(1)BPD menyampaikan laporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada bupati.
(2)Bupati mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan bupati.
(3)Bupati wajib melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal II Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor. Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 24 Juli 2018 BUPATI ALOR, AMON DJOBO Diundangkan di Kalabahi pada tanggal 24 Juli 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR, HOPNI BUKANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2018 NOMOR 05 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 05/2018 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA I. UMUM Bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan amanat dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Bahwa beberapa ketentuan dari materi Peraturan Daerah yang mengalami perubahan adalah menyangkut batas usia maksimal calon Kepala Desa, wilayah domisili calon Kepala Desa dan pemilihan Kepala Desa antar waktu yang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Peraturan Daerah ini akan menjadi dasar dalam proses Pengangkatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Alor. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 572