DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 24 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini mengatur mengenai Ketentuan Umum, Tujuan, Prinsip, dan Ruang Lingkup, Bentuk dan Kriteria Inovasi, Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi, Perencenaan, Sistem Penyelenggaraan Inovasi, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Penilaian dan Penghargaan, Pendanaan, Informasi Inovasi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan ketentuan

Mengingat

Pasal 20 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai dasar dan arah dalam penyelenggaraan inovasi di Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Inovasi di Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang- Undang Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kabupatenpraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomr 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitiandan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6123); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA dan BUPATI BANGKA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DI DAERAH. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Bangka.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan Daerah.
8.Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
9.Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10.Inovasi Produksi adalah semua bentuk pembaruan untuk peningkatan nilai tambah dari produk barang atau jasa bagi kesejahteraaan masyarakat.
11.Sistem Inovasi adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan Inovasi yang dilakukan antar Institusi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Kelitbangan, Lembaga Pendidikan, Lembaga Penunjang Inovasi, Dunia Usaha, Dan Masyarakat.
12.Inisiatif Inovasi adalah penjabaran ide secara terinci tentang suatu temuan baru yang akan diusulkan untuk mendapatkan Pembinaan Inovasi.
13.Inisiator adalah orang atau sekelompok orang yang merancang Inisiatif Inovasi.
14.Penyelenggaraan Inovasi di Daerah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menggerakkan penemuan-penemuan baru guna optimalisasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
15.Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
16.Hak Kekayaan Intelektual adalah hak ekslusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. 4

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
1. a.peningkatan pelayanan publik;
2. b.pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
3. c.peningkatan daya saing Daerah.
(3)Prinsip Penyelenggaraan Pembinaan Inovasi meliputi:
1. a.bersifat simultan dan berkelanjutan;
2. b.dilaksanakan secara sistematis dan integratif;
3. c.membangun sinergi;
4. d.peningkatan efisiensi dan efektivitas;
5. e.peningkatan kualitas pelayanan;
6. f.peningkatan kualitas dan/atau kuantitas barang atau jasa;
7. g.tidak menimbulkan konflik kepentingan;
8. h.berorientasi kepada kepentingan umum dan peningkatan daya saing daerah;
9. i.dilakukan secara terbuka;
10. j.memenuhi nilai kepatutan dan kelayakan; dan
11. k.dapat dipertangggungjawabkan.
(4)Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :
1. a.bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
2. b.pengusulan dan penetapan Inisiatif Inovasi;
3. c.perencanaan;
4. d.sistem penyelenggaraan Pembinaan Inovasi;
5. e.perlindungan hak kekayaan intelektual;
6. f.penilaian dan penghargaan;
7. g.pendanaan dan kerjasama; dan
8. h.informasi Inovasi.

BAB III

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI

Pasal 3

(1)Inovasi Daerah terdiri atas :
1. a.Inovasi daerah; dan
2. b.Inovasi produksi.
(2)Inovasi Daerah sebagaimana pada ayat (1) dapat berbentuk :
1. a.inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
2. b.inovasi pelayanan publik; atau
3. c.inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5
(3)Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a, merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
(4)Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) b, merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi :
1. a.pelayanan barang publik;
2. b.pelayanan jasa publik; dan
3. c.pelayanan administrasi.
(5)Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan segala bentuk Inovasi lain dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Inovasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh Masyarakat.
(2)Inovasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
1. a.inovasi dalam memperoleh bahan baku;
2. b.inovasi dalam proses produksi; atau
3. c.inovasi produk barang atau jasa.

Pasal 5

(1)Inovasi dalam memperoleh bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan berbagai bentuk pembaruan untuk mendapatkan bahan baku yang akan digunakan dalam memproduksi suatu barang atau jasa.
(2)Inovasi dalam proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf b, merupakan berbagai bentuk pembaruan dalam proses memproduksi suatu barang atau jasa.
(3)Inovasi produk barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, merupakan berbagai bentuk pembaruan suatu produk barang atau jasa.

Pasal 6

Inisiatif Inovasi Daerah yang diusulkan untuk mendapatkan Pembinaan Inovasi harus memenuhi kriteria :

a.mengandung pembaruan seluruh atau sebagian unsur objek inovasi;
b.memberi manfaat bagi Daerah dan masyarakat;
c.tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d.memiliki dampak negatif yang minimal terhadap lingkungan hidup dan sosial budaya Daerah; dan
e.semaksimal mungkin memanfaatkan sumber daya Daerah. 6

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 7

(1)Inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari :
1. a.Bupati;
2. b.anggota DPRD;
3. c.aparatur sipil negara;
4. d.perangkat daerah;
5. e.badan usaha milik daerah; atau
6. f.masyarakat.
(2)Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan untuk mendapatkan Pembinaan Inovasi harus memenuhi kriteria :
1. a.mengandung pembaruan seluruh atau sebagian unsur objek inovasi;
2. b.memberi manfaat bagi Daerah dan masyarakat;
3. c.tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. d.memiliki dampak negatif yang minimal terhadap lingkungan hidup dan sosial budaya Daerah; dan
5. e.semaksimal mungkin memanfaatkan sumber daya Daerah.

Pasal 8

(1)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, disiapkan dan dapat dibantu oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Bupati.
(2)lnisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dibahas dan ditetapkan kelayakannya dalam rapat paripurna DPRD sesuai tata tertib DPRD untuk selanjutnya diusulkan oleh pimpinan DPRD.
(3)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, diusulkan melalui kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya.
(4)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d diusulkan oleh kepala Perangkat Daerah bersangkutan.
(5)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e diusulkan oleh pimpinan badan usaha milik daerah bersangkutan.
(6)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f diusulkan kepada DPRD atau Bupati.
(7)Usulan Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 9

Usulan Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dituangkan dalam bentuk proposal yang sekurang-kurangnya memuat :

a.bentuk Inovasi Daerah; 7
b.rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
c.tujuan Inovasi Daerah;
d.manfaat yang diperoleh;
e.waktu dan lokasi uji coba Inovasi Daerah, jika diperlukan;
f.identitas Inisiator dan penanggung jawab kegiatan; dan
g.anggaran, jika diperlukan.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2017