DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016, yaitu ketentuan Pasal 2, dan Pasal 21.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
c.bahwa dalam rangka harmonisasi peraturan perundang- undangan, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT dan BUPATI BANDUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. 6.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sub urusan Kebakaran;
7. 7.Dinas Sosial tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
8. 8.Dinas Ketenagakerjaan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
9. 9.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. 10.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan bidang Pertanian;
11. 11.Dinas Lingkungan Hidup tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
12. 12.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. 13.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. 14.Dinas Perhubungan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
15. 15.Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
16. 16.Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan;
17. 17.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
18. 18.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. 19.Dinas Pemuda dan Olahraga tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
20. 20.Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;
21. 21.Dinas Perikanan dan Peternakan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan, dan bidang Pertanian aspek Peternakan;
22. 22.Dinas Arsip dan Perpustakaan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan.
e.Badan Daerah, terdiri atas:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan, sub Pengelolaan Pendapatan Daerah/Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, dan bidang Pendidikan dan Pelatihan;
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sub urusan Bencana.
f.Kecamatan terdiri atas:
1. 1.Kecamatan Lembang dengan tipe A;
2. 2.Kecamatan Parongpong dengan tipe A;
3. 3.Kecamatan Cisarua dengan tipe A;
4. 4.Kecamatan Cikalongwetan dengan tipe A;
5. 5.Kecamatan Cipeundeuy dengan tipe A;
6. 6.Kecamatan Ngamprah dengan tipe A;
7. 7.Kecamatan Cipatat dengan tipe A;
8. 8.Kecamatan Padalarang dengan tipe A;
9. 9.Kecamatan Batujajar dengan tipe A;
10. 10.Kecamatan Cihampelas dengan tipe A;
11. 11.Kecamatan Cililin dengan tipe A;
12. 12.Kecamatan Cipongkor dengan tipe A;
13. 13.Kecamatan Rongga dengan tipe A;
14. 14.Kecamatan Sindangkerta dengan tipe A;
15. 15.Kecamatan Gununghalu dengan tipe A; dan
16. 16.Kecamatan Saguling dengan tipe A.
17. 2.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II

1.Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
b.semua ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
1. 2.Proses penyesuaian Perangkat Daerah yang mengalami perubahan tipelogi dilaksanakan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
2. 3.Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan tipelogi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
3. 4.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat. Ditetapkan di Ngamprah pada tanggal 31 Desember 2025 BUPATI BANDUNG BARAT, ttd. JEJE RITCHIE ISMAIL Diundangkan di Ngamprah pada tanggal 31 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, ttd. ADE ZAKIR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA BARAT : ( 8 / 317 / 2025 ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT I. UMUM Keberadaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang telah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Namun pada perkembangannya terbit berbagai kebijakan dan ketentuan perundang-undangan baru terkait perangkat daerah, sehingga berimplikasi pada penataan susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Penataan tersebut dimaksudkan agar Perangkat Daerah dapat menjadi lebih tepat fungsi, tepat ukuran, dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah dengan tetap mempertimbangkan kondisi Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonom. Berdasarkan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, memerintahkan bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 21

Dasar hukum (5)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 21

Dasar hukum (5)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020