DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas: a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; c. efisiensi; d. efektivitas; e. pembagian habis tugas; f. rentang kendali; g. tata kerja yang jelas; dan h. fleksibilitas. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, terdiri atas: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan;dan f. Kecamatan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Bangkalan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.
3.Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangkalan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabu paten Bangkalan.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan.
9.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD, adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
10.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD, adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
11.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bangkalan.
12.Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Bangkalan.
13.Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Bangkalan.
14.Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana teknis Dinas / Badan Daerah Kabupaten Bangkalan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Dinas;
e.Badan;dan
f.Kecamatan.

BAB III

SUSUNANPERANGKATDAERAH

Pasal 4

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe A;
c.lnspektorat Tipe A;
d.Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B;
5. 5.Dinas Sosial Tipe A;
6. 6.Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A;
7. 7.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A;
8. 8.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;
10. 10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B;
11. 11.Dinas Perhubungan Tipe B;
12. 12.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B;
13. 13.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A;
14. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C;
15. 15.Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe A;
16. 16.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe B;
17. 17.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A;
18. 18.Dinas Perikanan Tipe A;
19. 19.Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Tipe A;
20. 20.Dinas Peternakan Tipe A;
21. 21.Dinas Perdagangan Tipe B;
22. 22.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe A; dan
23. 23.Satuan Polisi Pa,mong Praja Tipe A.
e.Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A;
2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Tipe A;
3. 3.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B;
4. 4.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe B; dan
5. 5.Badan Pendapatan Daerah Tipe B.
f.Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Bangkalan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Socah Tipe A;
3. 3.Kecamatan Burneh Tipe A;
4. 4.Kecamatan Kamal Tipe A;
5. 5.Kecamatan Arosbaya Tipe A;
6. 6.Kecamatan Geger Tipe A;
7. 7.Kecamatan Klampis Tipe A;
8. 8.Kecamatan Sepulu Tipe A;
9. 9.Kecamatan Tanjung Bumi Tipe A;
10. 10.Kecamatan Kokop Tipe A;
11. 11.Kecamatan Labang Tipe A;
12. 12.Kecamatan Kwanyar Tipe A;
13. 13.Kecamatan Tragah Tipe A;
14. 14.Kecamatan Tanah Merah Tipe A;
15. 15.Kecamatan Blega Tipe A;
16. 16.Kecamatan Modung Tipe A;
17. 17.Kecamatan Konang Tipe A; dan
18. 18.Kecamatan Galis Tipe A.

Pasal 5

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan huruf e dapat dibentuk UPT.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten.
(2)Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 8

( 1) Selain UPI' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPT Dinas Daerah Kabupaten di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

(2)Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB VII

STAF AHLI

Pasal 9

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf Ahli.
(2)Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) Staf ahli.
(4)Staf Ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(5)Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli Bupati oleh Bupati.

BAB VIII

PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH ·Pasal 10 Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 12

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana yang dibentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah 1n1 diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampa1 dengan dibentuknya kelembagaan baru yang melaksanakan sub urusan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai bencana dengan Peraturan Daerah tersendiri.
(2)Anggaran penyelenggaraan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD sampai dengan dibentuknya kelembagaan baru yang melaksanakan sub urusan bencana berdasarkan peraturan perundang- undangan mengenai bencana.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2018