DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Asahan

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan perekonomian masyarakat mempengaruhi pola hidup masyarakat terutama yang berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap makanan, minuman diluar rumah dan tempat- tempat umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Masyarakat Dari Aspek Kesehatan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN SEKRETARIAT DAERAH Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928 K I S A R A N – 2 1 2 1 6 2
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4613);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/ IX/1990 tentang Persyaratan Kualitas Air Bersih;
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1204/Menkes/SK/ X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 492/MENKES/ PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 736/MENKES/ PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Air minum;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/ SK/VII/2003 tentang Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
15.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/ SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
16.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1096/MENKES/ PER/VI/2011 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasa Boga;
17.Keputusan Kepala Badan Pengawasan dan Makanan Nomor : HK. 00. 05. 5. 1640 Tahun 2003 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN dan BUPATI ASAHAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARI ASPEK KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Bupati adalah Bupati Asahan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan.
6.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7.Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang, dan air pemandian umum.
8.Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan langsung dapat diminum.
9.Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
10.Air kolam renang adalah air di dalam kolam renang yang digunankan untuk olah raga renang dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
11.Air pemandian umum adalah air yang digunakan pada tempat pemandian umum tidak termasuk pemandian untuk pengobatan tradisional dan kolam renang, yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
12.Penyelenggara air minum adalah badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum.
13.Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air minum dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, air minum bukan jaringan perpipaan untuk tujuan komersil dan bukan komersil oleh dinas kesehatan Kabupaten. 4
14.Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air minum dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, air minum bukan jaringan perpipaan untuk tujuan komersil oleh penyelenggara air minum.
15.Air minum dengan sistem jaringan perpipaan adalah air minum yang didistribusikan melalui jaringan perpipaan kepada masyarakat/pelanggan.
16.Air minum bukan jaringan perpipaan adalah air minum berasal dari sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, atau bangunan/perlindungan mata air.
17.Depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.
18.Laboratorium adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan contoh air secara fisik, kimia, bakteriologis dan radio aktif.
19.Tempat Pengelolaan Makanan Minuman yang selanjutnya disingkat TPM adalah: Tempat-tempat penyelenggaraan pengolahan makanan minuman seperti industri makanan dan minuman, restoran, rumah makan, kantin, snack bar, warung kopi, catering, pedagang makanan minuman kaki lima, toko penjualan makanan dan minuman, pedagang keliling makanan dan minuman, tempat pembuatan makanan dan minuman untuk masyarakat khusus (asrama, panti asuhan), tempat pengolahan makanan dan minuman lain yang sejenis.
20.Tempat-Tempat Umum yang selanjutnya disingkat TTU adalah Tempat- tempat yang sering digunakan oleh masyarakat umum seperti : hotel, pasar, swalayan, rumah sakit, balai pengobatan, rumah bersalin, poliklinik, salon kecantikan, tempat rekreasi dan tempat-tempat umum lain yang sejenis.
21.Jasa boga atau yang lebih dikenal dengan catering adalah istilah umum untuk wirausaha yang melayani pemesanan berbagai macam masakan (makanan dan minuman) baik untuk pesta maupun untuk suatu instansi.
22.Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya.
23.Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
24.Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat IRT adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga otomatis.
25.Hygiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
26.Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang terhadap pengelola rumah makan dan restoran serta pengelola industri rumah tangga dan pengelola jasa boga. 5

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyediaan air minum, TTU dan TPM dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah :
1. a.mencegah penurunan kualitas dan penggunaan air yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan, serta meningkatkan kualitas air; dan
2. b.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari minuman, makanan dan lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan kegiatan masyarakat dari aspek kesehatan meliputi :

a.kualitas air; dan
b.TTU dan TPM.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

(1)Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan usaha air minum, TTU dan TPM serta industri rumah tangga.
(2)Penyelenggara usaha air minum, TTU dan TPM serta industri rumah tangga untuk tujuan komersil wajib melakukan pengawasan internal terhadap kegiatan penyelenggaraan usahanya.

Pasal 5

Pembinaan dan pengawasan kegiatan masyarakat dari aspek kesehatan meliputi:

a.pembinaan dan pengawasan eksternal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
b.pengawasan internal yang dilakukan oleh penyelenggara usaha dan/atau penyelenggara non usaha.

Pasal 6

Pengawasan eksternal dan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

a.pengawasan berkala; dan
b.pengawasan atas indikasi pencemaran. 6

BAB V

PENGAWASAN KUALITAS AIR

Pasal 7

Kegiatan pengawasan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

a.inspeksi sanitasi;
b.pengambilan sampel air minum;
c.pengujian kualitas air minum dilakukan di laboratorium yang terakreditasi;
d.analisa hasil pengujian laboratorium;
e.rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut; dan
f.pemantauan pelaksanaan tindak lanjut.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan pengujian sampel air minum dilakukan di laboratorium yang terakreditasi.
(2)Kualitas air harus memenuhi syarat syarat kesehatan yang meliputi persyaratan fisik, mikrobiologi dan kimia.

