DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2022

Nomor: 13
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Badung

regulasi_utama

Ringkasan

Pasal 9 Ketentuan ayat (4) Pasal 9 diubah Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahar Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu cdiubah;
c.bahwa berdasarkar pertimbangan sebagirnana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menctapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanju tan; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoncsia Tahun 1915;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembcntukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-dacrah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Fangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambehan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kcrja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dipindai dengan CamScanner 2
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lcmbarnn Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 'Tambahan Lembaran Nara Rcpublik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana tclah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentan Perubuhun Kedua Atan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pembcntukan Peraturun Pcrundang undangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 113, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 'Tambnnn Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara cpublik Indonesia Tahun '2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5279);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Bcrkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
9.Peraturan Pemeritah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Bcrkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
10.Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) scbagaimana tclah diubah dengan Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dularn Negeri Nomr 80 Tahun 2015 tentng Pernbentukar Produk Ilukum Daerah (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Daerah Momor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pcrtanian Berkelanjutan (Lcmbaran Laerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 8, 'Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8); l- Dipindai dengan CamScanner 3 Dengan Pcrsetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG dan BUPATI BADUNG,

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PA NGAN BERKELANJUTAN. Pasal I Bcberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kzbupaten Badung Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn Badung Nomor 8) diubah scbagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Badung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3.Bupati adalah Eupati Badung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRL adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badng.
5.Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung.
6.Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu 1ingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklirn, relief, aspek geologi, dan hidro1ogi yang terbcntuk secara alami me.upun akibat pengaruh manusia.
7.Lahan Pertanien adalah bidang Lahan yang digunakan untuk usaha pertanian. Dipindai dengan CamScanner 4
8.LahanPertanienPangunBerkelanjutanadalahbidang LahanPertanianyangditetapkan untukdilindungidan dikembangkansecarakonsistengunamenghasilkan panganpokok,bagikemandirian,ketahanun,dan kedaulatanpanganDaerah.
9.LahanCadangonPertanianPanganBerkclanjutanadalah Lahanpotensinlyangdilindungiperanfantnnnyaagar kcscsuaiandaniketersediaannyatetapterkendaliuntuk dimanfaatkansebagaiLahanPertanianPangan Berkelanjutanpadamasayang akandatang. 10.PerlindunganLahanPertanianPanganBerkelanjutan adalahsistemdanprosesdalammerencanakandan menetapkan,mengembangkan,memanfaatkandan membina,mengendalikan,danmengawasiLahanPertanian pangandunkavwasannyasecaraberkelanjutan. 11.KawasanPertanianPanganBerkelanjutanadalahwilayah budidayapertanianterutamapadawilayahperdesaanyang memiliki hamparanLahanPertanianPanganBerkelanjutan dan/atauhamparanLahanCadanganPertanianPangan Berkelanjutansertaunsurpenunjangnyadenganfungsi utamauntukmendukung kemandirian,ketahanan,dan kedaulatanpanganDaerahdanNasional. 12.PertanianPanganadalahusahamanusiauntukmengelola Lahandanagroekosistemdenganbantuanteknologi, modal,tenagakerja, danmanajemenuntukmencapai kcdaulatandanketahananpangansertakesejahteraan masyarakat. 13.KerandirianPanganadalahkemampuanproduksipangan dalamnegeriyang didukungkelembagaanketahanan panganyangrnampumcnjaminpemenuhankebutuhan panganyangcukupdi tingkatrumahtangga,baikdalam jumlah, mutu,keamanan, maupunhargayangtcrjangkau, yangdidukungolehsumberpangan yangberagamsesuai dengan keragamanlokal.
14.KetahananPanganadalahkondisiterpenuhinyapangan bagirumahtanggayangtercermindaritersedianyapangan yangcukup,baikjumlahmaupunmutunya,aman, merata, danterjangkau. 15.KedaulatanPanganadalah hakDaerahyangsecara mandiridapatmcnentukankebijakanpungennye,yAnIg menjaminhakataspanganbagimasyarakatnyauntuk menentukansistemPertanianPanganyangsesuaidengan potensi sumberdayalokal.
16.PetaniPangan yangselanjutnyadisebutPetaniadalah setiapWargaNegaraIndonesiabesertakeluarganyayang mengusahakanLahanuntuk komoditaspanganpokokdi LahanPertanianPanganBerkelanjutan. Dipindai dengan CamScanner 5 17.PanganPokokadalahsegalasesuatuyangberasal dari sumberhayati,baiknabatimaupunhewani,yang dipcruntukkansebagairnakananutamabagikonsumsi manusia. 18.IntensifikasiLahanPertanianadalahkegiatan pengembanganproduksipcrtaniandcnganmenerapkan tcknologitepat.guna,menggunakansaranaproduksi bermutudalamjumlahdanwaktuyangtepat. I9.EkstensifikasiLahanPertanianadalahpeningkatan produksidenganperluasanarcalusahadanremanfaatkan Lahanyangbelumdiusahakan. 20.AlihFungsi LabanPertanianPanganBerkelanjutanadalah perubahanfungsiLahanPertanianPanganBerkelanjutan menjadibukanLahanPertanianPanganBerkelanjutan baiksecaratetapmaupunsementara. 21.Irigasiadalahusahapenyediaandanpengaturanairuntuk menunjangpertanian. 22.TanahTelantaradalahtanahyangsudahdiberikanhak olehNegaraberpaHakMilik,HakGunaUsaha, HakGuna Bangunan,HakPakai,HakPengelolaan,ataudasar penguasaan atastanahyangtidakdiusahakan, tidak dipergunakan,atau tidakdimanfaatkansesuaidengan keadaannyaatausifatdantujuanpemberianhakatau dasarpenguasaannya. 23.RencanaKerjaPemerintahDaerahyangselanjutnya disingkatRKPD adalahdokumenperencanaanDaerah untukperiode1(satu)tahun. 2.Ketentuanayat(4)danayat(5)Pasal5diubah,schinggaPasal 5bcrbunyiscbagaiberikut:

