DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wakatobi Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 4: 1. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada: a. fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil; dan b. fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Wakatobi yang kekurangan Tenaga Kesehatan. 2. Penetapan fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5: 1. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan merupakan penugasan individual. 2. Penugasan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kesehatan, yaitu: a. dokter; b. dokter gigi; c. bidan; d. perawat; e. ahli teknologi laboratorium medik; f. terapis gigi dan mulut; g. tenaga gizi; h. tenaga kesehatan lingkungan; i. tenaga kefarmasian; j. tenaga kesehatan masyarakat; dan k. tenaga kesehatan lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 622 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan; Mengingat : 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945; ·2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Hkmsetdawktb 0251011 -2
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 998);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
9.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07 /MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
10.Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 94 Tahun 2022 tentang Program Merdeka Sehat Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 94); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN. BAB! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wakatobi. • Hkmsetdawktb 0251011 -3
4.Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelengarakan unsur pemerintahan di bidang kesehatan di Kabupaten Wakatobi.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi.
6.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu melakukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7.Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan adalah Pengangkatan Tenaga Kesehatan yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan pekerjaan sebagai tenaga kesehatan dalam rangka Pelaksanaan Program Pemerintah.
8.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan program tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotof dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya.
9.Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
10.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelengarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, proventif, kuratif maupun rehabilitatif. 1 1 . Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik pemerintah Kabupaten Wakatobi adalah unit pelayanan teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi.
12.Daerah terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografis (Kepulauan, Pegunungan, daratan, hutan, dan rawa), transportasi, sosial dan ekonomi.
13.Daerah sangat terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografis (Kepulauan, Pegunungan, daratan, hutan, dan rawa), transportasi, sosial dan ekonomi.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam:

a.meningkatkan dan melakukan pemerataan pelayanan kesehatan;
b.mewujudkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi di Daerah;
c.menangani masalah kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
d.menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan;
e.mematuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan; « Hkmsetdawktb 0251011 -4
f.memberikan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan terpencil dan sangat terpencil; dan
g.memberikan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah atau puskesmas yang belum memenuhi standar.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN

Pasal 4

(1)Penugasan Khusus tenaga kesehatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada:
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil; dan
2. b.fasi!itas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Wakatobi yang kekurangan Tenaga Kesehatan.
(2)Penetapan fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan merupakan penugasan individual.
(2)Penugasan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kesehatan, yaitu:
1. a.dokter;
2. b.dokter gigi;
3. c.bidan; •
4. d.perawat;
5. e.ahli teknologi laboratorium medik;
6. f.terapis gigi dan mulut;
7. g.tenaga gizi;
8. h.tenaga kesehatan lingkungan;
  1. 1.tenaga kefarmasian;
9. j.tenaga kesehatan masyarakat; dan
10. k.tenaga kesehatan lainnya.
(3)penugasan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ada pemetaan formasi kebutuhan oleh dinas.
(4)Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati. • Hkmsetdawktb 0251011 -5

Pasal 6

Masa penugasan khusus tenaga kesehatan paling lama 2 (dua) tahun sesuai kemampuan keuangan daerah, dengan ketentuan:

a.masih ada formasi;
b.berdedikasi baik;
c.memperoleh rekomendasi dari pimpinan unit kerja bagi Tenaga Kesehatan yang ditempatkan di fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Kabupaten Wakatobi; dan
d.memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan bagi yang ditempatkan di desa terpencil, sangat terpencil, dan Puskesmas.

Pasal 7

(1)Lokasi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan berada di desa terpencil dan sangat terpencil serta Puskesmas dalam Wilayah Kabupaten Wakatobi yang belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
(2)Fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah dan Puskesmas di wilayah Kabupaten Wakatobi yang kekurangan Tenaga Kesehatan.
(3)Dalam hal terjadi pemekaran wilayah lokasi penugasan atau penempatan status desa, Kepala Dinas dapat melakukan perubahan lokasi penempatan Tenaga Khusus Kesehatan dalam Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan. Bagaian Kedua Tata Cara Penugasan

Pasal 8

Tata cara Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Masa Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan berakhir apabila:
1. a.selesai melaksanakan tugas;
2. b.diberhentikan/pemutusan secara sepihak;
3. c.tidak dapat melaksanakan tugas profesionalnya; atau
4. d.meninggal dunia. • Hkmsetdawktb 0251011 -6
(2)Pemberhentian/Pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pemberhentian karena tidak dapat melaksanakan tugas profesinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

(1)Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus dianggap telah meninggal dunia apabila:
1. a.meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
2. b.meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas;
3. c.meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh Iuka atau cacat rohani atau cacat jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
4. d.meninggal dunia karena perubahan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anaris itu.
(2)Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus dianggap telah wafat apabila meninggal dunia bukan diakibatkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pemberhentian Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan karena meninggal dunia/wafat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wakatobi Nomor 11 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024