DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2012

Nomor: 13
Tahun: 2012
Ditetapkan: 31 Agustus 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 107

Lembaga terkait

Ringkasan

1. BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH 2. ASAS DAN TUJUAN 3. KEWENANGAN 4. BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN 5. DPRD DIY 6. PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 7. GUBERNUR DAN/ATAU WAKIL GUBERNUR BERHALANGAN 8. KELEMBAGAAN 9. KEBUDAYAAN 10. PERTANAHAN 11. TATA RUANG 12. PERDA, PERDAIS, PERATURAN GUBERNUR, DAN KEPUTUSAN GUBERNUR 13. PENDANAAN 14. Ketentuan Lain-lain 15. Ketentuan Peralihan 16. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berperan dan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan
c.bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta belum mengatur secara lengkap mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang . . .
2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Keistimewaan . . .
2.Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.
3.Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.
4.Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.
5.Kadipaten Pakualaman, selanjutnya disebut Kadipaten, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam.
6.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Pemerintahan Daerah DIY adalah pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY.
8.Pemerintah Daerah DIY adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
9.Gubernur DIY, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
10.Wakil Gubernur DIY, selanjutnya disebut Wakil Gubernur, adalah Wakil Kepala Daerah DIY yang mempunyai tugas membantu Gubernur.
11.Dewan . . .
11.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, selanjutnya disebut DPRD DIY, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY.
12.Peraturan Daerah DIY, selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan Daerah DIY yang dibentuk DPRD DIY dengan persetujuan bersama Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.
13.Peraturan Daerah Istimewa DIY, selanjutnya disebut Perdais, adalah Peraturan Daerah DIY yang dibentuk oleh DPRD DIY bersama Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa.
14.Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

BAB II

BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 2

(1)DIY memiliki batas-batas:
1. a.sebelah utara dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
2. b.sebelah timur dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah;
3. c.sebelah selatan dengan Samudera Hindia; dan
4. d.sebelah barat dengan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.
(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta yang tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 3

Wilayah DIY terdiri atas:

a.Kota Yogyakarta;
b.Kabupaten Sleman;
c.Kabupaten Bantul;
d.Kabupaten Kulonprogo; dan
e.Kabupaten Gunungkidul.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengaturan Keistimewaan DIY dilaksanakan berdasarkan asas:

a.pengakuan atas hak asal-usul;
b.kerakyatan;
c.demokrasi;
d.ke-bhinneka-tunggal-ika-an;
e.efektivitas pemerintahan;
f.kepentingan nasional; dan
g.pendayagunaan kearifan lokal.

Pasal 5

(1)Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan pemerintahan yang demokratis;
2. b.mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat;
3. c.mewujudkan . . .
4. c.mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. d.menciptakan pemerintahan yang baik; dan
6. e.melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.
(2)Pemerintahan yang demokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
1. a.pengisian jabatan Gubernur dan jabatan Wakil Gubernur;
2. b.pengisian keanggotaan DPRD DIY melalui pemilihan umum;
3. c.pembagian kekuasaan antara Gubernur dan Wakil Gubernur dengan DPRD DIY;
4. d.mekanisme penyeimbang antara Pemerintah Daerah DIY dan DPRD DIY; dan
5. e.partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
(3)Kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pengembangan kemampuan masyarakat.
(4)Tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui:
1. a.pengayoman dan pembimbingan masyarakat oleh Pemerintahan Daerah DIY; dan
2. b.pemeliharaan dan pendayagunaan nilai-nilai musyawarah, gotong royong, solidaritas, tenggang rasa, dan toleransi oleh Pemerintahan Daerah DIY dan masyarakat DIY.
(5)Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan melalui:
1. a.pelaksanaan prinsip efektivitas;
2. b.transparansi;
3. c.akuntabilitas . . .
4. c.akuntabilitas;
5. d.partisipasi;
6. e.kesetaraan; dan
7. f.penegakan hukum.
(6)Pelembagaan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diwujudkan melalui pemeliharaan, pendayagunaan, serta pengembangan dan penguatan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 6

Kewenangan Istimewa DIY berada di Provinsi.

Pasal 7

(1)Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan Keistimewaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
(2)Kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. b.kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
3. c.kebudayaan;
4. d.pertanahan; dan
5. e.tata ruang.
(3)Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.
(4)Ketentuan . . .
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Perdais.

BAB V

BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN

Pasal 8

(1)DIY memiliki bentuk dan susunan pemerintahan yang bersifat istimewa.
(2)Pemerintahan Daerah DIY terdiri atas Pemerintah Daerah DIY dan DPRD DIY.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah DIY dipimpin oleh Gubernur.
(2)Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Gubernur dibantu oleh Wakil Gubernur.

Isi peraturan

Teks107PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (9)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.07/2015

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 114 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (9)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.07/2015

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 114 Tahun 2014