DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 92

Lembaga terkait

Ringkasan

Perlindungan dan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar, dengan isi singkat sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Tujuan, Ruang Lingkup dan Asas; c. Identifikasi Fakir Miskin dan Anak Terlantar; d. Hak dan Kewajiban; e. Penyusunan Strategi dan Program; f. Perlindungan dan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar; g. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah; h. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi; i. Pembiayaan; j. Peran Serta Masyarakat; k. Penghargaan; l. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat secara terencana, terarah, terpadu, terukur dan berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berwenang

Menetapkan

menetapkan kebijakan di Daerah, strategi dan program dalam bentuk rencana penanganan kemiskinan dan anak terlantar di Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara
2. 3.Undang-Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
3. 4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3886);
4. 5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. 8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. 9.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 ) sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran negara Nomor 5606);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
12. 13.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
13. 14.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 73);
14. 15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Terlantar (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 9). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA dan BUPATI BARITO KUALA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Barito Kuala.
3.Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Penduduk adalah penduduk Kabupaten Barito Kuala.
6.Keluarga adalah suami, isteri, anak-anak yang belum kawin, termasuk anak tiri, anak angkat orang tua/mertua, kakek, nenek, dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
7.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum menikah.
8.Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup sehat, cerdas, tumbuh dan berke mbang serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
9.Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritual, maupun sosial.
10.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan serta organisasi kemasyarakatan serta organisasi keagamaan.
11.Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
12.Orangtua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk memberikan perawatan dan pengasuhan anak yang disahkan melalui putusan atau penetapan pengadilan.
13.Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh sesseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orangtuanya atau salah satu orangtuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
14.Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
15.Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
16.Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
17.Pemberdayaan Fakir Miskin adalah upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya.
18.Program penanggulangan kemiskinan adalah suatu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala untuk mengatasi/menanggulangi masyarakat dan keluarga dari kondisi kemiskinan;
19.SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagai perencana dari pelaksana teknis yang diberi tugas dan kewenangan untuk menangani kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala;
20.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah forum lintas pelaku di Kabupaten Barito Kuala yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan.

BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN ASAS

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar bertujuan untuk :

a.menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar fakir miskin dananak terlantar;
b.mempercepat penurunan jumlah warga miskin;
c.meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar;
d.menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanganan fakir miskin dan anak terlantar;

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar meliputi :

a.Identifikasi fakir miskin dan anak terlantar;
b.Hak dan kewajiban fakir miskin;
c.Penyusunan strategi dan program;
d.Pelaksanaan dan pengawasan; dan
e.Peran serta masyarakat.

Pasal 4

Perlindungan dan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan sosial, nondiskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawanan, pemberdayaan, kepentingan yang terbaik untuk anak terlantar meliputi hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

BAB III

IDENTIFIKASI FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR

Pasal 5

Identifikasi fakir miskin dan anak terlantar dilakukan melalui pendataan dan penetapan fakir miskin dan anak terlantar.

Pasal 6

(1)Pendataan fakir miskin dan anak terlantar dilakukan melalui surveiberdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum ditetapkan diumumkan pada tempat pengumuman di masing-masing Desa dan Kelurahan untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
(3)Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan ditempatkan dalam sistem informasi perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar.

Pasal 7

Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan perencanaan pembangunan daerah bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten.

Pasal 8

(1)Penetapan fakir miskin dan anak terlantar berdasarkan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
(2)Penetapan fakir miskin dan anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan strategi dan program penanganan fakir miskin dan anak terlantar.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

(1)Setiap orang berhak untuk memberikan pikiran dan pendapatnya dalam setiap proses dan penetapan kebijakan publik, aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan, sehingga lebih aspiratif, transparan dan akuntabel.
(2)Setiap warga berhak untuk mendapatkan kesempatan dan kemudahan yang sama dalam rangka mengembangkan kehidupannya agar lebih bermartabat.

Pasal 10

Setiap fakir miskin mempunyai hak :

a.Hak atas kebutuhan pangan;
b.Hak atas pelayanan kesehatan;
c.Hak atas pelayanan pendidikan;
d.Hak atas pekerjaan dan berusaha;
e.Hak atas perumahan;
f.Hak atas air bersih dan sanitasi yang baik;
g.Hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
h.Hak atas rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan; dan
i.Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Isi peraturan

Teks92PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014