Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.Kabupaten adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2.Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
6.Kampung kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kabag Hkm | Ka. Disnakertrans As. 1 Sekda /. "f Z 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 18. 19. 20. PemerintahanKampungadalahpenyelenggaraanurusan pemerintahandankepentinganmasyarakatsetempatdalam sistempemerintahanNegaraKesatuanRepublikIndonesia. . Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung. . Badan Permusyawaratan Kampung atau yang disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Kepala Kampung adalah Pejabat Definitif atau Pejabat Kepala Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung, yang terdiri dari sekretaris kampung, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Jaminan Sosial adalah suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan programJaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia. Iuran adalah sejumlah uang yang harus dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/ atau Pemerintah. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan bukan menerima gaji atau upah. Honorarium Daerah adalah seseorang yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah yang penghasilannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Kabag Hkm Ka. Disnakertrans As. 1 Sekda I[. 17’ 2 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APB Kampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi dan/ atau pekerjaan konstruksi. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Standar Keamanan, Keselamatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerjadalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu. yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Sawit adalah DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/ atau produk turunannya. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : (1) (2) (3) (4)