DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 31 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 132

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Dengan sistematika; Ketentuan Umum; Pendataan Warga Prasejahtera; Hak Kewajiban dan TanggungJawab Warga Prasejahtera; Tanggungjawab Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat; Pelaksanaan; Pembinaandan Pengawas; Peran Serta Masyarakat; Penghargaan; Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; Pendanaan; Larangan; Sanksi Adminsitratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah penanganan melalui keterpaduan program antara Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat yang dijalankan secara optimal, efektif, terarah, terpadu dan berkelanjutan;
c.bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial yang merupakan urusan wajib berkaitan pelayanan dasar untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf f dan ketentuan huruf F Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan International tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Politic Right (Kovenan International tentang Hak-Hak sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
10.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5256);
12.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13.Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14.Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
22.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
24.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
28.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
29.Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR dan BUPATI BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3.Daerah adalah Kabupaten Banjar.
4.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
6.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banjar.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program kegiatan Pemerintah dan Perangkat Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9.Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Perangkat Daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
16.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di kabupaten/kota.
17.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disebut TKPK Kecamatan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan.
18.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut TKPK Desa/Kelurahan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa/Kelurahan.
19.Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
20.Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial.
21.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
22.Warga Prasejahtera adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Banjar dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Banjar.
23.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
24.Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
25.Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem yang mendukung proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
26.Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi keejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat.
27.Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS, adalah Organisasi Sosial atau Perkumpulan Sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
28.Dunia usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
29.Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang berupa angka, teks, gambar, audio dan/atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara dan pengamatan langsung.
30.Pendataan Warga Prasejahtera adalah aktivitas atau kegiatan pengumpulan informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus mengenai populasi Warga Prasejahtera yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
31.Verifikasi Warga Prasejahtera adalah pemeriksaan tentang kebenaran data Warga Prasejahtera pada periode tertentu sesuai dengan kriteria yang berlaku.
32.Validasi adalah suatu tindakan yang membuktikan bahwa hasil verifikasi Warga Prasejahtera telah sesuai dengan kriteria yang berlaku.

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan berasaskan:

a.kemanusiaan;
b.keadilan sosial;
c.nondiskriminasi;
d.kesejahteraan;
e.kesetiakawanan;
f.pemberdayaan;
g.kemanfaatan;
h.keterpaduan
i.kemitraan;
j.keterbukaan;
k.akuntabilitas;
l.partisipasi;
m.profesional; dan
n.keberlanjutan.

Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk:

a.meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha Warga Prasejahtera;
b.meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka Kemiskinan dan mencapai kesejahteraan;
c.memperkuat peran Warga Prasejahtera dalam pengembalian keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
d.mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan Warga Prasejahtera dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
e.memberikan rasa aman bagi kelompok Warga Prasejahtera dan rentan miskin.

Pasal 4

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan adalah perseorangan, Keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang meliputi:

a.Warga Prasejahtera yang termasuk dalam basis data terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
b.Warga Prasejahtera adalah hasil dari verifikasi dan Validasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 5

Ruang Lingkup Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

a.Pendataan Warga Prasejahtera;
b.hak, kewajiban dan tanggung jawab Warga Prasejahtera;
c.tanggung jawab Perangkat Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat;
d.arah kebijakan, strategi dan program Penanggulangan Kemiskinan;
e.pelaksanaan;
f.pembinaan dan Pengawasan;
g.peran serta masyarakat;
h.TKPK;
i.pembiayaan;
j.ketentuan penyidikan; dan
k.ketentuan pidana.

BAB II

PENDATAAN WARGA PRASEJAHTERA

Pasal 6

(1)Perangkat Daerah melakukan pendataan dan penetapan Warga Prasejahtera.
(2)Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dengan memperhatikan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(3)Ketentuan mengenai Pendataan dan penetapan Warga Prasejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pendataan Warga Prasejahtera dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat
(3).
(2)Pendataan Warga Prasejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sekali.
(3)Pendataan Warga Prasejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data kondisi riil di lapangan.
(4)Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pendataan Warga Prasejahtera di tingkat Desa/Kelurahan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
(5)Pendataan Warga Prasejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan Kepala Desa/Lurah untuk dimusyawarahkan melalui musyawarah Desa/Kelurahan hasil musyawarah tersebut disampaikan kepada Kementrian Sosial melalui Dinas Sosial Kabupaten dengan diketahui Camat.
(6)Hasil Pendataan Warga Prasejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum ditetapkan, harus diumumkan pada tempat pengumuman di setiap Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Desa/Kelurahan serta website Perangkat Daerah selama 30 (tiga puluh) hari untuk memperoleh masukan dari masyarakat dan Pemangku Kepentingan.
(7)Apabila 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ada masukan dari masyarakat dan Pemangku Kepentingan maka hasil Pendataan Warga Prasejahtera diperbaiki sesuai dengan masukan dan kemudian ditetapkan Bupati.
(8)Apabila 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak ada masukan dari masyarakat dan Pemangku Kepentingan maka hasil Pendataan Warga Prasejahtera dapat ditetapkan oleh Bupati.
(9)Hasil Pendataan Warga Prasejahtera sebagimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(10)Pendataan Warga Prasejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi yang mempengaruhi kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung.
(11)Data Warga Prasejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan verifikasi Warga Prsejahtera dan Validasi setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 8

Pendataan Warga Prasejahtera, Verifikasi Warga Prasejahtera dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 9

(1)Penetapan Warga Prasejahtera berdasarkan hasil Pendataan Warga Prasejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan menggugah surat permohonan melalui SIKS-NG.
(2)Penetapan Warga Prasejahtera berdasarkan hasil Pendataan Warga Prasejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan arah kebijakan, strategi dan program Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD.

BAB III

HAK KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB WARGA PRASEJAHTERA

Pasal 10

Setiap Warga Prasejahtera berhak:

a.memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan;
b.memperoleh pelayanan kesehatan;
c.memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
d.mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
e.mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan serta memberdayakan diri sendiri dan keluarganya;
f.memperoleh derajat kehidupan yang layak;
g.memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
h.meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan;
i.memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha; dan
j.mendapatkan rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan.

Isi peraturan

Teks132PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2015