Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2016
- Nomor
- 44
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 40
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kewenangan Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KEWENANGAN DESA. www.peraturan.go.id 2016, No.1037
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai dengan asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan Penugasan dari Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa.
Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi:
BAB III RUANG LINGKUP
BAB III
Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini adalah:
www.peraturan.go.id 2016, No.1037 BAB IV KEWENANGAN DESA Bagian Kesatu Penataan Kewenangan
BAB IV
Bagian Kedua Jenis dan Perincian Kewenangan Desa Paragraf Kesatu Jenis Kewenangan Desa
Jenis kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
www.peraturan.go.id 2016, No.1037 Paragraf Kedua Perincian Kewenangan Desa
www.peraturan.go.id 2016, No.1037
Bagian Ketiga Kriteria Kewenangan Desa
Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul www.peraturan.go.id 2016, No.1037 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, antara lain:
Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b antara lain:
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)