1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3.Daerah adalah Kabupaten Banjar.
4.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
6.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banjar.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program kegiatan Pemerintah dan Perangkat Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9.Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Perangkat Daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
16.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di kabupaten/kota.
17.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disebut TKPK Kecamatan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan.
18.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut TKPK Desa/Kelurahan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa/Kelurahan.
19.Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
20.Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial.
21.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
22.Warga Prasejahtera adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Banjar dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Banjar.
23.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
24.Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
25.Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem yang mendukung proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
26.Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi keejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat.
27.Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS, adalah Organisasi Sosial atau Perkumpulan Sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
28.Dunia usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
29.Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang berupa angka, teks, gambar, audio dan/atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara dan pengamatan langsung.
30.Pendataan Warga Prasejahtera adalah aktivitas atau kegiatan pengumpulan informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus mengenai populasi Warga Prasejahtera yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
31.Verifikasi Warga Prasejahtera adalah pemeriksaan tentang kebenaran data Warga Prasejahtera pada periode tertentu sesuai dengan kriteria yang berlaku.
32.Validasi adalah suatu tindakan yang membuktikan bahwa hasil verifikasi Warga Prasejahtera telah sesuai dengan kriteria yang berlaku.