(1)Retribusi dipungut oleh SKPD teknis terkait dengan pemberian pelayanan.
{2) SKPD teknis terkait sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3)Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD yang bersangkutan.
(4)Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(5)Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2.Ketentuan pada Lampiran II diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3 Pasal• II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan. Ditetapkan di Buntok Pada tanggal -i F':::·ct 2018 Diundangkan di Buntok Pada tanggal 2018. SEKRETA S DAERAH KABUPATEN ARITO SELATAN, 'f ~ VVVvv EDI KRISTIANTO RITO SELATAN, <..-\ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROVINS! KALIMANTAN TENGAH: 03.05/2018 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala B n Hukum, RAHM N RYADIN, SH,MH NIP. 19711105 200501 1 012 BARITO SELATAN, PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2011 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU I. UMUM Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Barito Selatan mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bari to Selatan Nomor 3 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, sehingga adanya perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai pemungut retribusi. bahwa guna optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari Retribusi Perizinan Tertentu, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu diubah; II. PASAL DEMI PASAL Pasall Angka 1