(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari Sekretaris Daerah membawahi dan mengoordinasikan:
A. Asisten Pemerintahan dan Kesejateraan Rakyat, membawahi:
1.Bagian Pemerintahan Umum, terdiri atas:
a.Sub Bagian Pemerintahan Umum;
b.Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
c.Sub Bagian Perangkat Daerah.
2.Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
a.Sub Bagian Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan;
b.Sub Bagian Pemuda dan Olahraga; dan
c.Sub Bagian KB, Kesehatan, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan.
SALINAN B. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
1.Bagian Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
a.Sub Bagian Produksi Daerah dan Sarana;
b.Sub Bagian Pengendalian Program; dan
c.Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
C. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
1.Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri atas:
a.Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan Pemberitaan;
b.Sub Bagian Komunikasi antar Lembaga dan Pengaduan Masyarakat; dan
c.Sub Bagian Protokol.
2.Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri atas:
a.Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Kepegawaian;
b.Sub Bagian Rumah Tangga dan Perjalanan Dinas; dan
c.Sub Bagian Perlengkapan.
3.Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdiri atas:
a.Sub Bagian Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia;
b.Sub Bagian Bantuan Hukum, Penyuluhan, dan Sosialisasi Hukum; dan
c.Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum.
4.Bagian Organisasi dan Tata Laksana, terdiri atas:
a.Sub Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana;
b.Sub Bagian Anjab dan Evjab; dan
c.Sub Bagian Pengembangan Kinerja SDMA dan Pelayanan Publik.
(2)Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.
(3)Bagan susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
SALINAN Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan. Ditetapkan di Toboali pada tanggal 26 September 2014 BUPATI BANGKA SELATAN, DTO JAMRO H. JALIL Diundangkan di Toboali pada tanggal 26 September 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN, DTO AHMAD DAMIRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 10 DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BANGKA SELATAN dto YAPITER, SH, M.Si PEMBINA NIP. 19671108 200212 1 001 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: /2014 SALINAN BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2014 BUPATI BANGKA SELATAN, JAMRO H. JALIL BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SUB BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SUB BAGIAN OTONOMI DAERAH SUB BAGIAN PERANGKAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SUB BAGIAN AGAMA, PENDIDIKAN, DAN KEBUDAYAAN SUB BAGIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA SUB BAGIAN KB, KESEHATAN, SOSIAL, DAN PEMBERDAYAAN. PEREMPUAN ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SUB BAGIAN PRODUKSI DAERAH DAN SARANA SUB BAGIAN PENGENDALIAN PROGRAM SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SUB BAGIAN PENGUMPULAN INFORMASI DAN PEMBERITAAN SUB BAGIAN KOMUNIKASI ANTAR LEMBAGA DAN PENGADUAN MASYARAKAT SUB BAGIAN PROTOKOL ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN SUB BAGIAN UMUM, KEUANGAN, DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERJALANAN DINAS SUB BAGIAN PERLENGKAPAN ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS DAERAH STAF AHLI BUPATI BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SUB BAGIAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN HAM SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM, PENYULUHAN, DAN SOSIALISASI HUKUM SUB BAGIAN PENGKAJIAN DAN DOKUMENTASI HUKUM SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA SUB BAGIAN ANJAB DAN EVJAB SUB BAGIAN PENGEMBANGAN KINERJA SDMA DAN PELAYANAN PUBLIK