Pasal 9

(1)Pemeriksaan eksternal berkala terhadap kualitas air oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam jumlah dan frekuensi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
(2)Penyelenggara usaha wajib menerima pemeriksaan eksternal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Pemeriksaan internal berkala terhadap kualitas air oleh penyelenggara usaha ditetapkan dalam jumlah dan frekuensi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan perekonomian masyarakat mempengaruhi pola hidup masyarakat terutama yang berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap makanan, minuman diluar rumah dan tempat- tempat umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Masyarakat Dari Aspek Kesehatan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN SEKRETARIAT DAERAH Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928 K I S A R A N – 2 1 2 1 6 2
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4613);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/ IX/1990 tentang Persyaratan Kualitas Air Bersih;
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1204/Menkes/SK/ X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 492/MENKES/ PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 736/MENKES/ PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Air minum;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/ SK/VII/2003 tentang Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
15.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/ SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
16.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1096/MENKES/ PER/VI/2011 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasa Boga;
17.Keputusan Kepala Badan Pengawasan dan Makanan Nomor : HK. 00. 05. 5. 1640 Tahun 2003 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN dan BUPATI ASAHAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARI ASPEK KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Bupati adalah Bupati Asahan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan.
6.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7.Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang, dan air pemandian umum.
8.Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan langsung dapat diminum.
9.Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
10.Air kolam renang adalah air di dalam kolam renang yang digunankan untuk olah raga renang dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
11.Air pemandian umum adalah air yang digunakan pada tempat pemandian umum tidak termasuk pemandian untuk pengobatan tradisional dan kolam renang, yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
12.Penyelenggara air minum adalah badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum.
13.Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air minum dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, air minum bukan jaringan perpipaan untuk tujuan komersil dan bukan komersil oleh dinas kesehatan Kabupaten. 4
14.Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air minum dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, air minum bukan jaringan perpipaan untuk tujuan komersil oleh penyelenggara air minum.
15.Air minum dengan sistem jaringan perpipaan adalah air minum yang didistribusikan melalui jaringan perpipaan kepada masyarakat/pelanggan.
16.Air minum bukan jaringan perpipaan adalah air minum berasal dari sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, atau bangunan/perlindungan mata air.
17.Depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.
18.Laboratorium adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan contoh air secara fisik, kimia, bakteriologis dan radio aktif.
19.Tempat Pengelolaan Makanan Minuman yang selanjutnya disingkat TPM adalah: Tempat-tempat penyelenggaraan pengolahan makanan minuman seperti industri makanan dan minuman, restoran, rumah makan, kantin, snack bar, warung kopi, catering, pedagang makanan minuman kaki lima, toko penjualan makanan dan minuman, pedagang keliling makanan dan minuman, tempat pembuatan makanan dan minuman untuk masyarakat khusus (asrama, panti asuhan), tempat pengolahan makanan dan minuman lain yang sejenis.
20.Tempat-Tempat Umum yang selanjutnya disingkat TTU adalah Tempat- tempat yang sering digunakan oleh masyarakat umum seperti : hotel, pasar, swalayan, rumah sakit, balai pengobatan, rumah bersalin, poliklinik, salon kecantikan, tempat rekreasi dan tempat-tempat umum lain yang sejenis.
21.Jasa boga atau yang lebih dikenal dengan catering adalah istilah umum untuk wirausaha yang melayani pemesanan berbagai macam masakan (makanan dan minuman) baik untuk pesta maupun untuk suatu instansi.
22.Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya.
23.Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
24.Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat IRT adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga otomatis.
25.Hygiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
26.Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang terhadap pengelola rumah makan dan restoran serta pengelola industri rumah tangga dan pengelola jasa boga. 5

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyediaan air minum, TTU dan TPM dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah :
1. a.mencegah penurunan kualitas dan penggunaan air yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan, serta meningkatkan kualitas air; dan
2. b.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari minuman, makanan dan lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan kegiatan masyarakat dari aspek kesehatan meliputi :

a.kualitas air; dan
b.TTU dan TPM.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

(1)Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan usaha air minum, TTU dan TPM serta industri rumah tangga.
(2)Penyelenggara usaha air minum, TTU dan TPM serta industri rumah tangga untuk tujuan komersil wajib melakukan pengawasan internal terhadap kegiatan penyelenggaraan usahanya.

Pasal 5

Pembinaan dan pengawasan kegiatan masyarakat dari aspek kesehatan meliputi:

a.pembinaan dan pengawasan eksternal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
b.pengawasan internal yang dilakukan oleh penyelenggara usaha dan/atau penyelenggara non usaha.

Pasal 6

Pengawasan eksternal dan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

a.pengawasan berkala; dan
b.pengawasan atas indikasi pencemaran. 6

BAB V

PENGAWASAN KUALITAS AIR

Pasal 7

Kegiatan pengawasan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

a.inspeksi sanitasi;
b.pengambilan sampel air minum;
c.pengujian kualitas air minum dilakukan di laboratorium yang terakreditasi;
d.analisa hasil pengujian laboratorium;
e.rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut; dan
f.pemantauan pelaksanaan tindak lanjut.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan pengujian sampel air minum dilakukan di laboratorium yang terakreditasi.
(2)Kualitas air harus memenuhi syarat syarat kesehatan yang meliputi persyaratan fisik, mikrobiologi dan kimia.

Pasal 9

(1)Pemeriksaan eksternal berkala terhadap kualitas air oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam jumlah dan frekuensi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
(2)Penyelenggara usaha wajib menerima pemeriksaan eksternal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Pemeriksaan internal berkala terhadap kualitas air oleh penyelenggara usaha ditetapkan dalam jumlah dan frekuensi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/2008

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/2008

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011