DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2012

Nomor: 12
Tahun: 2012
Ditetapkan: 9 Januari 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG INSENTIF PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
2.Petani . . .
2.Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
3.Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
4.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah bupati/walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.
7.Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pertanian.

Pasal 2

Pemberian Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan untuk:

a.mendorong perwujudan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan;
b.meningkatkan upaya pengendalian alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
c.meningkatkan pemberdayaan, pendapatan, dan kesejahteraan bagi Petani;
d.memberikan kepastian hak atas tanah bagi Petani; dan
e.meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan, pengembangan, dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan tata ruang.

Pasal 3

. . .

Pasal 3

Pemberian Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam:

a.Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
b.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
c.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan/atau
d.Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya memberikan Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani.

BAB II

JENIS, PERTIMBANGAN, DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 5

Pemerintah memberikan Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani dengan jenis berupa:

a.pengembangan infrastruktur pertanian;
b.pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
c.kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
d.penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
e.jaminan penerbitan sertipikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
f.penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.

Pasal 6

. . .

Pasal 6

Pemerintah Provinsi memberikan Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani dengan jenis berupa:

a.pengembangan infrastruktur pertanian;
b.pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
c.kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
d.penyediaan sarana produksi pertanian;
e.bantuan dana penerbitan sertipikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
f.penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani dengan jenis berupa:

a.bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan;
b.pengembangan infrastruktur pertanian;
c.pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
d.kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
e.penyediaan sarana produksi pertanian;
f.bantuan dana penerbitan sertipikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
g.penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.

Pasal 8

Pengembangan infrastruktur pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

a.pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi;
b.pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani;
c.perluasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
d.perbaikan . . .
d.perbaikan kesuburan tanah; dan/atau
e.konservasi tanah dan air.

Pasal 9

Pengembangan infrastruktur pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan Pasal 7 huruf b meliputi:

a.pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur pertanian;
b.pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi tersier;
c.pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani;
d.perbaikan kesuburan tanah; dan/atau
e.konservasi tanah dan air.

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (12)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo No. 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 51 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (12)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo No. 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 51 Tahun 2025