DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pemberi Kerja, Kepala Kampung, Aparatur Kampung, Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Pegawai Honorarium Daerah, Pekerja Bukan Penerima Upah, dan Pekerja Jasa Konstruksi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sawit, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) huruf e, penggunaan DBH Sawit salah satunya adalah untuk kegiatan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kepesertaan Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pemberi Kerja, Kepala Kampung, Aparatur Kampung, Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Pegawai Honorarium Daerah, Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Pekerja Jasa Konstruksi. Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan KabupatenDaerah Tingkat II Tanggamus dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667); Kabag Hkm Ka. Disnakertrans ‘ As. 1 Sekda 15 7 = / / H Undang-undangRepublikIndonesiaNomor18Tahun1999 tentang JasaKontruksi(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun1999Nomo54,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor3833)sebagaimanatelah diubahdenganUndang-undangRepublik IndonesiaNomor2 Tahun2017 tentang Jasa Kontruksi,(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2017Nomor11,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6018); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Dana Hasil perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tamnahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perekebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715). Kabag Hkm Ka. Disnakertrans As. 1 Sekda s - MEMUTUSKAN : PERATURANBUPATITULANGBAWANGTENTANGPERUBAHAN ATASPERATURANBUPATITULANGBAWANG NOMOR34 TAHUN2019TENTANGKEPESERTAANDALAMPROGRAM JAMINANSOSIALKETENAGAKERJAAANBAGIPEMBERI KERJA,KEPALAKAMPUNG, APARATUR KAMPUNG,ANGGOTA BADANPERMUSYAWARATANKAMPUNG,PEGAWAI HONORARIUMDAERAH,PEKERJA BUKANPENERIMAUPAH DANPEKERJAJASAKONSTRUKSI Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pemberi Kerja, Kepala Kampung, Aparatur Kampung Anggota, Badan Permusyawaratan Kampung, Pegawai Honorarium Daerah, Pekerja Bukan Penerima Upah dan Pekerja Jasa Konstruksi (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019 Nomor 34) diubah sebagai berikut : Ketentuan Umum Pasal 1 ditambahakan 2 (dua) angka yakni angka 24 dan angka 25 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2.Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
6.Kampung kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabag Hkm | Ka. Disnakertrans As. 1 Sekda /. "f Z 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 18. 19. 20. PemerintahanKampungadalahpenyelenggaraanurusan pemerintahandankepentinganmasyarakatsetempatdalam sistempemerintahanNegaraKesatuanRepublikIndonesia. . Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung. . Badan Permusyawaratan Kampung atau yang disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Kepala Kampung adalah Pejabat Definitif atau Pejabat Kepala Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung, yang terdiri dari sekretaris kampung, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Jaminan Sosial adalah suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan programJaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia. Iuran adalah sejumlah uang yang harus dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/ atau Pemerintah. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan bukan menerima gaji atau upah. Honorarium Daerah adalah seseorang yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah yang penghasilannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Kabag Hkm Ka. Disnakertrans As. 1 Sekda I[. 17’ 2 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APB Kampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi dan/ atau pekerjaan konstruksi. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Standar Keamanan, Keselamatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerjadalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu. yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Sawit adalah DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/ atau produk turunannya. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

luran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pemberi Kerja dibayarkan oleh pemberi kerja sendiri. Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Kampung, Perangkat Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung. Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Honorarium Daerah dianggarkan dalam APBD. luran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upahdibayarkan secara mandiri. Kabag Hkm | Ka. Disnakertrans As. 1 Sekda f 1 7 = 4 /

(5)Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi sektor Jasa Konstruksi bersumber dari pelaksana proyek Jasa Konstruksi
(6)Turan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (pekerja/buruh perkebunan sawit) dianggarkan dari DBH Sawit. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Pemberi Kerja wajib mendaftarkan perusahaannya beserta seluruh tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Kepala Kampung, Perangkat Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung sejak mulai diangkat, wajib mendaftarkan dirinya dan anggotanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kampung.
(3)Pegawai Honorarium Daerah wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.
(4)Pekerja Bukan Penerima Upah/ Mandiri dapat menjadi Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
(5)Pemberi Kerja sektor Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan pekerjaan proyeknya ke BPJS Ketenagakerjaan
(6)Pekerja/buruh perkebunan sawit didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Kabag Hkm | Ka. Disnakertrans As. 1 Sekda | = Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Ditetapkan di Menggala pada tanggal [T Juuuaw — 2025 Pj. BUPATI TULANG BAWANG, FE YSLEDI Diundangkan di Menggala pada tanggal |7 Jauart 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG, HARYANTO BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2025 NOMOR 21

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2023

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 34 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2023

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 34 Tahun 2019