DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kesenian, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup: Bagian Kesatu : Umum Bagian Kedua : Pemangku Kepentingan Kesenian Bagian Ketiga : Karakteristik Kesenian Tradisional Bagian Keempat : Karakteristik Kesenian Nontradisional 3. Perlindungan, Pengembangan Dan Pemanfaatan: Bagian Kesatu : Perlindungan Bagian Kedua : Pengembangan Bagian Ketiga : Pemanfaatan 4. Dewan Kesenian Daerah; 5. Upaya Pelestarian Kesenian Daerah; 6. Sanggar Seni; 7. Penghargaan/Anugerah Seni; 8. Peranserta Masyarakat Dan Pelaku Usaha Dalam Memajukan Kesenian Tradisional Daerah; 9. Ketentuan Khusus; 10. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kesenian yang hidup ditengah masyarakat dan kesenian hasil buah karya masyarakat perlu menjadi perhatian bersama antara pemerintah daerah, dan seluruh warga masyarakat;
c.bahwa sesuai dengan lampiran pada huruf q bidang kebudayaan dan pariwisata Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten Kota berwenang mengatur tentang perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kesenian; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia No.4966);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 3 Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN Dan BUPATI BALANGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KESENIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daearah dalam lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Balangan. 4
5.Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan.
6.Seni adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai estetika, etika, dan logika yang diwujudkan melalui gerak ritmis, bunyi, peran, rupa, atau perpaduan di antaranya.
7.Seni tradisional adalah unsur kesenian yang menjadi bagian hidup dalam suatu masyarakat tertentu.
8.Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian secara dinamis.
9.Pelestarian kesenian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian untuk kesejahteraan masyarakat, kebanggaan nasional, dan menguatkan jati diri bangsa.
10.Perlindungan kesenian adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan karya seni yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
11.Pengembangan kesenian adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup di tengahtengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
12.Pemanfaatan kesenian adalah upaya penggunaan karya seni untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesenian itu sendiri.
13.Kesenian tradisional adalah ekspresi individu atau masyarakat melalui gerak yang ritmis, bunyi, peran, rupa, atau perpaduan di antaranya yang mengandung nilai, norma, dan tradisi yang berlaku pada masyarakat secara turun temurun.
14.Seniman adalah seorang atau beberapa orang yang menciptakan, melakukan, menggarap karya seni dan kegiatan kesenian.
15.Pendidik kesenian adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di bidang kesenian.
16.Peneliti kesenian adalah tenaga peneliti perorangan, kelompok, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga swasta, instansi pemerintah, dan peminat lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan kajian 5 terhadap aspek-aspek kesenian secara ilmiah dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
17.Festival kesenian adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertujukkan berbagai bentuk karya seni yang memiliki kekhasan masing-masing.
18.Pergelaran kesenian adalah kegiatan yang mempertunjukkan hasil karya seni di tengah masyarakat.
19.Pameran seni adalah kegiatan seniman yang memamerkan karya seni untuk masyarakat.
20.Penyelenggara usaha kesenian adalah pelaku usaha untuk memajukan kesenian dengan melakukan kegiatan pengemasan yang bermuara pada pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman, maupun penyajian langsung serta jasa yang bersifat komersial.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian diwujudkan dalam bentuk pelestarian kesenian.
(2)Pelestarian kesenian ditujukan kepada :
1. a.berbagai bentuk dan jenis kesenian tradisional maupun nontradisional yang ada, hidup dan berkembang di daerah;
2. b.bentuk dan jenis kesenian yang memiliki nilai bermartabat, menjunjung tinggi norma dan nilai kehidupan sebagai pengejawantahan dari konsep keseimbangan hidup dan hubungan dengan Yang Maha Esa, hubungan sesama manusia dan hubungan manusia yang selaras dengan alam/lingkungan atau kearifan lokal; dan
3. c.bentuk dan jenis kesenian yang menghargai dan menjunjung hak asasi manusia. 6

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah bertindak selaku pemangku utama kepentingan kesenian.
(2)Selain Pemerintah Daerah pemangku kesenian di Daerah meliputi :
1. a.seniman pencipta;
2. b.penyaji kesenian;
3. c.pendidik bidang kesenian;
4. d.peneliti kesenian;
5. e.pengamat kesenian;
6. f.dramatur;
7. g.organisasi/lembaga kesenian Daerah;
8. h.masyarakat sebagai pelaku seni atau penikmat seni.

Pasal 4

Untuk ditetepkan sebagai kesenian Daerah harus memiliki karakteristik:

a.berasal dari masyarakat yang diterima secara turun temurun berbasis adat istiadat;
b.merupakan ekspresi komunal;
c.digagas dan ditumbuhkan serta dikembangkan oleh warga daerah dalam bentuk: 1). gerak/tari dan permainan; 2). bunyi-bunyian yang memiliki ciri dan nada bercorak khusus dari peralatan yang dibuat oleh masyarakat dengan cara dan metode memainkan yang khas; 3). tulisan atau lukisan pada media dengan ciri tersendiri untuk dibaca atau dibacakan; dan 7 4). pahatan etnik atau pembuatan benda yang memiliki nilai seni dan mencerminkan gambaran masa lalu maupun tradisi budaya daerah dari masa kemasa;
d.bersifat etnik dengan nilai eksotisme kedaerahan; dan
e.dapat ditampilkan/dipertontonkan untuk dinikmati oleh orang lain.

Pasal 5

Karakteristik kesenian nontradisional adalah :

a.berasal dari luar daerah atau negara lain dengan sarana dan prasarana modern yang dapat diterima oleh masyarakat dan memiliki nilai martabat dan budaya yang baik.
b.digagas dan dilakukan oleh masyarakat Daerah dalam rangka kegiatan hiburan.

BAB III

PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 6

Setiap kesenian sesuai dengan karakateristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilindungi keberadaannya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Perlindungan kesenian Daerah diarahkan dalam bentuk :

a.kesenian tradisional : 1). perlindungan dari kerusakan, kerugian atau kepunahan; 2). perlindungan hak cipta/hak kekayaan intelektual;
b.kesenian nontradisional : 1). perlindungan dalam bentuk penyelenggaraan kesenian dalam kegiatan hiburan yang telah memiliki izin; 8 2). perlindungan terhadap kreativitas positif penyelenggara atau pelaku seni untuk kesenian nontradisional.

Pasal 8

Pemerintah Daerah mengembangkan kesenian tradisional bersama pemangku kepentingan kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 9

(1)Pengembangan kesenian dilakukan dengan maksud menyempurnakan kesenian tradisional Daerah dan memperkokoh keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara perubahan, penambahan atau penggantian sesuai nilai estetis dan etis yang berlaku dimasyarakat untuk menghasilkan karya seni yang berorientasi pada kualitas dan kuantitas.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008