a
(1)Wajib Pajak yang memperoleh hak baru melalui Program Pemerintah dibidang Pertanahan dapat diberikan pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas Program Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka.
4 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka. Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 29 Februari 2020 BUPATI BANGKA, Cap/dto MULKAN Diundangkan di Sungailiat pada tanggal 29 Februari 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto ANDI HUDIRMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 1 SERI A Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, Cap/dto TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH PEMBINA TK I NIP. 19660608 198603 1 004