Pasal 5

(1)DalamnupayaPerlindunganLahanPertanianPangan Derkelanjutan, PemerintahDacrahmcnctapkanLahan PertanianPanganBerkelanjutan.
(2)PenctapanLahanPertanianPanganBerkelanjutan sebagaimanadimaksudpadaayat(1) meliputi: a.KawasanPertanianPanganBerkelanjutan; b.LahanPertanianPanganBerkelanjutan;dan c.LahanCadanganPertanianPanganBerkclanjutan.
(3)PcnctapanKawasanPertanianPanganDerkelanjutan scbagaimanadimaksudpadaayat(2)hurulu,ditetapkan dalamRencanaTataRuangWilayahDaerah.
(4)PenetapanLahanPertanianPanganBerkelanjutan sebagaimanad:.maksudpadaayat(2)hurufb, ditetapkan dalamRencanaDetail TataRuang. Dipindai dengan CamScanner G
(5)enetapamLahanCndmmgnI'ortaminnI'rt Berkelanjutanwhbagimnnn«dimaloudpulnaynt()rl c,ditctnplnn«drnanRencnnaIwtil'TtFm 3.Ketcntunaynt(4)Pasal9diuhah,twhinga'annl'berhunyi sebagi bcrikut: ?aal9
(1)Strateipcngcrubupukawnnan«dnnLnhanI'otmmin1 PanganBcrkclanjutanmcliputi: a.Intensifikasi;dan
1. b.Ektcnsifikaui.
(2)IntcnsifikasiLahanertauminnanunIHrkelanjutam scbagimnnndirukuudpadaayat(I)hurufn,dilakl dengan: a.peningkatankcsuburanth; b.peningkatankualitasbcnih/bihit; c.pendiversifikasiantanamanpanyum;
1. d.pencegahandanpcmunulangnnhamntrmmun; e.penembanpanIrigasi; f.pemanfaatantcknologipertaninn; g.pengembanganinovusipcrtaninn; h.penyuluhanpertanian;dnn/atau i,jaminanaksespermodalan,
(3)EktensifikasikawasandanLahm Berkelanjutanscbagaimanadimnkud b,dilakukandeyan;
1. a.pencetakanLahnPertanianPangancrlclunjutnn;
2. b.penetapanLahanPcrtmnimnPanganmcnjndiLuhum PertanianPanganBerkelanjutan;dan/atau c.pengalihanfungsiLahannonpcrtnninnpnngnnmwnjudi LahanPertanianPngunBcrkclnnjutan,
(1)Pengembanyanprogram/wintnnIntonifikani dan Ektcnsifikasiscbagaimana dimaknudpuduuyut()danayat
(3)dilaksanaknnaesualketentuanernturunPerumlmy- undangan. Dipindai dengan CamScanner PertnninnPangan paduyut(1)huruf 7

