DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, dengan isi singkat sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 diubah dan ditambah angka 12c dan 12d; 2. Ketentuan Pasal 2 huruf f diubah dan ditambah; 3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat; 4. Ketentuan BAB III Bagian Keempat Paragraf 6 diubah; 5. Ketentuan Pasal 22 diubah; 6. Ketentuan BAB III Bagian Keenam ditambah Paragraf 3; 7. Di antara Pasal 29 A dan Pasal 30 di tambahkan Pasal 29 B;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bagian dari perangkat Daerah, maka pembentukan, organisasi dan tata kerjanya harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang– Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan; 11.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 22); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN dan BUPATI BALANGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN. 4 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah :

a.Nomor 9 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 9);
b.Nomor 18 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 18);
c.Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 22); diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan Pasal 1 angka 12 diubah dan ditambah angka 12c dan 12d, sehingga berbunyi sebagai berikut : 12c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan. 12d. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan atau penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
2. 2.Ketentuan Pasal 2 huruf f diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
f.Perangkat Daerah lain yang dibentuk untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan :
1. 1.Dihapus;
2. 2.Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten; dan
3. 3.Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
4. 3.Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(11)Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah merupakan bagian dari perangkat daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

4.Ketentuan BAB III Bagian Keempat Paragraf 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5
5.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(2)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. b.fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. c.perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
4. d.perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan di bidang kewaspadaan Nasional;
5. e.perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengembangan dan pengendalian di bidang ketahanan seni, budaya dan ekonomi;
6. f.perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan di bidang ketahanan agama dan kemasyarakatan;
7. g.perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan di bidang politik;
8. h.pengelolaan unit pelaksana teknis; dan
9. i.pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan kesekretariatan.
(3)Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
1. a.Sekretariat terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Program dan Pelaporan;
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
2. b.Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  2. 2.Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik. 6
3. c.Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya;
  2. 2.Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
4. d.Bidang Politik terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik;
  2. 2.Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu.
5. e.Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6.Ketentuan BAB III Bagian Keenam ditambah Paragraf 3, sehingga berbunyi sebagai berikut :
7.Di antara Pasal 29 A dan Pasal 30 di tambahkan Pasal 29 B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(1)Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
1. a.menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. b.menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. c.menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. d.menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. e.melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; 7
6. f.mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. g.mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
8. h.melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
2. b.mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
(3)Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
1. a.Unsur Pengarah; dan
2. b.Unsur Pelaksana terdiri dari :
  1. 1.Sekretariat terdiri dari : a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b) Sub Bagian Program dan Pelaporan; c) Sub Bagian Keuangan.
  2. 2.Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari : a) Seksi Pencegahan; b) Seksi Kesiapsiagaan.
  3. 3.Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari : a) Seksi Kedaruratan; b) Seksi Logistik.
  4. 4.Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari : a) Seksi Rehabilitasi; b) Seksi Rekonstruksi.
  5. 5.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Ketentuan tentang Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 8 Kepala BPBD, dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.
(6)Bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan. Ditetapkan di Paringin pada tanggal 4 Agustus 2014 BUPATI BALANGAN, Ttd. H. SEFEK EFFENDIE Diundangkan di Paringin pada tanggal 4 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, Ttd. H. RUSKARIADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2014 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 71 TAHUN 2014

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 2 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 22

Pasal 29

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 22

Pasal 29

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013