DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 Maret 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa Ketentuan dalam Perturan daerah Kabupaten Barito Selatan Nommor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, adanya perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai pemungut retribusi;
c.bahwa guna optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari Retribusi Perizinan Tertentu, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 1
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2238);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Pelaksanaan Kitab Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1983 Lembaran Negara Nomor 3258); Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana Nomor 36, Tambahan
10.Peraturan Pemerintah Nomor Pengelolaan Keuangan Daerah Indonesia Tahun 2005 Nomor 58 Tahun 2005 tentang (Lembaran Negara Republik 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 ). 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

Menetapkan

Menetapkan dan BUPATI BARITO SELATAN PERATURAN PERATURAN MEMUTUSKAN : DAERAH DAERAH TENTANG KABUPATEN PERUBAHAN ATAS BARITO SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011 ten tang Reribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan BAB VII Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Retribusi dipungut oleh SKPD teknis terkait dengan pemberian pelayanan. {2) SKPD teknis terkait sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3)Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD yang bersangkutan.
(4)Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(5)Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

2.Ketentuan pada Lampiran II diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 3 Pasal• II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan. Ditetapkan di Buntok Pada tanggal -i F':::·ct 2018 Diundangkan di Buntok Pada tanggal 2018. SEKRETA S DAERAH KABUPATEN ARITO SELATAN, 'f ~ VVVvv EDI KRISTIANTO RITO SELATAN, <..-\ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROVINS! KALIMANTAN TENGAH: 03.05/2018 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala B n Hukum, RAHM N RYADIN, SH,MH NIP. 19711105 200501 1 012 BARITO SELATAN, PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2011 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU I. UMUM Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Barito Selatan mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bari to Selatan Nomor 3 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, sehingga adanya perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai pemungut retribusi. bahwa guna optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari Retribusi Perizinan Tertentu, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu diubah; II. PASAL DEMI PASAL Pasall Angka 1

Pasal 23

Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 5 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN .BARITO SELATAN NOMOR ·: TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL A. Biaya Retribusi Penerbitan Izin . Jenis Tempat Penjualan Tempat penjualan langsung mmum

1.Hotel/ Penginapan 2 . Bar/ Karaoke/ Club Malam 3 . Cafe / Restoran B. Biaya Retribusi Perubahan Izin. I Jen.is Tempat Penjualan Tempat penjualan langsung minum
1.Hotel/ Penginapan
2.Bar / Karaoke / Club Malam
3.Cafe / Restoran Salinan sesuai dengan aslinya Kepala B n Hukum, RAHM N RYADIN, SH,MH NIP. 19711105 200501 1 012 Tarif Retribusi Masa Berlaku Rp. 20.000.000,00 Rp. 20.000.000,00 1 Tahun Rp. 20.000.000,00 Tarif Retribusi Masa Berlaku Rp.2 0 .000 .000 ,00 Rp. 20.000.000,00 1 Tahun Rp. 20.000.000,00 BUPATI BARITO SELATAN, -) ..---- EDDY RAYA SAMSURI

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 23

Pasal 23

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 23

Pasal 23

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016