7.Diantara Pasal 16 dan Pasal 17, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:
h.Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 05);
1.Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Nomor 2/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 06);
J. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 07); dan
k.Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Nomor 4/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 08);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 106- 5/2024. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 NOMOR 1 SERI D Diundangkan di Bangkalan Pada tanggal Ditetapkan di Bangkalan Pada tanggal 2 3 JUL 2024 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II Pasal I Cukup jelas. II. PASALDEMI PASAL Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas dan urusan pemerintah dan potensi daeerah. Dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dengan mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah, serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan. Pengelompokan organisasi perangkat daerah terdiri atas Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas, Sadan dan Kecamatan. Dinas daerah merupakan pelaksanaan fungsi inti yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Badan daerah melaksanakan fungsi penunjang yang melaksanakan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti. Inspektorat merupakan unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas yang bersifat tinggi. Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang susunan perangkat daerah. Mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetetapkan dalam Peraturan Bupati. I. UMUM PENJELASAN PERATURANDAERAH KABUPATENBANGKALAN NOMOR 5 TAHUN2024 TENTANG PERUBAHANATAS PERATURANDAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKANDAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH KABUPATENBANGKALAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 88 · Pasal II Cukup jelas. Angka l Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas Angka 7 Cukup jelas. •.