4.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 diubah, schingga berbunyi sebagai bcrikut:

Pasal 16

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangen Berkelanjutan.
(2)Pembinaan sebzgairana dimaksud pada ayat (1) mcliputi:
1. a.koordinasi perlindungan;
2. b.sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
3. c.pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
4. d.pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepad masyarakat;
5. e.penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
6. f.peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
(3)Ketentuan lebik lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

5.Ketentuan huruf c ?asal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Fasal 18 Pengendalian Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

a.insentif;
b.disinsentif;
c.persetujuan;
d.proteksi; dan
e.penyuluhan. Pangan Berkelanjutan 17 ayat (1) melalui:
1. 6.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Fasal 21 Tata cara pcmberian insentif sebagaimana dimaksud dalarn Ta2al 19 dan Pa3al '20 dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. le Dipindai dengan CamScanner 8
2. 7.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi scbngai berikut: Fasal 22

(1)Disincntif sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 18 huruf b, berupa pencabutan insentif yang diken:akan kepada pcmilik Lahan, Potani penggarap dan/atau kelompok Pctani yany tidak memenuhi kewajibennya scbagaimena dimaksud dalam Pasal 15.
(2)Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pembinaan bagi Pctani yang dikcnakan pencabutan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pcmbinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pembinaan scbagaimana diraksud dalam Pasal 16 ayat (2).
(4)Pembinaan pasca pengenaan pencabutan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan guna meningkatkan kinerja dan memberi motivasi bagi Petani.

8.Judul Bagian Ketiga dalam BAB VII PENGENDALIAN diubah, schingga berbunyi sebagai berikut:
9.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Tasal 23

(1)Segala bentuk persetujuan yang rnengakibatkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan batal demi hukum.
(2)Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyck strategis nasional, bentuk pcrsetujuan sebagaimana dimaksud pad ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

10.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Fa9al 26

(1)Sctiap orang lilarung rengalihfungsikan Lahan yang sudah ditetapan sebagai Lahan Pcrtanian Pangan Bcrkclanjutan.
(2)Dalam hal untuk kepentingan umum dan/ atau proyck strategis nasioral serta terjadi bencana, Laban Pertanian Pangan Berkelenjutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dizlihfungsikan dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Jr Dipindai dengan CamScanner 9
(3)PengalihfungsianLahanyangsudahditetapkansebagai LahanPertanianPanganBerkelanjutanuntukkcpentingan umumsebagairnanadiraksudpudaayat(2)hanyadapat dilakukundengnunsyarat: a.dilakukankajiankclayakanstrutegis; b.disusunrenanaalihfungsiluehun;dan c.dibebaskankcpcmilikanhaknyadaripemilik, 11.KetentuanPasal33diubah,sehinggaberbunyisebagai berikut: asal33 PenyelenggaraansisteminformasiLahanPertanianPangan BerkelanjutanscbagaimanadimaksuddalamPasal32 dilaksanakansesuaiketentuanPcraturanPerundang- undangan. 12.JudulDabIX danketentuanPasal37diubah,sehingga berbunyiscbagai berikut: 3ABIX PENDANAAN Fasal 37
(1)PendanaanperlindunganLahanPertanianPangan Berkelanjutand.apatbersumberdari: a.anggaranpendapatandanbelanjanegara; b.anggaranperdapatandanbelanjaDaerah;dan/atau c.sumberlainyang sahdan tidakmengikatsesuai ketentuanPeraturanPerundang-undangan.
(2)Bentukpendanaandanpenyelenggaraanpendanaan dilaksanakanesuaiketentuanPeraturanPerundang- undangan. 13.KetentuanPasal42diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut: Fasal42 SetiaporangyangmelakukanalihfungsitanahLaban PcrtanianPanganBerkelanjutandiluarkctentuan scbagaimanadimaksuddalamPasal26ayat(1) wajib mengembalikankeadaan tanahLahanPertanianPangan Berkelanjutankekeadaan semula. le Dipindai dengan CamScanner 10

