DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Alor Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah tersebut berisi tentang perubahan pada ketentuan Pasal 2 ayat (5), Pasal 4 ayat (3); pasal 23 huruf g,pasal 42, nomenlaktur Bab VIII dan pasal 56

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 531); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR dan BUPATI ALOR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 531) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan ayat (5) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokan berdasarkan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
(3)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa berdasarkan pengelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pertama kali dilaksanakan pada bulan Juli 2015.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan panitia pemilihan.
(2)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati.
(3)Panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.mendistribusikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa;
7. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati;
8. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
9. i.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  1. 3.Ketentuan huruf g Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a.warga negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
g.dihapus.
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.berbadan sehat dan bebas narkoba;
l.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
m.tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa;
n.telah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD dan laporan pertanggungjawaban pemerintahan desa kepada Bupati, bagi calon yang pernah menjabat Kepala Desa; dan
o.menyerahkan dokumen yang berisi visi dan misi pada saat pendaftaran.
1. 4.Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

(1)Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara yang sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.
(2)Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyaklebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
(3)Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Nomenklatur BAB VII dan Pasal 56 diubah dan ditambahkan 4 (empat) Pasal baru yakni Pasal 56A, Pasal 56B, Pasal 56C dan Pasal 56D sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 56

(1)Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari pemerintah kabupaten sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
(2)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
(3)Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 56A

(1)BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu.
(2)Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
(3)Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
(4)Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat
(3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
(5)Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 56B

(1)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56A ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu.
(2)Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
(3)Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
(4)Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
2. b.tingkat pendidikan; dan/atau
3. c.persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota.
(5)Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
(6)Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 56C

(1)Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pelaporan.
(2)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
2. b.pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3. c.pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
4. d.pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
5. e.penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
6. f.penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
(3)Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
2. b.pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. c.pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
4. d.pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
5. e.pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
(4)Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
(5)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
1. a.tokoh adat;
2. b.tokoh agama;
3. c.tokoh masyarakat;
4. d.tokoh pendidikan;
5. e.perwakilan kelompok tani;
6. f.perwakilan kelompok nelayan;
7. g.perwakilan kelompok perajin;
8. h.perwakilan kelompok perempuan;
9. i.perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
10. j.perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
11. k.unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
(6)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
(7)Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
(8)Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
2. b.pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada bupati kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
3. c.penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
4. d.pelantikan kepala Desa oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 56D

(1)BPD menyampaikan laporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada bupati.
(2)Bupati mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan bupati.
(3)Bupati wajib melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor. Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 24 Juli 2018 BUPATI ALOR, AMON DJOBO Diundangkan di Kalabahi pada tanggal 24 Juli 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR, HOPNI BUKANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2018 NOMOR 05 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 05/2018 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA I. UMUM Bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan amanat dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Bahwa beberapa ketentuan dari materi Peraturan Daerah yang mengalami perubahan adalah menyangkut batas usia maksimal calon Kepala Desa, wilayah domisili calon Kepala Desa dan pemilihan Kepala Desa antar waktu yang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Peraturan Daerah ini akan menjadi dasar dalam proses Pengangkatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Alor. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 572

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 23

Pasal 42

Pasal 56

Pasal 56A

Pasal 56B

Pasal 56C

Pasal 56D

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 65 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 23

Pasal 42

Pasal 56

Pasal 56A

Pasal 56B

Pasal 56C

Pasal 56D

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 65 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015