1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah. 2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;

2.Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi Penunjang Keuangan;dan
3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Pembangunan, Penelitian dan Tipe A melaksanakan fungsi
1.Badan Perencanaan Pengembangan Daerah
14.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
15.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan;
16.Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan, dan bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan;
17.Dinas Pertanian dan Katahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Pangan;dan
18.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang perpustakaan.

e.Badan Daerah terdiri dari:

Pasal 9

(1)Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, terdapat UPT Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa RSUD dan Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Pasal 8

(1)Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat UPT Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

BAB III

PEMBENTUKANUPT

Pasal 7

(1)Pada Dinas dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 6

Dalam menetapkan besaran dan susunan Organisasi Perangkat Daerah, harus memperhatikan asas:

a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas;dan
h.fleksibilitas.

Pasal 4

Dalam wilayah kecamatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf k dan huruf n, dibentuk kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

s.Kecamatan Wonoboyo Tipe A;dan
t.Kecamatan Tretep Tipe A.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
(2)Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 13

Pasal 12

Peraturan turunan (13)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 31 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 27 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 13

Pasal 12

Peraturan turunan (13)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 31 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 27 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2026