14.Bab XIV dihapus. I5, Ketentuan Paul 45 diubah, sehingga hcrbunyi sebagai berikut: T'asal 45 Setiap orang yang mnelangpar ketentuan dalam Pasal 24 ayat

(1)atau Pasal 26 (1) dipidana sesuai ketcntuan Peraturar Perundang-undangan.

16.Paul 46 dihapus. Peraturan Daerah ini mulai Eerlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengerahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Derah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung. . " Ditctapkan di, langupura {,�.. ;---- .. T?�<f·�t:angg . 22 Nopember 2022 ( J� : i1 I 1\ \\ » ?·U ?A"IBDU' , w l, · · '. ' , '-Z} r'; 7 '· s", f '·,''w '){ gs -Dtundaupkan di Mangupura /'p~&da'tun~gal 22 Nopember 022 [-/ sEKRT«iRis DERAIL, iBUPATEN BADUNG, -f - ( ,.. .,,.;.!... �--1' -{¥,, � "r,, '/WAYAN ADI ARNA.WA LEM7i DAERAII IKABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 13 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI: (13,89/ 2022) Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda. Krljupaten Badung, ·' • ya'Yudhya . '720510 1 33 1 008 Dipindai dengan CamScanner PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKAUPATINBADUNG NOMOR13TAHUN2022 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHNOMOR8TAHUN2019TENTANG PERLINDUNGANLAHANPERTANIAN PANGANBERKELANJUTAN I.UMUM KabupatenBadungsebagai kabupatenyangmasihmemilikipotensiagraris dimanasebagianmasyarakatmasihmenggantungkan hiduppadasektor pertanian sehinggaLahanPertanianmemilikiperandanfungsistratrisbagi masyarakat.Perkembangankehidupanmasyarakatdanpertambahanjumlah penduduksertaperkembanganekonomidanberbagai kepentinganlainnya mengakibatkanterjadinyaalihfurugsidanLahanPertanianPangansehingga akanmengancamdayadukungwilayahdalammcnjagaKemandirianPangan, KetahananPangandanKedaulatanPangan. DalamrangkasinkronisasidanharmonisasiPeraturanDacrahNomor8 Tahun2019tentangPerlindunganLahanPertanianBerkelanjutanterhadap Undang-UndangNomor11Tahun2020 tentangCiptaKerjasertaeraturan Perundang-undangandanperatu:anpelaksananyadenganmemperhatikan substansipasal-pasalyangmengalamiperubahan.Berdasarkan hasilverifikasi atassubstansiPeraturanDaerahNomor8Tahun2019terdapat15(limabe1as) substansiyang dilakukanpenambahan,perubahan, ataupenghapusan. Berdasarkantersebutdiatasmakadipandang perluuntukmelakukan perubahanterhadaperaturanIaerahNomor8Tahun2019tentang PerlindunganLahanPertanianBerkelanjutan,schingga pelaksanaanyaselaras denganketentuanPeraturanPeruncang-undangan. TT.PASALDEMIPASAL· PasalI Cukupje1as PasalII Cukupjelas. TAMBAHANLEMBARAN DAERAHKABUPATEN BADUNGNOMOR13 DipindaidenganCamScanner

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 16

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 16

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015