DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan No. 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 26 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni dalam pasal 7 ayat 1 diubah mengenai susunan organisasi sekretariat daerah, terdiri dari sekretaris daerah membawahi dan mengoordinasikan asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, asisten perekonomian dan pembangunan, administrasi umum.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka sinkronisasi organisasi serta untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi perangkat daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Organisasi Sekretariat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033 );
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik SALINAN
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Seltan Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 7); SALINAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN dan BUPATI BANGKA SELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 7) diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari Sekretaris Daerah membawahi dan mengoordinasikan: A. Asisten Pemerintahan dan Kesejateraan Rakyat, membawahi:

1.Bagian Pemerintahan Umum, terdiri atas:

a.Sub Bagian Pemerintahan Umum;
b.Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
c.Sub Bagian Perangkat Daerah.
1. 2.Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
a.Sub Bagian Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan;
b.Sub Bagian Pemuda dan Olahraga; dan
c.Sub Bagian KB, Kesehatan, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan. SALINAN B. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
1. 1.Bagian Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
a.Sub Bagian Produksi Daerah dan Sarana;
b.Sub Bagian Pengendalian Program; dan
c.Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. C. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
1. 1.Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri atas:
a.Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan Pemberitaan;
b.Sub Bagian Komunikasi antar Lembaga dan Pengaduan Masyarakat; dan
c.Sub Bagian Protokol.
1. 2.Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri atas:
a.Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Kepegawaian;
b.Sub Bagian Rumah Tangga dan Perjalanan Dinas; dan
c.Sub Bagian Perlengkapan.
1. 3.Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdiri atas:
a.Sub Bagian Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia;
b.Sub Bagian Bantuan Hukum, Penyuluhan, dan Sosialisasi Hukum; dan
c.Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum.
1. 4.Bagian Organisasi dan Tata Laksana, terdiri atas:
a.Sub Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana;
b.Sub Bagian Anjab dan Evjab; dan
c.Sub Bagian Pengembangan Kinerja SDMA dan Pelayanan Publik.

(2)Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.
(3)Bagan susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. SALINAN Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan. Ditetapkan di Toboali pada tanggal 26 September 2014 BUPATI BANGKA SELATAN, DTO JAMRO H. JALIL Diundangkan di Toboali pada tanggal 26 September 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN, DTO AHMAD DAMIRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 10 DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BANGKA SELATAN dto YAPITER, SH, M.Si PEMBINA NIP. 19671108 200212 1 001 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: /2014 SALINAN BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2014 BUPATI BANGKA SELATAN, JAMRO H. JALIL BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SUB BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SUB BAGIAN OTONOMI DAERAH SUB BAGIAN PERANGKAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SUB BAGIAN AGAMA, PENDIDIKAN, DAN KEBUDAYAAN SUB BAGIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA SUB BAGIAN KB, KESEHATAN, SOSIAL, DAN PEMBERDAYAAN.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan No. 10 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 18 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 18 Tahun 2008