B
(1)Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
a.menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
b.menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c.menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
d.menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e.melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
7
f.mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
g.mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
h.melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
a.perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
b.mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
(3)Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
a.Unsur Pengarah; dan
b.Unsur Pelaksana terdiri dari :
1.Sekretariat terdiri dari :
a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b) Sub Bagian Program dan Pelaporan; c) Sub Bagian Keuangan.
2.Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
a) Seksi Pencegahan; b) Seksi Kesiapsiagaan.
3.Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :
a) Seksi Kedaruratan; b) Seksi Logistik.
4.Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :
a) Seksi Rehabilitasi; b) Seksi Rekonstruksi.
5.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Ketentuan tentang Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 8 Kepala BPBD, dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.
(6)Bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan. Ditetapkan di Paringin pada tanggal 4 Agustus 2014 BUPATI BALANGAN, Ttd. H. SEFEK EFFENDIE Diundangkan di Paringin pada tanggal 4 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, Ttd. H. RUSKARIADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2014 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 71 TAHUN 2014